Berita Dunia Jitu - Baru tiga tahun Jokowi menjadi presiden di negeri ini, namun perubahan-perubahan besar sudah banyak terjadi. Hal-hal yang tadinya dianggap sebagai masalah-masalah yang sudah ada dari sono-nya, sedikit demi sedikit diurai dan dicari jalan keluarnya.
Pasar Kumuh Berubah Menjadi Teratur dan Cantik
Dari dulu beredar pemeo bahwa pasar tradisional identik dengan kekumuhan, becek, dan kemacetan. Pasar tradisional hanya familiar bagi ibu-ibu rumah tangga di pedesaan, pedagang pasar, simbah-simbah tua, dan para kuli gendongan. Padahal tidak disangkal, bahwa dari pasar inilah detak jantung perekonomian berdenyut dan berkembang. Di sanalah terjadi ribuan transaksi jual beli dari masyarakat lokal.
Namun sayang, selama sekian lama pasar tradisional yang kumuh dibiarkan tetap kumuh. Kalau mau ke pasar yang bersih, ya berbelanjalah ke pasar swalayan dan supermarket, begitulah kesan yang beredar di masyarakat. Maka alih-alih membenahi pasar tradisional, sebaliknya pasar-pasar swalayan dan supermarket tumbuh bagai jamur dimusim hujan, dan pasar tradisional pun dibiarkan tetap kumuh dan becek.
Jokowi melihat hal ini dari sisi yang berbeda. Pasar tradisional sudah ada, bahkan di setiap kecamatan atau kabupaten pasti bisa ditemukan dengan mudah. Bila ditata dan dikelola, manfaatnya pasti akan jauh terasa terutama bagi masyarakat setempat. Maka program revitalisasi pasar tradisional menjadi salah satu program penting pada era pemerintahan Jokowi.
Sampai tahun 2019, ditargetkan ada 5000 pasar tradisional, dari Sabang sampai Merauke, yang direvitalisasi. Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita target sampai tahun 2017 pasar yang direvitalisasi diharapkan mencapai 2.779 unit.
“Meski supermarket dilengkapi dengan AC, tetapi pasar tradisional asal rapi, bersih, dan konsumen kalau datang disapa dengan ramah maka pasar tradisional akan bisa bersaing”, kata Jokowi.
Mudik Lebaran 2017 Tidak Lagi Begitu Macet
Sudah menjadi hal yang umum terjadi, bila masyarakat melakukan perjalanan mudik Lebaran, maka bersiap-siaplah untuk mengalami kemacetan yang sangat panjang pada pos-pos tertentu. Mau bagaimana lagi, jalannya tidak bertambah, tetapi jumlah mobil dan masyarakat yang mudik melonjak tajam. Maka wajarlah bila kemacetan dan antrean panjang itu terjadi. Wajarkah? Lantas, apakah kewajaran yang tidak mengenakkan itu harus terjadi terus menerus? Tidak adakah jalan keluar?
Jokowi melihat bahwa kemacetan panjang di jalur-jalur mudik saat Lebaran tidak selayaknya dibiarkan begitu saja. Setidak-tidaknya masalah ini bisa diurai sedikit demi sedikit, agar rakyat tidak harus terus menerus mengalami masalah yang sama setiap tahun.
Maka kelancaran lalu-lintas seputar arus mudik dan arus balik Lebaran 2017 menjadi perhatian beberapa pihak yang berkepentingan. Jajaran Polri melakukan survei dan meneliti beberapa lokasi yang rawan menjadi titik-titik kemacetan.
Beberapa cara yang ditempuh dengan menyediakan tol darurat sebagai alternatif yang bisa dilalui oleh kendaraan pribadi. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menilai, kemacetan tidak berlebihan terjadi di Brexit karena adanya jalan tol fungsional atau jalan darurat yang difungsikan saat mudik Lebaran.
Mudik Lebaran 2017 ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat, karena perjalanan mudik menjadi lebih lancar dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Kepercayaan Masyarakat dan Investor yang Meningkat Tajam
“Indonesia berada di peringkat pertama untuk Trust and Confidence in National Government.” Data ini dikeluarkan OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) dalam publikasinya Government at a Glance 2017 yang dipublikasikan pada 13 Juli 2017. Survey dilakukan oleh Gallup World Poll (GWP).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor itu, di antaranya, masyarakat menganggap pemerintah dapat diandalkan, cepat, tanggap, adil serta mampu melindungi masyarakat dari risiko sekaligus memberikan pelayanan publik secara efektif.
Hasilnya, 80 persen responden menyatakan, pemerintah memenuhi hal itu seluruhnya. Angka 80 persen ini meningkat 28 persen dibandingkan angka tingkat kepercayaan 10 tahun lalu, yakni 2007 yang hanya mencapai 52 persen.
Angka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), seperti Amerika Serikat (30 persen), Inggris (31 persen), Jerman (55 persen), dan Perancis (28 persen). Tidak hanya negara yang tergabung dalam OECD, negara yang tak tergabung di dalamnya juga masih di bawah Indonesia, yakni India (73 persen), Brazil (26 persen), dan Afrika Selatan (48 persen).
Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Harian Jogja tanggal 12 Juli 2017, Jokowi mengatakan perkembangan ekonomi Indonesia tumbuh dengan sangat baik. Ekspor sudah surplus, investasi arus uang masuk. Tahun 2016, dari Januari – Desember Rp126 triliun. Tahun 2017 ini, dari Januari – Juni, Rp 124 triliun. Cadangan Devisa kita jangan diremehkan, sekarang mencapai US$124,9 miliar.
“Kita jangan melihat sisi negatif terus. Kalau saya senang hal-hal yang optimistis. Mereka percaya, dunia internasional percaya kita mampu mengelola ekonomi, fiskal, APBN, moneter. Ini adalah sebuah momentum yang mestinya kita angkat terus agar kepercayaan itu bertambah sehingga arus uang , modal, investasi semakin banyak masuk,” kata Jokowi.
Biaya Sekolah dan Berobat Tidak Lagi Memberatkan
Dulu, setiap menjelang tahun ajaran baru, kantor pegadaian menjadi salah satu tempat yang banyak diserbu orang terlebih bagi masyarakat menengah ke bawah. Sebagian masyarakat menggadaikan perhiasan atau barang-barang yang bisa digadaikan untuk mencukupi biaya mengurus sekolah bagi anak-anak mereka. Pengeluaran untuk kebutuhan anak sekolah memang meningkat tajam pada Bulan Juni dan Juli, saat dimulai pendaftaran siswa-siswi baru. Hal ini diluar kebutuhan rutin setiap bulan untuk membayar uang sekolah dan lain-lain.
Saat ini sebagian masyarakat terutama yang masuk dalam kategori keluarga kurang mampu, sangat dilegakan. Dengan sebuah kartu yang disebut Kartu Indonesia Pintar atau KIP beban mereka sebagian serasa diangkat. Betapa tidak, di tengah kondisi ekonomi yang melambat, Kartu Indonesia Pintar (KIP), terbukti menjadi penyangga kehidupan masyarakat, terutama kelompok masyarakat kurang mampu.
Keberadaan KIP diharapkan memotivasi para orangtua untuk menyekolahkan putra-putrinya hingga lulus SMA/sederajat. KIP memberi bantuan finansial kepada siswa yang dinilai tidak mampu, masing-masing untuk jenjang SD Rp 225.000 per semester. Siswa SMP menerima Rp 375.000, dan siswa SMA mendapat alokasi bantuan Rp 500.000 tiap semesternya. Cara mencairkan dana cukup dengan membawa KIP dan menunjukkannya ke konter Bank Rakyat Indonesia.
Sedangkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Untuk tahap awal, kartu baru ini diberikan kepada peserta Penerima Biaya Iuran (PBI) yang berjumlah 86,4 juta orang.
Dulu sebelum ada KIS, ketika ada anggota keluarga yang sakit, beban keluarga menjadi berlipat ganda. Selain berada dalam kondisi susah, keluarga juga dibikin pusing tujuh keliling memikirkan biaya pengobatannya. Akhirnya banyak masyarakat yang akhirnya hanya pasrah dan mengusahakan pengobatan semampu kondisi keuangan mereka.
Namun cerita itu sudah berubah. Saat ini, ketika anggota keluarga sakit dan harus dirawat di rumah sakit, atau ketika ada ibu yang melahirkan, keluarga kurang mampu tidak perlu menanggung biaya serupiah pun, dan bisa kembali pulang dalam keadaan sehat. Semua hanya dengan berbekal Kartu Indonesia Sehat atau KIS.
Saat menyampaikan pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2017 beserta nota keuangannya, Presiden Joko Widodo berkata,”Alokasi penganggaran lebih diprioritaskan pada upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan penciptaan lapangan kerja”.
Terima kasih Pak Jokowi, dari berjuta-juta masyarakat kecil yang sungguh terbantu dengan adanya KIP dan KIS.
Harga BBM di Papua Sama Dengan Harga BBM di Pulau Jawa!
Sudah menjadi hal yang umum bahwa hampir semua harga barang-barang di Papua jauh lebih mahal daripada di Pulau Jawa. Keadaan ini sudah terjadi selama puluhan tahun. Kesulitan distribusi karena keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu kendalanya.
Harga semen misalnya. Bila di Jawa harga semen Rp70.000-80.000/zak, maka di Wamena harganya mencapai Rp 800.000- Rp 2.500.000/zak. Sungguh suatu beda harga yang amat tinggi. Harga BBM di Papua sekitar Rp 60.000 hingga Rp 70.000 per liter, di Jawa Rp. Rp 6.450/liter. Maka ketika keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi salah satu prioritas utama, adilkah bila rakyat Papua selama bertahun-tahun harus membeli barang-barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding rakyat di Jawa?
Sebuah prestasi ditorehkan Jokowi, ketika pada akhirnya harga BBM di Papua bisa sama nilainya dengan harga yang di Jawa. Untuk menurunkan harga BBM di pegunungan-pegunungan Papua, dilakukan dengan menggunakan pesawat-pesawat yang dimodifikasi khusus mengangkut minyak.Walaupun Jokowi merasa masih mempunyai PR untuk menurunkan harga semen namun betapa besar manfaat yang bisa dirasakan rakyat Papua dengan penurunan harga BBM tersebut.
“Masa seperti ini kita terus-teruskan, kuncinya beli pesawat, khususnya untuk BBM,” kata Jokowi.
Berbicara tentang pencapaian Jokowi, rasanya tiada habisnya. Mulai dari pembangunan banyak infrastruktur, pembangunan Lintas Batas Negara, upaya-upaya menanggulangi banjir khususnya di Jakarta, pembenahan dan pembangunan moda transportasi untuk mengurai kemacetan, dan masih banyak lagi. Belum lagi penilaian-penilaian atas kinerja yang cemerlang baik dari lembaga resmi maupun dari negara-negara lain.
Sungguh, teriring banyak doa agar segala niat baik Presiden Jokowi demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat di negeri ini bisa terwujud. Amin.
Sumber
Tidak ada komentar:
Write komentar