Berita Dunia Jitu - Belakangan ini di media sering diberitakan daya beli masyarakat menurun. Tapi benarkah itu terjadi? Atau, benarkah terjadi di seluruh Indonesia?
Saya bukan ahli ekonomi, tapi bisnis retail online bukan hal baru bagi saya. Apa yang jadi trend harus saya ikuti. Bukan hanya trend model yang sering berbeda tiap daerah, tapi juga tanggal gajian swasta, gajian PNS, hari libur, hari besar dan lain-lain. Bahkan jam mengiklan di media sosial saja harus ‘on time’ apabila mau dilihat oleh banyak orang.
Berikut sedikit hasil survey ‘ndeso’ dari saya.
Pertama, kita tahu kemarin tidak lama sehabis Lebaran Tahun Ajaran Baru anak sekolah dimulai. Setiap awal masuk sekolah atau kuliah pasti ada biaya yang tidak sedikit, mulai dari uang pendaftaran, uang gedung atau pembangunan, buku, seragam dan lain-lain. Bagi yang merantau biayanya akan lebih besar lagi. Biaya masuk sekolah ini ada yang hanya ratusan ribu tapi ada juga yang sampai belasan juta bahkan puluhan juta.
Saat Lebaran kemarin banyak yang jor-joran duit untuk mudik maupun liburan dan setelah itu para orang tua sudah ditunggu oleh kewajiban biaya pendidikan anak.
Pengalaman saya di dunia marketing online setiap habis Lebaran atau masuk Tahun Ajaran Baru penjualan pasti menurun. Saat Lebaran tahun ini saja diperkirakan uang warga DKI yang dibawa ke daerah masing-masing sebesar 3 triliun!
Orang tua akan menunda keperluan lain kecuali mereka yang berpenghasilan besar. Namun yang berpenghasilan besar juga biasanya menyekolahkan anaknya ke tempat yang berbiaya besar pula. Seorang kenalan saya mengatakan butuh 55 juta untuk memasukkan anaknya ke sebuah Perguruan Tinggi Swasta terkenal di Bandung, padahal anaknya lolos tes gelombang pertama yang biasanya berbiaya lebih rendah dari gelombang kedua.
Tahukah anda berapa jumlah siswa di Indonesia? Menurut data tahun 2012 saja total siswa berjumlah 58 juta orang! Saya kesulitan mencari data lengkap tahun 2017. Pertumbuhan populasi Indonesia 1,49% pertahun atau 4 juta orang. Anggaplah sekarang jumlah siswa ada 60 juta orang. Jika masing-masing siswa biayanya 1 juta saja maka ada 60 triliun uang yang teralokasikan untuk biaya pendidikan. Luar biasa bukan?
Kedua, dari mana data didapat? Kalau anda perhatikan berita-berita di media, anda akan menemukan bahwa berita yang disiarkan lebih dari separuhnya adalah yang terjadi di pulau Jawa saja, terutama Jakarta, sisanya dari daerah-daerah luar Jawa yang disampaikan oleh kontributor.
Pembangunan yang Jawa sentris selama puluhan tahun membuat pusat hampir seluruh media berskala nasional ada di Jawa, terutama Jakarta. Tidak heran sering kita dengar jika seseorang ingin jadi artis maka ia harus pindah ke Jakarta. Ini membuat media-media besar kebanyakan meliput berita seputar pulau Jawa saja. Karena meliput di luar Jawa tentu biayanya lebih mahal. Hal-hal yang disampaikan oleh kontributor dari luar pulau Jawa pun biasanya hanya seputaran musibah seperti kecelakaan, pembunuhan atau bencana alam, kecuali saat Pemilihan Presiden.
Kota sekecil apapun di pulau Jawa biasanya seluruh rakyat Indonesia sudah pernah mendengarnya, tapi tidak dengan kota kecil di daerah lain. Dalam liputan arus mudik saja hampir setiap stasiun televisi meliputnya berminggu-minggu. Padahal di daerah lainpun banyak terjadi hal serupa.
Jadi, yang katanya daya beli menurun itu harus dilihat juga datanya dari daerah mana. Ingat, dari 10 provinsi yang mempunyai penduduk miskin terbanyak 6 di antaranya ada di pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI, DI Yogyakarta.
Angka kemiskinan paling banyak terdapat di daerah pedesaan. Pemerintah saat ini menggenjot pembangunan infrastruktur perhubungan seperti jalan, pelabuhan laut dan udara serta rel kereta api agar masyarakat desa lebih gampang menjual hasil pertanian maupun kerajinan dengan harga lebih baik dan lebih cepat. Cara ini sudah diterapkan di China hingga pertumbuhan perekonomiannya melonjak. Begitu juga dengan Amerika yang membangun rel kereta api antar negara bagian saat mereka baru merdeka.
Selain pembangunan infrastruktur perhubungan Pemerintah juga sudah menyalurkan Dana Desa lebih dari 100 triliun dalam 3 tahun yang diterima oleh 74.910 desa dan akan ditingkatkan lagi tahun depan. Memang efeknya belum langsung terasa saat ini, tapi akan melahirkan banyak pengusaha baru ke depannya. Untuk pengamanan Dana Desa Pemerintah menggandeng KPK.
Ketiga, berhubungan juga dengan faktor yang ke dua, karena Pemerintahan Jokowi tidak ingin pembangunan di Indonesia Jawa sentris lagi maka pembangunan infrastrukturpun banyak dilakukan di luar jawa secara besar-besaran, terbesar sejak Indonesia merdeka. Secara otomatis uang dalam jumlah yang sangat besar juga turut bergerak ke luar pulau Jawa. Ini tentu memberi dampak kepada penduduk di pulau Jawa terutama Jakarta.
Di Era Orde Baru pernah dilakukan transmigrasi. Penduduk dari pulau Jawa diberikan tanah untuk dikelola. Namun karena daerah yang dituju tidak berkembang banyak transmigran yang meninggalkan lahannya dan kembali ke kampung halaman di Jawa. Dengan pembangunan infrastruktur di luar Jawa oleh Pemerintahan Jokowi saat ini diharapkan masyarakat tidak terkonsentrasi lagi di Jawa dan penduduk di luar Jawa juga tidak merantau ke Jawa lagi.
Pengguna media sosial juga terbanyak ada di Jawa. Itu sebabnya apapun isu yang terjadi di Jawa langsung viral di media-media sosial, walaupun itu belum tentu mewakili seluruh penduduk negeri ini. Cukup banyak daerah-daerah terpencil yang belanja online, bahkan dengan harga yang lumayan mahal. Apalagi mereka tidak punya kebiasaan nge-mall.
Jika daya beli benar-benar turun, mall sepi dan sebagainya, kenapa setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meningkat sampai 13% lebih? Berarti ada peningkatan transaksi.
Dan mereka yang bertransaksi itu bukan dari kalangan yang diwawancara.
Dalam benak saya, mungkinkah kejadian nilai aset menurun seperti yang pernah terjadi di China dan Amerika akan terjadi di Jakarta?
Sumber
Tidak ada komentar:
Write komentar