Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan

Senin, 13 November 2017

Jejak Setya Novanto dalam Bisnis SIM dan KTP di Era Orde Baru

Jejak Setya Novanto dalam Bisnis SIM dan KTP di Era Orde Baru

Berita Dunia Jitu - Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setya Novanto, ternyata sudah sejak lama berkecimpung dalam proyek pembuatan kartu identitas Republik Indonesia.

Tercatat, Novanto pernah terlibat dalam proyek pemerintah untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada masa Orde Baru.

Berdasarkan pemberitaan Harian Kompas pada 2 Oktober 1992 dengan judul "Biaya SIM Model Baru Rp 52.500", tertera bahwa Polri menggandeng pihak swasta dalam hal investasi peralatan komputer untuk pengadaan SIM jenis baru. Ada total 19 perusahaan swasta yang berinvestasi senilai Rp 90 miliar, termasuk PT Citra Permatasakti Persada (CPP) yang dipimpin Novanto.

Dia ditunjuk oleh Siti Hardijanti Rukmana atau yang dikenal sebagai Mbak Tutut untuk memimpin PT CPP sejak tahun 1991. Saat itu, skema kerja sama Polri dengan pihak swasta adalah dengan sewa pinjam peralatan komputerisasi selama lima tahun, di mana setelah waktu tersebut terpenuhi, semua peralatan itu menjadi milik Polri.

Untuk setiap pembuatan SIM, swasta yang jadi mitra kerja Polri dapat Rp 48.500 dan Rp 4.000 sisanya masuk ke kas negara. Belakangan, proyek pembuatan SIM model baru ini jadi sorotan karena diduga ada tindak pidana korupsi.
Mengutip pemberitaan Harian Kompas 16 Maret 2005, dengan judul "Dipertanyakan, Penanganan Dugaan Korupsi Dana SIM", terungkap ada selisih jumlah produksi SIM yang dirilis Ditlantas Polri selaku pelaksana proyek dengan data PT CPP untuk periode yang sama.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kala itu mendata, jumlah produksi SIM oleh Ditlantas Polri sejak 5 Oktober 1992 hingga Maret 1998 mencapai 17.980.204 lembar. Sedangkan jumlah produksi SIM oleh PT CPP hanya 16.575.710 lembar, yang artinya ada selisih 1.404.494 lembar.

Selisih jumlah produksi SIM itu diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp 15,45 miliar, yang didapat dari perkalian selisih jumlah produksi SIM dengan ongkos produksi SIM kala itu sebesar Rp 11.000.

Novanto juga ikut dalam proyek komputerisasi KTP pada tahun 1995. Proyek komputerisasi KTP kala itu dilakukan melalui kerja sama antara Departemen Dalam Negeri dengan PT Solusindo Mitrasejati (SMS), dengan Presiden Direktur PT SMS adalah Setya Novanto.

Mengutip pemberitaan Harian Kompas 8 Juni 1995 berjudul "Komputerisasi KTP Dimulai Juli", dikatakan PT SMS berinvestasi Rp 190 miliar untuk penyediaan jaringan komputer dari tingkat kecamatan sampai pusat. Tahap pertama proyek komputerisasi KTP saat itu dilaksanakan di enam provinsi, lanjut ke 11 provinsi, kemudian menyasar seluruh wilayah di Indonesia.

Adapun sebelum penandatanganan kerja sama dengan Depdagri, PT SMS merupakan pelaksana tunggal dari aturan komputerisasi KTP. Hal itu diperkuat melalui kerja sama PT SMS dengan Depdagri pada 27 Februari 1993. Ujung dari sejumlah kerja sama ini adalah naiknya biaya pembuatan KTP hingga Rp 3.000.

Sumber

Minggu, 12 November 2017

UMP 2018 Naik, Simak Strategi Atur Gaji Bulanan

UMP 2018 Naik, Simak Strategi Atur Gaji Bulanan

Berita Dunia Jitu - Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71 persen. Di DKI Jakarta, kenaikan UMP 2018 menjadi Rp 3.648.035. Lalu, dengan kenaikan UMP tersebut, bagaimana cara mengatur gaji agar tetap bertahan hingga akhir bulan?

Perencana Keuangan Mitra Rencana Edukasi Mieke Rini menuturkan, kenaikan UMP meski tidak besar tetapi sebaiknya dapat dioptimalkan. Ini agar upah yang didapat tidak habis untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga bisa disisihkan untuk menabung dan investasi.

Mieke menuturkan, ada sejumlah strategi yang bisa dilakukan pekerja untuk mengatur gaji bulanan, apalagi dengan ada kenaikan UMP 2018. Pertama, sebaiknya evaluasi standar hidup layak pekerja. Mieke menuturkan, kenaikan upah tidak harus meningkatkan konsumsi belanja. Ini agar kenaikan upah dapat disalurkan ke tabungan.

Biasanya kalau gaji naik, konsumsi juga naik. Misalkan jadi suka makan di restoran, beli camilan yang sudah lama ingin dibeli. Apakah kalau gaji naik, konsumsi juga harus naik?Sebaiknya tidak. Jadi evaluasi naik atau tidaknya upah sebaiknya bisa dihentikan kegiatan konsumsi yang tidak perlu.

Strategi kedua, Mieke menuturkan, meski upah naik sebaiknya juga tetap berhemat. Caranya dengan menggantikan barang yang harganya lebih terjangkau. Selain itu, hindari kegiatan yang dapat menimbulkan perilaku konsumtif. Mieke mencontohkan, di antaranya mencari barang yang sebetulnya tidak dibutuhkan lewat toko online.

"Lakukan penghematan dengan subtitusi barang yang harganya lebih ekonomis. Hindari hal-hal konsumtif. Maraknya e-commerce mendorong perubahan pola belanja. Sebaiknya kegiatan yang dorong hal konsumtif dihindari," kata Mieke.

Ketiga, Mieke mengingatkan agar pekerja berinvestasi. Lewat kenaikan upah, Mieke menuturkan dapat dialokasikan untuk investasi jangka panjang. "Pekerja memang sudah mendapatkan potongan gaji untuk BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan dana pensiun. Namun, sebaiknya kenaikan upah juga dimanfaatkan untuk menambah investasi jangka panjang untuk pensiun," kata dia.

Keempat, Mieke menuturkan, kenaikan upah juga dapat dialokasikan untuk dana darurat. Mieke mengingatkan agar pekerja juga memiliki dana darurat minimal enam kali gaji. Dana darurat digunakan untuk antisipasi hal tak terduga.

"Saat ini pekerja di sektor ritel dan transportasi menghadapi tekanan dengan maraknya online. Jadi kalau kelebihan dari sisa gaji, sebaiknya disisihkan untuk dana darurat bila terjadi PHK," ujar Mieke.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71 persen.


Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kemnaker tanggal 13 Oktober 2017, dengan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017.

Besaran kenaikan tersebut merupakan ‎total penjumlahan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi sesuai dengan formula kenaikan upah minimum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP)‎ Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2018 bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor B-188/BPS/1000/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

Dalam Surat Kepala BPS tersebut, ditetapkan bahwa inflasi nasional sebesar 3,72 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDB) sebesar 4,99 persen. Maka jika kedua komponen tersebut dijumlahkan, akan menjadi sebesar 8,71 persen.

Sedangkan formula untuk menghitung besaran UMP 2018, yaitu besaran UMP 2017 ditambah dengan hasil perkalian antara besaran UMP 2017 x (tingkat infasi+pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015‎.

Dengan demikian, besaran UMP 2018 di masing-masing provinsi yaitu UMP 2017‎ + (UMP 2017 x 8,71 persen). ‎Sebagai contoh, untuk DKI Jakarta, kenaikan UMP-nya yaitu besaran UMP 2017 Rp 3.355.750 x 8,71 persen yaitu Rp 292.285. Dengan demikian besaran UMP 2018 jika mengikuti PP Nomor 78 Tahun 2015 yaitu Rp 3.355.750 + Rp 292.285 menjadi Rp 3.648.035.

Sumber

Jumat, 10 November 2017

Gubernut Zaman Now,Bapak Upah Murah Dan Gubernur Tercepat Ingkar Janji

Gubernut Zaman Now,Bapak Upah Murah Dan Gubernur Tercepat Ingkar Janji

Berita Dunia Jitu - Sahabat pembaca ada informasi yang telah beredar dan berkembang ditengah masyarakat Indonesia yakni ada pemberian gelar Bapak Upah Murah dan Gubernur Tercepat Ingkar Janji yang diberikan kepada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Jakarta yakni Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang latar belakang pendidikan formalnya merupakan lulusan dari Universitas ternama.

Modal terbesar sebagai manusia yang masih hidup didunia ini adalah dengan tetap konsisten memegang setiap komitmen yang telah disepakati antar 2 (dua) pihak atau lebih yang memiliki sebuah kepentingan yang saling menguntungkan. Bila ada salah satu yang dengan sekonyong-konyong tidak menepati dan menghargai komitmen tersebut maka layak kita sebut sebagai manusia penghianat.

Pemberian gelar yang terkesan Sindiran ini diberikan oleh kelompok buruh. Penyebabnya karena Anies dan Sandi yang telah dipilih oleh 58% rakyat di Jakarta telah melanggar ataupun tidak menepati janjinya terkait peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP). Kontrak politik yang telah berani disepakati seharusnya menjadi prioritas untuk diselesaikan dan direalisasikan oleh Anies dan Sandi.

Pihak buruh menyatakan bahwa mereka meminta agar UMP naik menjadi 3,9 Juta rupiah tetapi faktanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 untuk wilayah DKI Jakarta sebesar Rp 3.648.035. Jumlah yang sangat jauh perbedaan dengan yang diminta oleh pihak buruh dan disepekati oleh Anies dan Sandi ketika masa kampanye beberapa bulan yang lalu. Nilai perbedaan jumlah UMP tersebut memang jauh tetapi untuk rakyat yang taraf ekonomi menengah kebawah.

Menanggapi tentang pembuktian janji-janji kampanye dari Anies dan Sandi, sebenarnya penulis tidak semangat dan kurang mood karena baru hitungan hari saja sudah ada beberapa kelompok yang menyatakan kekecewaannya secara terang-terangan kepada rakyat Indonesia. Memang kekecewaan itu adalah hal yang sangat lumrah didalam kehidupan ini apalagi terkait dengan janji-janji politik. Berdasarkan fakta selama ini bahwa janji-janji politik dapat dipastikan 90% omong kosong dan 10% rayuan belaka jadi intinya mayoritas hanya omong kosong.

Jadi jangan mempercayai jika siapapun yang menjanjikan kepada kita sesuatu hal yang sangat terdengar fantastik dan luar biasa. Fakta sudah banyak menjadi bukti bahwa dapat dipastikan janji tersebut akan tinggal janji tidak akan terealisasi dikehidupan nyata. Ibarat sebuah investasi yang terdengar sangat menjanjikan dengan bunga yang sangat tinggi berbeda jauh dengan kemampuan bank-bank resmi. Dapat dipastikan investasi tersebut adalah bodong ataupun tindak penipuan terorganisir. Bonus Terbesar Permainan Baccarat Online

Berikut petikan berita tentang pemberian gelar oleh buruh terhadap Anies dan Sandi :


Dwi Harto, salah seorang perwakilan buruh, mengatakan, dengan keputusan itu, Anies telah mengingkari janji-janji politik ketika berkampanye di Pemilihan Kepala Daerah 2017. "Anies kepala daerah tercepat yang mengingkari janji politiknya. Kita sepakat menamainya bapak upah murah," kata orator aksi, Dwi Harto. "Kita tinggal tunggu di rumah, makan, tidur, itu sudah pasti menjadi Rp3,6 juta. Artinya apa? Dia (Anies) sudah berbohong juga dalam hal pemberitaan media yang dikatakan penuh negosiasi. Itu bohong," ujarnya.

Memang tidak dapat dipungkiri oknum-oknum pemain politik menganggap rakyat itu adalah manusia-manusia bodoh yang dapat dimanfaatkan untuk menggapai hasrat dan ambisi merebut kekuasaan. Setelah kekuasaan dapat diraih maka secara perlahan mereka akan berpura-pura amnesia jika rakyat menagih janji-janji yang pernah disampaikan pada saat masa kampanye. Janganlah kita mau dimanfaatkan terus menerus, Setelah kepentingan mereka tercapai kita dicampakkan, Habis manis sepah pun dipijak-pijak.

Jika memang hari ini tanggal 10 November 2017 kelompok buruh harus turun kembali kejalan berunjuk rasa mari lakukan dengan aman dan damai. Tetap jaga kondusifitas dan stabilitas aksi unjuk rasa jangan mau diprovokasi oleh oknum-oknum yang kemungkinan akan dikirim kelompok perusuh supaya aksi yang dilakukan layak untuk dibubarkan oleh Kepolisian.

Lakukan dengan penuh kebijaksanaan tanpa merusak fasilitas umum yang telah dibangun memakai uang hasil dari keringat kawan-kawan buruh juga. Mari suarakan suaramu dengan lantang supaya oknum penghianat dan pembohong jadi ketar-ketir melihat gerakan perjuangan kawan-kawan buruh. Jangan pernah mau lagi dibuai oleh kesantunan hanya dibibir dan komitmen hanya dimulut.

Sumber

Kamis, 02 November 2017

Misteri Terpuruknya Glodok Oleh Bisnis Online

Misteri Terpuruknya Glodok Oleh Bisnis Online

Berita Dunia Jitu - Akhir-akhir ini terjadi perdebatan yang cukup seru ditengah-tengah masyarakat terkait lesunya dunia bisnis yang diakibatkan oleh melemahnya daya beli masyarakat. Fenomena yang lazim terjadi dalam dunia bisnis ini kemudian menjadi bias karena fenomena ini dikaitkan dengan isu politik, yaitu menyangkut citra pemerintah yang kemudian dikaitkan dengan perhelatan Pilpres 2019.

Alih-alih kita mendapat solusi dan pencerahan dari setiap perdebatan terkait fenomena lesunya dunia bisnis ini. Sebaliknya kita justru dibuat bingung. Ini karena jawaban yang didapat selalu berdasarkan kepada pemahaman pro atau kontra pemerintah, yang kemudian digeneralisir bahwa isu lesu tidaknya dunia usaha ini terjadi pada semua bidang bisnis. Padahal tidak semua bidang bisnis lesu, karena ada sebagian yang justru meroket naik. Jadi kita harus melihatnya kasus per kasus, seperti pada contoh dalam kasus pusat belanja elektronik terbesar di Indonesia, Pasar Glodok.

Pasar Glodok yang dikelola PD Pasar Jaya ini, dulu sempat limbung akibat kerusuhan 1998. Ketika itu Glodok membara karena dijarah massa, dan kemudian berubah menjadi “pekuburan.” Pada tahun 2001 Pemda DKI membangun kembali Pasar Glodok seperti yang sekarang ini. Glodok kemudian bangkit dan kembali ramai oleh pengunjung. Namun era kejayaan Glodok ini hanya mampu bertahan satu dekade saja. Bukan karena dijarah massa melainkan karena “dijarah” oleh perubahan zaman!

Sebagian orang (para penjilat) mengklaim bahwa sepinya Glodok bukan karena melemahnya daya beli masyarakat. Ekonomi tidak mengalami penurunan, karena yang terjadi sebenarnya adalah shifting (pergeseran pola konsumsi masyarakat) yang diakibatkan perubahan konsumsi dari sistim konvensional ke sistim e-commerce (online) Jadi Glodok sepi bukan karena orang tidak berbelanja elektronik, melainkan karena mereka berbelanja melalui aplikasi online saja, sehingga mereka tidak perlu repot-repot lagi pergi ke Glodok!

Benarkah demikian? e-commerce (online) hanyalah salah satu dari beberapa faktor internal dan eksternal penyebab lesunya Glodok. Mari kita cermati beberapa penyebab tersebut.

Pertama, e-commerce (online)

Belanja lewat aplikasi online jelas sangat memudahkan bagi konsumen, karena spesifikasi peralatan elektronik itu selalu sama. Misalnya televisi merk LG dengan kode/seri tertentu, akan sama dimensi/berat maupun warnanya, dimanapun kita membelinya. Apalagi belanja lewat online juga tetap didukung oleh jaminan/garansi pabrik. Selain bisa dicicil, harganya juga bisa lebih murah bila dibandingkan dengan toko elektronik off-line. Belum lagi kerepotan waktu dan biaya untuk berkunjung ke toko elektronik.

Kedua, Gerai elektronik di Pusat Perbelanjaan

Menjamurnya pertumbuhan Mall/Pusat Perbelanjaan hingga ke pinggiran kota turut menambah derita Glodok. Di Mall biasanya ada juga Electronic center atau toko elektronik yang barang dagangannya sama dengan di Glodok. Apalagi Mall menawarkan beragam kemudahan belanja sampai dengan tawaran ragam hiburan keluarga. Jadi sang ibu bisa berbelanja di supermarket, anak-anak bermain di tempat permainan anak atau menonton di bioskop, dan sang ayah bisa bebas tanpa gangguan menjelajahi toko elektronik.

Coba bayangkan kalau seorang bapak baru saja ketiban rezeki banyak. Dia lalu membawa istri dan ketiga anak kecilnya menjelajahi Glodok untuk mencari Home theater “yang pas baginya.” Berapa lamakah dia bisa bertahan dari “serangan anggota keluarganya yang bosen itu?” 25 tahun yang lalu masih banyak warga Bogor yang berbelanja elektronik ke Glodok, sekalipun barang yang sama terdapat di Bogor. Itu karena di Glodok mereka ingin “cuci mata” juga. Pada “zaman now” dengan segala kemacetannya, mana ada lagi warga Bogor “yang waras” mau repot-repot ke Glodok hanya untuk sekedar membeli televisi 22 inchi biasa...

Ketiga, Perubahan tren pasar

Berapa banyakkah orang sekarang yang masih suka membeli atau bahkan menikmati peralatan Home theater, tape deck dan barang sejenisnya? Atau mencari kamera digital biasa, maupun DVD Player? Tren pasar jelas sudah berubah! Orang tidak lagi membeli kaset atau CD/DVD. Lagu atau film bisa didownload secara gratis, dan disimpan kedalam ponsel. Ponsel sekarang juga tak kalah canggihnya dengan kamera digital. Speaker aktif kecil yang terhubung lewat bluetooth ke ponsel bisa juga mengeluarkan suara berkualitas yang bisa memanjakan telinga...


Menonton tivi juga bisa lewat ponsel atau laptop. Dulu mungkin orang mengganti tivi setiap dua tahun sekali. Kini tak terlalu banyak lagi yang perduli dengan bentuk tivi mereka, sepanjang tv tersebut masih kelihatan gambarnya... Tiga dekade lalu harga telepon wireless cukup mahal. Kini orang malah sering kaget kalau mendengar telepon rumahnya berdering... Jadi perubahan tren ini turut juga menambah derita Pasar Glodok.

Keempat, Perubahan Kebijakan pemerintah

Perubahan Kebijakan pemerintah terkait tender pengadaan barang lewat mekanisme e-catalogue sangat berpengaruh bagi pedagang Glodok. Dulu para suplier proyek pengadaan barang di pemerintahan umumnya membeli barang lewat pedagang. Perusahaan ataupun distributor tidak mau berbisnis dengan suplier agar para pedagang retail bisa tetap hidup.

Zaman kemudian berubah. e-catalogue bisa memangkas harga sampai 20% (yang merupakan keuntungan suplier dan pedagang eceran) Kini perusahaan ataupun distributor elektronik besar langsung menjadi suplier di pemerintahan. Selain memangkas harga, mereka juga memenuhi segala persayratan administrasi termasuk garansi dan jaminan kualitas barang yang tidak mampu dipenuhi oleh pedagang eceran di Glodok!

Kelima, Melemahnya daya beli

Melemahnya daya beli jelas mebuat konsumen mengurangi pembelian untuk barang-barang elektronik. Hal ini telah dirasakan pedagang sejak tahun 2014 silam. Mungkin tak banyak yang tahu kalau hampir semua pedagang Glodok juga memasarkan barang dagangannya secara online. Sebagian berjualan online dengan memanfaatkan pengiriman barang melalui aplikasi Gojek! Tanpa penjualan online ini, pedagang tidak akan mungkin mampu bertahan.

Jadi mengatakan Glodok sepi hanya karena shifting cara berbelanja dari “offline ke online” adalah sebuah “pernyataan ngasal” yang tidak kompeten karena pada hakekatnya hampir semua pedagang Glodok juga memasarkan barang dagangannya lewat online. Jadi melemahnya daya beli masyarakat memang benar menjadi salah satu faktor yang membuat Glodok menjadi sepi.

Sumber

Rabu, 01 November 2017

Ini Penyebab Daya Beli Menurun

Ini Penyebab Daya Beli Menurun

Berita Dunia Jitu - Di tengah gencarnya pemerintah membangun infrastruktur di seantero negeri ini malah terdengar bahwa daya beli masyarakat menurun. Banyak gerai usaha di mall yang tutup.

Kemana uangnya? Bukankah dengan banyaknya pembangunan semestinya banyak juga uang yang beredar di masyarakat?

Gerai yang tutup antara lain Matahari Department Store di dua lokasi di Jakarta. Kemudian saat ini Lotus Department Store akan ditutup akhir Oktober ini dan disusul Debenhams pada akhir 2017. Keduanya berada di bawah bendera PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI).

Menurut manajemen PT MAPI ini merupakan langkah efisiensi karena kurangnya strategi pemasaran hingga akhirnya menjadi beban operasional perusahaan.

Kebiasaan belanja masyarakat sekarang berubah. Belanja online menjadi pilihan yang sulit dilawan. Menghemat waktu dan ongkos.

Coba saja perhatikan jasa pengiriman barang domestic. Menurut boss JNE peningkatan pemakai jasa kurir meningkat 25-30 persen setiap tahunnya, sementara menurut Presiden Jokowi peningkatannya mencapai 135 persen.

Sedangkan bagi supermarket besar yang barangnya jarang dibeli via online seperti minyak goreng, sabun dan keperluan sehari-hari mempunyai tantangan yang berbeda.

Menjamurnya mini market seperti Alfamart dan Indomaret lama-lama merebut konsumen supermarket besar. Meski lebih mahal sedikit masyarakat tidak ambil pusing karena mudah dijangkau.

Kebanyakan yang masih belanja ke supermarket besar hanya untuk belanja bulanan saja karena yang dibeli lebih banyak.

Situasi tadi kalau tidak ditelusuri akan banyak yang menilai kalau daya beli masyarakat benar-benar merosot.

Tapi isu tersebut ada benarnya juga di lain sisi. Ini disebabkan kalangan menengah atas yang menahan diri untuk belanja.

Isu pajak dan isu politik intoleransi menjadi salah satu penyebab orang kurang nyaman belanja.

Mungkin banyak yang berpikir apa hubungannya sikap intoleransi dengan belanja.

Walaupun pemerintah menjamin segala sesuatunya aman namun kebanyakan mengambil sikap menunggu. Kalau terjadi apa-apa maka segala sesuatu yang sudah dibeli tidak bisa diuangkan dengan segera atau dibawa pergi.

Kalau 100 orang saja eksekutif yang bergaji 50 juta per bulan menahan diri untuk belanja kecuali untuk keperluan hidupnya bayangkan berapa besar uang yang tidak berputar.

Jika mereka hanya membelanjakan 10 juta per orang per bulan dan menyimpan sisanya, maka uang yang tertahan mencapai 4 miliar, hanya dalam sebulan, bagaimana kalau setahun, bagaimana kalau 10.000 orang?

Tahukah anda, menurut data tahun 2013 saja penduduk Indonesia yang bergaji 20 juta ke atas ada 50 juta orang! Itu sama dengan 20 persen dari total jumlah penduduk negeri ini.

Jadi kalau kita asumsikan yang bergaji 50 juta 'hanya' 10.000 orang rasanya masih kecil sekali bukan?


Mereka yang digaji besar bukan koruptor. Mereka digaji besar karena keahlian dan tanggung jawabnya. Kita tidak boleh iri apalagi marah pada orang yang digaji tinggi.

Itulah sebabnya kenapa sikap intoleransi ini justru merugikan semuanya. Kalau negara gonjang ganjing yang paling terpukul adalah kalangan bawah.

Orang Indonesia terkenal suka belanja. Ini sebenarnya peluang. Itulah sebabnya banyak negara luar yang berbondong-bondong menjajakan produknya ke Indonesia.

Ironisnya yang paling gampang terprovokasi adalah kalangan bawah. Bukan bodoh, tapi kurang informasi.

Ibarat meludah ke langit terkena muka sendiri.

Pemerintah tidak bisa memaksa orang untuk belanja atau investasi. Pemerintah hanya bisa menciptakan situasi yang kondusif alias aman dan nyaman agar orang percaya untuk ngeluarin duitnya.

Belajarlah dari sales perumahan. Kalau jalan menuju perumahannya jelek, gelap dan tak aman alias tempat jin buang sempak, siapa yang mau beli?

Isu-isu SARA dihembuskan agar negara ini tak nyaman lagi. Campur tangan orang luar adalah sangat mungkin dan warga negara sendiri yang mendukung bisa dibilang pengkhianat.

Terkadang orang-orang yang frustasi karena kondisi hidup yang sulit berpikir "sekarang pun sudah susah kalau ribut siapa tahu, nothing to lose, tak ada ruginya". Padahal itu justru memperpanjang masa kesulitannya sendiri.

Semoga tulisan ini bisa sampai kepada mereka yang hatinya belum terlalu hitam dan belum keburu banyak makan micin.

Pepatah mengatakan "hanya keledai yang masuk dua kali ke lobang yang sama'.

Masih ingat devide et impera?

Sumber

Jumat, 27 Oktober 2017

Betulkah Mereka Akan Gunakan Ekonomi Untuk Menghentikan JKW Di Pilpres 2019 Nanti?

Betulkah Mereka Akan Gunakan Ekonomi Untuk Menghentikan JKW Di Pilpres 2019 Nanti?

Berita Dunia Jitu - Ngobrol dengan teman-teman di dunia maya, soal segala kemungkinan manuver yang akan dilakukan lawan politik Jokowi menghadapi Pilpres 2019, satu dari mereka bilang bahwa menggoncang ekonomi Indonesia adalah cara yang akan ditempuh oleh lawan. Dengan harapan, Indonesia akan terperosok ke dalam krisis ekonomi. Dan rakyat akan menyalahkan Jokowi. Artinya, lawan politik Jokowi akan MENCIPTAKAN krisis ekonomi di Indonesia hanya untuk menjatuhkan Jokowi!

Wow! Sungguh pernyataan diluar dugaan. Karena saya selalu berpikir bahwa siapapun yang bertarung dengan Jokowi di Pilpress 2019 nanti, tidak akan mengorbankan rakyat Indonesia baik dari kesulitan ekonomi ataupun keamanan nasional. Tapi rupanya saya salah. Kalau apa yang dikatakan teman saya itu benar adanya, artinya lawan Jokowi sudah tidak peduli lagi apakan tindakan mereka akan menciptakan bencana atau tidak.

Lalu teman saya bilang lagi bahwa mereka sudah jelas sudah menyiapkan jalan keluar memulihkan ekonomi lagi setelah mereka berhasil menjatuhkan Jokowi. Pernyataan apa ini? Itu yang pertama melintas dipikiranku. Apakah Orang Indonesia sudah semakin separah itu kebodohannya?

Untuk saya pribadi, yang bukan seorang pakar ekonomi, Ekonomi adalah satu hal yang memiliki rantai yang panjang dan sangat bervariable. Ketika Ekonomi dirusak, belum tentu ada jaminan orang yang merusak bisa membenarkannya kembali. Sri Mulyani sekalipun yang sudah terkonfirmasi oleh dunia sebagai satu dari pakar ekonomi yang berpengaruh di dunia.

Namun otak penjahat memang selalu membutuhkan pihak yang dikorbankan, tanpa melihat berapa banyak kerusakan yang ditimbulkan selama mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Sampai saat ini, saya tidak bisa melihat TEAM lain di Indonesia yang akan mampu menyaingin kepiawaian TEAM EKONOMI JOKOWI untuk membangun perekonomian di Indonesia.

Teman saya itu kemudian menambahkan lagi pandangannya bahwa strategi menggoyang ekonomi untuk melengserkan Jokowi sudah mulai dilakukan.

Wow! Apakah ini adalah jawaban kenapa banyak pakar tidak bisa melihat penyebab kenapa daya beli masyarakat digaungkan menurun? Karena secara angka, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa dibilang jatuh apalagi terpuruk. Saya malah berpikir turunnya daya beli masyarakat karena peredaran uang di pasar menurun secara drastis karena adanya penggagalan korupsi yang dilakukan KPK begitu massive. termasuk OTT dimana uang yang ditemukan akhirnya masuk kas negara instead of menyebar dipasar karena dibelanjakan sebagai usaha membersihkan atau mencuci si uang haram. itu satu.


Kedua adalah adanya penegakan hukum dan peraturan atas barang-barang import yang masuk ke teritori Indonesia. Dulu kan penyelundupan dilakukan hampir untuk semua jenis barang. Mulai dari beras, garam, sampai hal-hal yang besar. Dan penyelundupan ini mengakibatkan persediaan barang di pasar menjadi banjir. Karena membanjirnya barang, maka harga menjadi murah. Jadi ketika masuknya barang-barang ilegal ini dihentikan atau dikurangi, maka persediaan barangpun jadi berkurang. Dan karena berkurangnya barang, maka harga otomatis akan naik dengan sendirinya.

Kita kan tahu, kalau membeli rambutan pas musimnya jauh lebih murah dibandngkan membeli rambutan dibulan yang bukan musimnya. Teori seperti inipun berlaku untuk barang lain. Supply and demand adlaah dasar dari prinsip ekonomi, bukan?

Alasan ketiga adalah karena sedang dilakukannya sila kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan harga diseluruh Indonesia membuat rakyat yang tinggal di Pulau Jawa dan pulai lain yang dekat dengan lingkaran kekuasaan merasa bahwa harga barang menjadi naik berlipat-lipat. Padahal ini karena subsidi untuk kebanyakan barang dicabut oleh pemerintah dan dananya dialihkan untuk membiayai aktivis yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur. Sementara untuk rakyat yang tinggal jauh dari pusat kekuasaan merasakan harga menjadi lebih murah. Contoh nyata adalah Papua. Bertahun-tahun mereka membeli semua barang dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan rakyat di Jawa.

kembali ke judul diatas bahwa lawan Jokowi sepertinya akan menggunakan Ekonomi sebagai alat untuk menggoyang Jokowi, sungguh satu keputusan yang sangat tidak bijaksana dan brutal. Dan kita? Apakah kita akan memilih pemimpin bangsa yang hanya mementingkan diri mereka sendiri?

Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, maka ini akan melanda seluruh Indonesia, tapi ketika penyembuhan dilakukan, tidak ada jaminan kondisi ekonomi akan membaik di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana Pancasila dan UUD 1945 akan ditegakkan jika pengelola bangsa dan negara ini justru menjadi pihak yang MENCIPTAKAN bencana?

Saya pribadi berdiri untuk sama-sama susah dengan pemerintahan sekarang karena sudah terbukti bahwa Jokowi mampu menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan segala resiko dan akibat yang ditimbulkannya.

Sumber

Kamis, 26 Oktober 2017

Investasi Jadi Syarat Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,4 Persen

Investasi Jadi Syarat Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,4 Persen

Berita Dunia Jitu - Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan UU APBN 2018. Adapun asumsi makro yang disetujui adalah pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 13.400 per dollar Amerika Serikat (AS), dan suku bunga SPN tiga bulan 5,2 persen.

Mengomentari asumsi makro 2018 tersebut, Direktur Eksekutif Economic Action (ECONACT) Indonesia, Ronny P Sasmita mengatakan, ada beberapa catatan, terutama soal pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, dari sisi asumsi makro, boleh jadi masih ada celah untuk menorehkan angka tersebut jika, misalnya, konsumsi rumah tangga tetap kuat, investasi tumbuh lebih cepat dan harga komoditas ekspor Indonesia di pasar global terus membaik.

"Tetapi dari perkembangan yang ada, terutama sejak awal tahun ini dan prediksi-prediksi makro sampai awal tahun depan, proyeksi saya untuk pertumbuhan ekonomi 2018 hanya ada di angka 5,2-5,3 persen saja.

Melihat pada torehan angka tahun ini. BPS merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal pertama dan kedua 2017, angkanya turun, yakni hanya 5,01 persen. Dari perkembangan kontributor pertumbuhan ekonomi yang ada (tahun ke tahun), bisa disimpulkan bahwa Indonesia memang membutuhkan pertumbuhan investasi yang besar untuk meraih skenario pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Sekalipun mengantongi status layak investasi dari berbagai lembaga pemeringkat, menurut Ronny, namun ternyata tidak maksimal dimanfaatkan oleh pemerintah. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi dalam APBN-P ditargetkan sebesar 5,2 persen. Sedangkan untuk 2018, pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa berada pada kisaran 5,4 persen.

"Dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di angka tersebut, setidaknya dibutuhkan pertumbuhan investasi 6 persen, sementara sampai saat ini pertumbuhan investasi masih di bawah 5 persen," tambah dia.


Tahun lalu saja, dipaparkannya, investasi hanya tumbuh 4,48 persen. Untuk bisa mencapai pertumbuhan investasi 6-8 persen tentu tidak tidak hanya berharap kepada APBN, tetapi juga harus diiringi dengan peran sektor swasta dan BUMN yang keduanya diharapkan terus meningkatkan belanja modal (capital expenditure), kontribusi dari kredit perbankan, pasar modal (capital market), penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan penanaman modal asing (PMA).

Semula, dengan membaiknya prospek investasi, rasanya secara teoritik pemerintah mempunyai peluang untuk memperbaiki kinerja ekonomi nasional dengan torehan pertumbuhan yang konstektual dengan kebutuhan Indonesia.

"Namun dua kuartal di tahun 2017 sudah berlalu, angka pertumbuhan masih jauh dari harapan dan status layak investasi kemudian ibarat piagam yang hanya indah di dalam lemari kaca pajangan. Dan kondisi serupa, saya kira, akan menghantui di tahun depan, jika terobosan-terobosan pemerintah ternyata tidak tepat," tutupnya.

Sumber

Minggu, 22 Oktober 2017

Menteri Jonan Bangun Sumur Bor di Sulut

Menteri Jonan Bangun Sumur Bor di Sulut

Berita Dunia Jitu - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meresmikan lima sumur bor air tanah bagi empat kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Sumur bor yang diresmikan ini merupakan hasil kegiatan 2016. Peresmian kelima sumur bor air tanah tersebut dipusatkan di Desa Warisa Kampung Baru, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Sabtu 21 Oktober 2017 kemarin.

Sebanyak 2 buah sumur bor di Desa Warisa, Minahasa Utara telah dibangun dan siap dimanfaatkan oleh warga sekitar. Dalam bangunan sumur bor tesebut telah dilengkapi dengan pompa selam beserta bangunannya.

Selain itu juga disediakan mesin generator dengan kapasitas 10 kVA beserta rumah genset untuk menghidupkan pompa air. Warga juga mendapatkan bak penampung air dengan kapasitas 5.000 liter yang langsung dilengkapi dengan kran airnya.

Jonan menyatakan air bersih yang berasal sumur bor air tanah Desa Warisa dapat menghasilkan hingga 60 ribu liter air bersih dalam sehari.

“Per 1 detik hasilnya 2 liter jadi kalau 1 menit hasilnya 120 liter, dan satu jam dapat menghasilkan 7.200 liter. satu hari bisa beroperasi 8 jam. Maka hasilnya hampir 60 ribu liter sehari,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (22/10/2017).

Dalam berbagai kesempatan, Jonan menekankan pentingnya penggunaan APBN yang manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat, salah satunya adalah sumur bor air tanah.

Badan Geologi Kementerian ESDM telah melaksanakan pelayanan kegeologian kepada masyarakat berupa pemboran air tanah dalam, secara Nasional di daerah yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air.


Sejak 2005 hingga 2017, Badan Geologi Kementerian ESDM telah melaksanakan pembangunan sumur bor air tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah sebanyak 1.795 sumur bor serta potensi cakupan layanan kumulatif hingga mencapai sekitar 5,2 juta jiwa.

Khusus di Sulawesi Utara, sejak 2007 hingga 2017, Badan Geologi Kementerian ESDM telah melaksanakan pembangunan 28 buah sumur bor air tanah, termasuk 5 unit di 2016 dan 4 unit di 2017. Kegiatan tersebut dilakukan pada daerah yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air, dengan potensi cakupan layanan kumulatif hingga mencapai sekitar 81 ribu jiwa.

Pembangunan sumur bor air tanah merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian ESDM melalui Badan Geologi Kementerian ESDM guna membantu masyarakat memperoleh air bersih bagi daerah yang memang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

“Kalau ada di daerah yang sulit sekali (air bersih) ya kita pasang (sumur bor). Terutama yang daerah pinggiran, perbatasan dan sebagainya, kita bangun,” tutur Jonan.

Lima sumur bor yang diresmikan bagi empat kabupaten dan kota tersebut yaitu:

- Dua sumur bor di kabupaten Minahasa Utara, yaitu di Desa Warisa Kampung Baru, Kecamatan Talawaan dan Desa Maen, Kecamatan Likupang.

- Satu sumur bor di kabupaten Minahasa berlokasi di Desa Teling, Kecamatan Tombariri.

- Satu sumur bor di kabupaten Minahasa Selatan yaitu di desa Pinapalangkaw, Kec. Suluun Tareran.

- Satu sumur bor di kota Bitung Kelurahan Lirang, Kec. Lembeh Utara.

Mengingat sumur bor air tanah menggunakan solar sebagai bahan bakar penggerak diesel, Jonan menghimbau agar kedepannya mesin diesel dapat menggunakan listrik sebagai penggerak pompa. “Mungkin lebih murah (menggunakan listrik), saya kira paling kurang lebih murah separuh,” tandas dia.

Sumber

Jumat, 20 Oktober 2017

Holding Turunkan Potensi Pendapatan Negara Dari BUMN

Holding Turunkan Potensi Pendapatan Negara Dari BUMN

Berita Dunia Jitu - Rencana pemerintah membentuk induk perusahaan (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai perlu dipertimbangkan kembali. Sebab, pembentukan holding berpotensi menurunkan kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara.

Ekonom Faisal Basri menyatakan saat jumlah BUMN semakin banyak, ini mendorong pembayaran pajak  yang bisa ditarik dari usaha perusahaan plat merah tersebut juga besar.

Sebaliknya, jika BUMN-BUMN tersebut masuk holding, meski skalanya besar namun potensi pajaknya semakin kecil.

"Semakin besar skala BUMN, maka akan semakin rendah pembayaran pajaknya. Ini tesis yang baru saja saya persiapkan,” ujar dia di Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Selain itu, menurut Faisal, pemerintah kerap gemar memberikan penugasan kepada BUMN bahkan sebelum holding tersebut terbentuk. Jika holding sudah terbentuk, dikhawatirkan semakin banyak penugasan yang diberikan negara.

Dia mencontohkan, PT PLN (Persero) yang belum lama ini diberikan tugas untuk membangun transmisi jaringan listrik yang selama ini menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM.

Kemudian PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditugaskan, selain menjadi operator kereta light rail transit (LRT) juga menyuntik pendanaan LRT Jakarta yang membutuhkan dana Rp 21 triliun.

Menurut dia, perusahaan-perusahaan plat merah tersebut ditugaskan untuk investasi, padahal tidak memiliki uang.


“Hingga akhirnya mencari pinjaman yang membuat labanya turun semua. Belum lagi Pertamina diminta menjual harga BBM yang sama rata di Indonesia, atau PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang dipaksa menjual gas US$ 6 per MMBTU akhirnya harus menanggung penugasan itu dari kas sendiri. Implikasinya, pembayaran pajak dan dividennya makin kecil,” jelas dia.

‎Faisal juga menilai, holding BUMN berdasarkan sektor bisnis yang dijalankan tidak tepat karena hanya akan mempersempit ruang kompetisi bagi perusahaan-perusahaan swasta.

Bagi dia, suatu pemerintahan bisa disebut berhasil jika bisa memperbesar peran swasta dalam pembangunan dan bukan sebaliknya.

“Misal harga beras bisa stabil tanpa ada campur tangan pemerintah, itu artinya pemerintah sudah bisa membuat pilar persaingan bisnis yang sehat. Bukan dengan memperbesar BUMN melalui monopoli yang menciptakan kaidah bisnis yang tidak sehat. Negara ini kok malah menuju state capitalism seperti Uni Soviet tahun 1980-an?," tandas dia.

Sumber

Kamis, 19 Oktober 2017

Sampoerna Agro Bina Desa Siaga Api

Sampoerna Agro Bina Desa Siaga Api

Berita Dunia Jitu - PT Sampoerna Agro Tbk menggelar Apel Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bersama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) dan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah dibina di wilayah operasionalnya.

Kegiatan apel siaga secara serempak dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2017 di dua titik wilayah operasional perusahaan di Kabupaten Landak dan Kabupaten Ketapang.

Sedangkan untuk wilayah operasional di Sumsel, apel siaga dilakukan di Gading Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada 18 Oktober 2017. Secara menyeluruh, kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 600 peserta apel berupa gelar pasukan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, 46 Regu Pemadam KTPA dan 7 MPA , 208 personil damkar Perusahaan, Karang Taruna, Pelajar, regu BPBD, Manggala Agni, Koperasi Unit Desa, warga masyarakat umum.

“Kami ingin menggandeng seluruh unsur baik dari internal, pemerintah dan masyarakat untuk bersinergi dalam meningkatkan kesiapsiagaan guna mencegah dan menanggulangi bencana Karhutla”, ujar Marc Louette selaku CEO Sampoerna Agro dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Ia mengaku gembira akan pencapaian tiga tahun terakhir yang bebas dari asap. Ia juga menekankan bahwa hal tersebut dapat dicapai dengan adanya komitmen tidak hanya dari unsur Pemerintahan, Kepolisian, TNI, BPBD saja, namun juga kerja sama yang solid dari pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya.

Apel Siaga ini adalah upacara penutupan dari serangkaian kegiatan program Desa Siaga Api yang meliputi pembentukan, pelatihan, pengukuhan regu dan disertai dengan perlombaan bagi seluruh kader KTPA dan MPA.

Kegiatan tahun 2017 ini merupakan kelanjutan dari pelatihan bagi KTPA dan MPA yang telah dimulai tahun 2016 lalu, namun dengan cakupan yang lebih luas dan melibatkan lebih dari 500 kader dari sekitar 53 desa di 15 kecamatan yang berlokasi di sekitar wilayah operasional perusahaan.


Sekitar 40 persen dari jumlah desa yang diberdayakan berasal dari Sumatera Selatan, selebihnya berasal dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Marc Louette menjelaskan, program Desa Siaga Api merupakan inisiatif perusahaan untuk menciptakan sinergi antara ketiga pihak yakni perusahaan, masyarakat, dan pemerintah dalam upaya mencegah dan menanggulangi musibah Karhutla melalui pelatihan baik secara teori maupun praktik, serta menciptakan kader siaga untuk penanganan dan pencegahan Karhutla di beberapa wilayah baru.

Pelatihan teori meliputi analisa kerentanan, kemampuan dan bahaya; pertolongan pertama korban bencana asap, sistem komunikasi radio, orientasi pemberdayaan lahan gambut dan lahan rendahan, serta simulasi pemadaman api bersama tim damkar perusahaan.

Pada kesempatan yang sama, perusahaan juga memberikan sarana prasana berupa mesin pompa air beserta perlengkapannya dan alat perlindungan diri (APD) personil untuk 15 desa baru.

Sumber

Rabu, 18 Oktober 2017

Ada Sertifikat Tanah Beri Kepastian Hukum Bagi Masyarakat

Ada Sertifikat Tanah Beri Kepastian Hukum Bagi Masyarakat

Berita Dunia Jitu - Program pemerintah berupa pembagian sertifikat tanah banyak mendapatkan apresiasi. ‎Adanya program ini dinilai memberi kepastian hukum hak atas tanah dan legalisasi aset, serta mempermudah penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat.

Hal tersebut terungkap dalam acara Rembuk Daerah Bidang Pertanahan yang berlangsung di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Selasa, 17 Oktober 2017. Acara tersebut merupakan salah satu bagian dari Rembuk Nasional yang puncak acaranya digelar pada 23 Oktober 2017 mendatang.

Ketua Panita Rembuk Nasional, Firdaus Ali mengatakan, selama ini banyak masyarakat yang kesulitan dalam mengurus sertifikat tanahnya. Bahkan ada yang harus menunggu selama 40 tahun untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah yang ditempatinya.

Namun berkat adanya program pemerintah ini, akhirnya hal tersebut bisa terwujud dan didapatkan secara gratis. "Masalah pertanahan memang masih menjadi persoalan di Indonesia," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Firdaus menuturkan, Rembuk Daerah bertema Reforma Agraria Mengakselerasi Agenda Nawacita ini juga banyak mendiskusikan masalah pertanahan yang masih sering terjadi di Indonesia. Dia mencontohkan percepatan pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah menjadi fokus pemerintah, seringkali menghadapi masalah pengadaan dan pembebasan lahan.

"Jika masalah tersebut tidak terselesaikan, maka sehebat apa pun target pembangunan infrastruktur, akan selalu terkendala pembebasan lahan," kata dia.

Tidak hanya tentang pembebebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur, lanjut Firdaus, Rembuk Daerah ini juga membahas berbagai persoalan seputar pertanahan.

"Rembuk ini mencoba mendiskusikan, dan mencari formulasi bagaimana masalah ini dapat terselesaikan, secara sama-sama menguntungkan," ungkap dia.

‎Sementara itu, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, yang juga Dewan Pengarah Rembuk Nasional 2017, Sidarto Danusubroto mengatakan, masalah tanah bukanlah masalah yang sederhana. Dirinya berharap muncul gagasan dan solusi bagi pemerintah pusat untuk mengatasi masalah pertanahan ini.


"Saya berharap rembuk kali ini dapat menghasilkan rekomendasi yang solutif untuk pemerintah," tutur dia.

Rembuk Daerah Bidang Pertanahan ini adalah salah satu kegiatan dalam rangkaian acara Rembuk Nasional yang diselenggarakan di 16 Perguruan Tinggi di Indonesia. Rembuk Nasional diadakan dengan tujuan untuk menelaah kembali apa saja capaian tiga tahun masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dalam berbagai bidang, sekaligus mengidentifikasi apa saja kekurangan yang harus diperbaiki.

Rembuk juga diharapkan bisa memberi rekomendasi sebagai bahan perbaikan dan percepatan kinerja pemerintah dalam dua tahun ke depan.

Hasil rembuk dari 16 perguruan tinggi ini akan dikompilasi dan disampaikan kepada Presiden pada acara puncak Rembuk Nasional, yang rencananya akan digelar 23 Oktober 2017 di Ji Expo, Kemayoran, Jakarta.

Sumber

Senin, 16 Oktober 2017

Tingkatkan Investasi, Menko Darmin Rombak Pengurus BP Batam

Tingkatkan Investasi, Menko Darmin Rombak Pengurus BP Batam

Berita Dunia JItu - Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution akan melantik Lukita Dinarsyah Tuwo sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam baru pada Kamis ini (19/10/2017).

Lukita akan resmi menggantikan tampuk kepemimpinan BP Batam sebelumnya yang dipegang Hatanto Reksodipoetro.

Iya Pak Lukita," tegas Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita usai Rakor BP Batam di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Dia mengungkapkan, penunjukan Lukita sebagai Kepala BP Batam baru didasarkan pada kinerjanya yang bagus. Lukita saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian.

"Dia (Lukita) bagus ya. Kan Batam harus lebih maju, dan kita yakin dipegang oleh Pak Lukita bisa begitu. Saya pribadi mengenal dia sewaktu dia di Bappenas saat saya di DPR," jelas Enggar.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun menegaskan, Ketua Dewan PBPB Batam sepakat merombak seluruh pengurus BP Batam, termasuk Kepala BP Batam.

"Semuanya diganti. Tadi sepakat untuk resmi pelantikannya Kamis ini," ujarnya.

Perombakan tersebut, diakui Nurdin, untuk memperkuat Batam sebagai kawasan zona bebas perdagangan (Free Trade Zone) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), termasuk masa transisi.

Adapun susunan pengurus BP Batam yang baru, antara lain:

- Ketua dari Hatanto Reksodipoetro menjadi Lukita Dinarsyah Tuwo- Wakil Kepala Agus Tjahjana Wirakusumah pengganti kosong- Anggota 1 Deputi Bidang Administrasi dan Umum Sigit Priadi Pramudito menjadi Purwiyanto - Anggota 2 Deputi Perencanaan dan Pengembanga Junino Jahja menjadi Yusmar Anggadinata - Anggota 3 Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha Eko Santoso Budianto menjadi Dwianto Eko Winaryo - Anggota 4 Deputi Bidang Pengusahaan Sarana dan lainnya Purba Robert menjadi Mayjen TNI Eko Budi Soepriyanto- Anggota 5 Deputi Bidang Pelayanan Umum Gusmardi Bustami menjadi Bambang Purwanto.


Lebih jauh dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi di Batam mengalami kemerosotan. Ketua Dewan Kawasan, sambungnya, kemudian melakukan evaluasi, mencari langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Langkah pertama adalah mengubah manajemen atau kepemimpinan dan struktur organisasi BP Batam.

"Saya yakin pimpinan sekarang bisa kembali mengelola Batam, mengkomunikasikannya dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota, masyarakat, dan pengusaha. Kita percaya mereka bisa meningkatkan perekonomian di tahun mendatang," harap Nurdin.

Nurdin mengungkapkan, Batam masih menjadi tujuan investasi para pengusaha dari Singapura. Diharapkan BP Batam dapat membuat kebijakan dan aturan yang bisa menarik lebih banyak investor.

"Sebenarnya banyak kebijakan yang dibuat tidak menarik. Presiden kan minta jangan buat aturan yang memberatkan dan tidak berdaya saing, tapi ternyata di Batam sangat berseberangan dengan yang disampaikan Presiden. Pemerintah daerah pun sama sekali tidak diajak berkomunikasi," tuturnya.

"Jadi mudah-mudahan, perombakan pengurus ini jadi berita gembira bagi mereka, dan mudah-mudahan ada investor baru," papar Nurdin.

Sumber

Minggu, 15 Oktober 2017

Swasta Harus Berperan Kembangkan UMKM

Swasta Harus Berperan Kembangkan UMKM

Berita Dunia Jitu - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menuturkan bahwa pengusaha di sektor Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia dari tahun ke tahun bertambah, bahkan sudah melebihi standar yang ditetapkan sebesar 2 persen.

"Data dari Kementerian Tenaga Kerja, jumlah wirausahawan Indonesia pada 2016 lalu sebesar 3,1 persen dari total penduduk. Sekarang sudah mencapai 3,4 persen," tutur Hanif saat mengunjungi Pusat Pengembangan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna Expo 2017 di Taman Krida Budaya Kota Malang, Sabtu (14/10/2017).

Perkembangan jumlah pengusaha UMKM tersebut merupakan kabar baik, di mana masyarakat sudah mulai mengembangkan usaha untuk memajukan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja. Namun, jumlah itu masih kalah dibanding Malaysia yang mencapai 5 persen, Singapura 7 persen, China 10 persen dan Jepang 11 persen.

“Ini zaman kompetisi. Kita berlari tapi orang lain berlari lebih cepat. Karenanya, kita harus bekerja lebih keras berusaha lebih keras agar kita bisa mengimbangi percepatan yang dilakukan negara lain,” kata Hanif.

Untuk menciptakan jumlah wirausahawan yang banyak itu, dibutuhkan peran serta banyak pihak baik swasta maupun pemerintah daerah. Peran swasta salah satunya yang dilakukan PT HM Sampoerna Tbk melalui PKK Sampoerna melatih banyak usaha kecil menengah (UKM) untuk bisa mandiri dalam berbisnis demi pengembangan perekonomian.

“Swasta memang harus memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya dalam pengembangan usaha kecil menengah,” ucapnya.


Pihak swasta dalam memberikan pelatihan bukan hanya berfokus pada pengolahan produk, melainkan harus menyeluruh. Baik pelatihan pengolahan produk, kualitas produk, pengemasan, pemasaran baik offline maupun online.

“Sehingga bisnis yang semula informal menjadi formal. Dengan bisnis menjadi formal maka UKM ini bisa bankable, bisa pinjam dana ke bank. Bisa mendapatkan rekan bisnis yang baik untuk mengembangkan usaha,” ujar Hanif.

Dengan cara seperti itu, pemerintah berharap jumlah angkatan kerja bisa terserap maksimal. Karena sampai saat ini, dari 131,5 juta orang angkatan kerja usia 15 ke atas, 60 persennya adalah mereka yang hanya lulusan sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP).

Sehingga mereka sangat sulit untuk bisa berkembang, karena untuk mencari pekerjaan ijazah tidak memenuhi, untuk usaha juga tidak memiliki modal. Sehingga salah satu caranya adalah peran swasta untuk melatihnya agar memiliki keterampilan untuk memulai usaha.

“Harus pelatihannya dari hulu ke hilir. Sehingga produk yang mereka ciptakan bisa terjual untuk pengembangan usaha mereka,” ucapnya.

Sumber

Jumat, 13 Oktober 2017

Importir Minta Jokowi agar Pelindo Tak Monopoli Pelabuhan

Importir Minta Jokowi agar Pelindo Tak Monopoli Pelabuhan

Berita Dunia Jitu - Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (BPP GINSI) meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memberi kesempatan kepada swasta dalam penyelenggaraan pelabuhan, seperti bongkar muat di pelabuhan. Importir juga meminta agar menghapus biaya jaminan kontainer demi bisa bersaing dengan negara lain.

"Kami minta ke Presiden agar memberdayakan swasta, karena Pelindo memonopoli yang sangat luas dan banyak sekali di pelabuhan," kata Ketua Umum BPP GINSI periode 2017-2022, Anthon Sihombing di Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Dia meminta agar pihak swasta dilibatkan dalam usaha penyelenggaraan pelabuhan, ikut berkoordinasi dalam penentuan tarif di pelabuhan, dan lainnya.

Kami minta swasta diberi kebebasan, seperti penentuan tarif tidak boleh sepihak, dan masih ada biaya-biaya jaminan kontainer," ujar dia.

"Negara maritim sebesar ini malu kalau masih ada biaya jaminan kontainer. Semua sudah melalui asuransi, itu negara maju. Malu kalau kita tertinggal dari Malaysia dan pelabuhan lain yang dulu belajar ke Indonesia," jelas Anthon.

Di sisi lain, Anthon mengeluhkan importir masih kesulitan untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan karena proses perpajakan dan bea cukai. Penyebabnya, dia bilang, kemungkinan ada dua.

Pertama, importir tidak mengikuti aturan yang berlaku atau kedua, pihak Bea Cukai belum bekerja secara profesional, terbuka untuk mempercepat urusan arus keluar masuk barang.

"Kesulitan yang mereka dapat di pelabuhan antara lain di bea cukai. Dwelling time yang diharapkan Presiden sudah tercapai, tapi biaya di pelabuhan masih sangat tinggi, daya saing logistik masih di bawah Vietnam. Bayangkan Indonesia sebesar ini di bawah Vietnam," tegas dia.

Dalam masa kepemimpinannya 2017-2022, Anthon mengaku akan mendata seluruh importir. Dia menyebut, dari 26 ribu-28 ribu importir di seluruh Indonesia, yang terdaftar sebagai anggota GINSI baru 1.200 importir.

"Kemana lainnya, yang salah bukan mereka tapi kami akan meningkatkan sistem kerja kami untuk mendata semua importir. Perlu dukungan pemerintah terutama Kementerian Perdagangan dan pihak terkait untuk membantu membina anggota GINSI," pungkas Anthon.


Asosiasi Siap Tertibkan Importir Nakal

Sebelumnya Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (BPP GINSI) periode 2017-2022, Anthon Sihombing bakal menertibkan dan membina anggota atau importir yang nakal dalam kegiatan impor. Ini adalah bentuk dukungan GINSI sebagai mitra pemerintah.

"Dengan melibatkan anggota DPR, bermitra dengan pemerintah sehingga bisa membantu dan mengayomi anggota GINSI, kalau ada anggota GINSI yang nakal, berperilaku di luar kewajaran, dan di luar peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah," tegas Anthon saat Konferensi Pers di Hotel Sari Pan Pacifik, Jakarta, Jumat 13 Oktober 2017.

Anthon menjamin seluruh anggota GINSI yang merupakan para importir untuk kooperatif menjalankan aturan pemerintah dalam kegiatan impor barang, di antaranya memberitahukan detil impor kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

"Kami akan memberitahukan impor secara detil karena ini eranya transparan. Karena banyak anggota juga mengelur keluar masuk barang susah karena proses perpajakan dan di Bea Cukai," jelasnya.

Dia mengklaim, saat ini proses bongkar muat barang di kapal (dwelling time) di pelabuhan sudah berkurang. Namun faktanya biaya logistik masih tinggi.

"Dwelling time sudah tercapai, tapi biaya logistik masih tinggi sekali. Daya saing kita masih di bawah Vietnam, sehingga diharapkan pemerintah dapat mengatasi hal ini," tutur Anthon.

Sumber

Rabu, 11 Oktober 2017

Tolong Pemerintah Jangan Grasak Grusuk Bikin Kebijakan

Tolong Pemerintah Jangan Grasak Grusuk Bikin Kebijakan

Berita Dunia Jitu - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menganggap pemerintah terburu-buru menerapkan aturan transaksi nontunai pada seluruh ruas jalan tol.

Faisal berpendapat pemerintah belum siap menerapkan aturan yang rencananya akan dijalankan secara keseluruhan pada 31 Oktober 2017.

"Jadi tolong deh (pemerintah) kalau bikin kebijakan tuh jangan yang grasak grusuk begitu," kata Faisal, di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2017).

Faisal bercerita, dia sempat ketinggalan pesawat pada Jumat lalu. Faisal menengarai keterlambatannya tersebut disebabkan karena permasalahan pembayaran nontunai di jalan tol.

Dia membayar menggunakan uang elektronik, namun tidak tap ke mesin card reader melainkan diberikan kepada petugas yang ada di gerbang tol.


Seharusnya, lanjut dia, seluruh ruas tol dilengkapi dengan mesin card reader. "Ini kan tandanya enggak siap. Kalau kayak gitu kan malah nambah (menghabiskan) waktu," kata Faisal.

Dia mengimbau pemerintah untuk tetap menyisakan gerbang tol pembayaran tunai. Langkah ini sebelumnya juga dilakukan oleh beberapa negara maju di dunia, seperti Jepang dan Amerika Serikat.

"Jadi dikasih alternatif, kalau yang ini kan tiba-tiba semua (ruas tol) harus bayar pakai uang elektronik," kata Faisal.

Program yang mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16/PRT/M/2017 tentang transaksi nontunai di jalan tol sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo.

Sumber

Senin, 09 Oktober 2017

Alasan 81 WNI Transfer Dana Rp 18,9 Triliun ke Singapura

Alasan 81 WNI Transfer Dana Rp 18,9 Triliun ke Singapura

Berita Dunia Jitu - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyebut ada beberapa alasan 81 Warga Negara Indonesia (WNI) berbondong-bondong melakukan transfer dana US$ 1,4 miliar atau sekitar Rp 18,9 triliun dari Guernsey ke Singapura melalui Standard Chartered. Salah satunya karena takut harta kena intip petugas pajak setempat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, telah memperoleh Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak beberapa bulan lalu mengenai transaksi mencurigakan nasabah Indonesia melalui Standard Chartered senilai US$ 1,4 miliar.

"Dari LHA PPATK disebutkan ada beberapa alasan 81 WNI transfer dana US$ 1,4 miliar dari Guernsey ke Singapura melalui Standard Chartered," kata Ken di kantornya, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Ken menuturkan, seluruhnya terkait dengan perpajakan. Alasan itu, Ia mengakui, bukan untuk menghindari pajak. Akan tetapi takut dengan otoritas pajak setempat karena Guernsey mulai akan memberlakukan skema pelaporan perpajakan global atau Common Reporting Standard (CRS).

"Dari LHA PPATK disebutkan bukan menghindar, tapi takut dengan pajak. Karena data informasi di Guernsey mau dilaporkan melalui CRS. Itu yang mereka takut dilaporkan ke pajak, padahal pajak sendiri sudah punya datanya," jelas Ken.

Alasan lainnya, Ken lebih jauh bilang, nasabah-nasabah itu melakukan transfer dana ke Singapura karena ingin ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia. Dari data Ditjen Pajak, dari 81 WNI, sebanyak 62 di antaranya sudah ikut tax amnesty.

"Kalau ditanya untuk apa menarik dana di bank itu. Ada yang jawab dipindahkan ke Singapura karena mau ikut tax amnesty, dan itu benar," tutur Ken.

Namun demikian, Ken menegaskan Ditjen Pajak dapat memperoleh data atau informasi Wajib Pajak (WP) Indonesia kepada otoritas pajak Singapura meskipun Automatic Exchange of Information (AEoI) kedua negara diimplementasikan di 2018.

"AEoI Singapura-Indonesia baru 2018, tapi kamis udah bisa minta data tersebut, by request boleh. Kami akan lihat, apakah uang di sana sudah dipajaki atau belum. Kalau belum, ya kami lakukan sesuai peraturan perundang-undangan," tutur dia.

Saat ini, Ken bilang, Ditjen Pajak tengah melakukan pengecekan atau pemeriksaan data pajak 81 WNI tersebut. Baik untuk Wajib Pajak yang sudah ikut tax amnesty maupun yang belum. Targetnya selesai akhir bulan ini.

"Kami masih dalami yang sudah ikut tax amnesty, harta sudah seluruhnya dilaporkan ke Surat Pernyataan Harta (SPH) atau belum. Sedangkan sisanya saya belum periksa, masih diteliti. SPT dicek, SPT sebelum dan sesudah tax amnesty. Ini sudah separuh selesai (pemeriksaan). Targetnya akhir bulan ini selesai," ujar Ken.


Standard Chartered Diselidiki

Sebelumnya regulator di Eropa dan Asia tengah menyelidiki Standard Chartered Plc. Penyelidikan ini terkait kasus transfer dana nasabah dari Indonesia senilai US$ 1,4 miliar atau Rp 18,90 triliun (estimasi kurs 13.500 per dolar AS).

Dikutip dari Bloomberg, Minggu, 8 Oktober 2017, transfer tersebut dilakukan pada akhir 2015 dari Pulau Guernsey yang merupakan daerah di dekat Prancis ke Singapura.

Transfer tersebut menjadi perhatian otoritas keuangan di Eropa dan Asia karena dilakukan sesaat sebelum Guernsey mengadopsi aturan Common Reporting Standard (CRS) atau pertukaran data perpajakan global.

Sekitar 100 negara sepakat untuk bertukar informasi laporan tahunan tentang rekening milik orang-orang di setiap negara anggota untuk kepentingan pajak.

Otoritas Moneter Singapura, Otoritas Keuangan Inggris dan juga Komisi Jasa Keuangan Guernsey tengah mengelusuri rantai kejadian transfer dana yang diduga untuk menghindari aturan perpajakan yang baru tersebut.

Sayangnya, juru bicara Standard Chartered menolak untuk berkomentar. Sekretaris Otoritas Moneter Guernsey Dale Holmes pun juga menolak untuk berkomentar.

Ini bukan kasus pertama yang melibatkan lembaga keuangan internasional tersebut dengan Indonesia. Sebelumnya, Kejaksaan Amerika Serikat juga tengah menelusuri keterlibatan Standard Chartered yang diduga melakukan pembiaran terjadinya dugaan tindak pidana suap di Indonesia terkait kasus MAXPower. Diketahui kontraktor pembangkit listrik MAXPower merupakan bagian dari Standard Chartered.

Selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus suap tersebut juga diselidiki oleh Federal Bureau of Investigation (FBI) usai Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendapat laporan soal dugaan suap tersebut.

Dalam penyelidikan, terdapat indikasi pembayaran uang tidak wajar dari MAXPower ke pejabat Indonesia sejak tahun 2012 sampai akhir tahun 2015.

Sumber

WNI Transfer Triliunan Rupiah Ke Singapura, Ini Kerugian Buat RI

WNI Transfer Triliunan Rupiah Ke Singapura, Ini Kerugian Buat RI

Berita Dunia Jitu - Warga negara Indonesia masih gemar menyimpan dananya di negara lain. Salah satunya yang tengah diselidiki regulator di Eropa dan Asia Tengah, terkait penyelidikan transfer dana nasabah senilai US$ 1,4 miliar atau setara Rp 18,9 triliun dari Indonesia.

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, setidaknya ada empat kerugian yang dialami Indonesia dari aktivitas semacam ini. Pertama, cadangan devisa Indonesia tidak tercatat dengan baik.

"Kalau masih banyak terjadi praktik seperti ini, Indonesia rugi. Pertama, memang ada potensi cadangan devisa tidak tercatat, otoritas moneter akan sulit mengatur cakupan cadangan devisa yang ada di Indonesia.

Kedua, bisa saja dana yang disimpan tersebut merupakan hasil tindak kejahatan di Indonesia, seperti korupsi. Hal ini jelas membawa kerugian bagi negara. "Transaksi yang abu-abu seperti ini memang berpotensi terkait dengan tindak kriminal seperti pencucian uang, transaksi ilegal, bisa juga terkait dengan dana hasil korupsi," jelas dia.

Ketiga, uang dengan jumlah yang besar tersebut jika disimpan di Indonesia, maka akan memberikan dampak yang besar bagi ekonomi nasional. Dana tersebut akan meningkatkan likuiditas di dalam negeri sehingga kegiatan bisnis bisa berjalan dengan dukungan modal yang memadai.‎

Yang harusnya berada di Indonesia untuk perputaran roda ekonomi, menciptakan lapangan kerja. Karena tujuan repatriasi dengan adanya aktivitas yang tidak terlacak ini masih banyak yang keluar masuk dan tidak terdeteksi ini justru ganggu kinerja perekonomian. Harusnya ekonomi bisa tumbuh di atas 5 persen, tapi karena sumber likuiditasnya terbatas, banyak disimpan di negara lain seperti Singapura, akhirnya tidak bisa tinggi," jelas dia.

Dan keempat, hilangnya potensi penerimaan pajak. Sebab, dana yang disimpan di negara lain tersebut seharusnya bisa menjadi objek pajak dan bisa meningkatkan rasio pajak.‎

"Ini menjadi permasalahan pada penerimaan pajak. Ada objek pajak yang harusnya masuk dalam kantong pemerintah, tapi disimpan di Singapura dan terkait dengan aktivitas penghindaran pajak, otomatis tax rasio kita masih 11 persen, akan sulit mencapai 13 persen. Ini kita tertinggal dari negara-negara ASEAN lain, bahkan ada beberapa negara yang sudah 20 persen," tandas dia.

Untuk diketahui, Regulator di Eropa dan Asia tengah menyelidiki Standard Chartered Plc. Penyelidikan ini terkait kasus transfer dana nasabah dari Indonesia senilai US$ 1,4 miliar atau Rp 18,90 triliun (estimasi kurs 13.500 per dolar AS).
Dikutip dari Bloomberg, transfer tersebut dilakukan pada akhir 2015 dari Pulau Guernsey yang merupakan daerah di dekat Prancis ke Singapura.


Transfer tersebut menjadi perhatian otoritas keuangan di Eropa dan Asia karena dilakukan sesaat sebelum Guernsey mengadopsi aturan Common Reporting Standard (CRS) atau pertukaran data perpajakan global.

Sekitar 100 negara sepakat untuk bertukar informasi laporan tahunan tentang rekening milik orang-orang di setiap negara anggota untuk kepentingan pajak.

Otoritas Moneter Singapura, Otoritas Keuangan Inggris dan juga Komisi Jasa Keuangan Guernsey tengah mengelusuri rantai kejadian transfer dana yang diduga untuk menghindari aturan perpajakan yang baru tersebut.

Sayangnya, juru bicara Standard Chartered menolak untuk berkomentar. Sekretaris Otoritas Moneter Guernsey Dale Holmes pun juga menolak untuk berkomentar.

Diduga Tindak Pencucian Uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah menerima laporan terkait transfer dana sebesar US$ 1,4 miliar atau sekitar Rp 18,9 triliun milik nasabah Indonesia dari Guernsey ke Singapura melalui Standard Chartered Plc. Transaksi tersebut terjadi akhir 2015 silam.

"PPATK sudah terinfo beberapa bulan yang lalu," kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin.

Ditanya mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penghindaran pajak, Kiagus menerangkan, tindak pidana pajak merupakan salah satu tindakan yang berkaitan dengan TPPU.

Dia menuturkan, dengan jumlah yang tidak sedikit, ada dugaan dana tersebut berkaitan dengan TPPU. Dia menambahkan, pemilik dana tersebut bukan individu.

"Tindak pidana pajak merupakan salah satu tindak pidana asal TPPU. Kalau melihat mutasi uang tersebut ke mana-mana kemungkinan besar unsur TPPU terpenuhi. Pemiliknya tidak satu orang," jelas dia.

Lebih lanjut, Kiagus mengatakan, PPATK tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menelusuri dana tersebut. "Biar para aparatur negara bekerja dulu," tukas dia.

Sumber

Sabtu, 07 Oktober 2017

Permasalahan Reklamasi Selesai, Moratorium Dicabut

Permasalahan Reklamasi Selesai, Moratorium Dicabut

Berita Dunia Jitu - Pemerintah memastikan reklamasi Teluk Jakarta dapat dilanjutkan. Pasalnya, semua masalah telah diselesaikan dan pengembang telah memperbaiki persyaratan administrasi yang dikenakan sanksi.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (7/10/2017).

"Menteri LHK telah mencabut sanksi administratif Pulau C, Pulau D dan Pulau G, karena pengembang telah memenuhi sanksi moratorium dari pemerintah pusat karena masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Atas dasar itulah saya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada hari Kamis," ujar Luhut.

Dengan surat tersebut maka surat keputusan Menko Maritim pada tahun 2016 yang menghentikan sementara pembangunan reklamasi dicabut.

Dengan ini diberitahukan bahwa penghentian sementara (moratorium) pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta (sebagaimana dalam surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tanggal 19 April 2016), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi,” demikian kutipan surat tersebut.


"Khusus untuk Pulau G, seluruh syarat administratif telah dipenuhi pengembang pulau tersebut. Permintaan PLN kepada pengembang untuk menyelesaikan permasalahan yang mengganggu aliran listrik PLTU Muara Karang telah diselesaikan dengan membangun terowongan bawah tanah dan kolam berisi air pendingin yang disalurkan ke PLTU. Selain itu juga akan dilakukan perpanjangan kanal," terang Luhut.

Dia menambahkan biaya pembangunan terowongan akan dibebankan kepada pengembang Pulau G. Kajian telah dilakukan untuk memastikan agar proyek reklamasi tak mengganggu aktivitas PLTU Muara Karang dan pipa Pertamina PHE.

"Kajian teknis ini dilakukan bersama seluruh pihak yang terlibat seperti PLN, Pertamina, Bappenas, para ahli dari ITB, Belanda, Jepang, Korea Selatan dan seluruh kementerian terkait," jelas Luhut.

Dengan demikian Luhut meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan pengawasan sesuai kewenangannya agar pelaksanaan proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta bisa dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sumber

Rabu, 04 Oktober 2017

Freeport Minta Sahamnya Di Nilai Hingga Tahun 2041, Indonesia Terancam Rugi

Freeport Minta Sahamnya Di Nilai Hingga Tahun 2041, Indonesia Terancam Rugi

Berita Dunia Jitu - Apa yang ditakutkan oleh banyak orang akhirnya terjadi, Freeport berupaya melakukan cara licik untuk mengelabuhi pemerintah.

Sebelumnya kita sangat berbahagia sekali karena Freeport untuk yang pertama kalinnya secara terbuka menyampaikan bersedia melepas 51 persen sahamnya, sesuai undang-undang kita. Negosiasi tersebut selesai pada 29 Agustus 2017.

Sontak saja kita beranggapan bahwa Freeport sudah menyerah, tunduk pada pemerintah Indonesia. kitapun senang dengan keputusan tersebut, setelah bertahun-tahun lamanya menunggu tanpa ada kepastian dan komitmen yang jelas dari Freeport.

Pengumuman terkait kesepakatan hasil negosiasi Freeport dan pemerintah disampaikan secara bersama-sama; CEO Freeport, Menteri ESDM dan Menteri Keuangan.

Dengan pernyataan bersama seperti itu, semuanya menjadi lebih jelas dan tidak bias diragukan lagi. Freeport setuju melepas 51 persen sahamnya. Apa alasannya? “Saya ingin menekankan kesediaan kami untuk melakukan divestasi 51 persen dan untuk membangun smelter adalah konsesi dan kompromi utama dari pihak kami. Kami menghargai kepemimpinan Presiden Joko Widodo,” ucap Adkerson, CEO Freeport.

Menghargai kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Itu sebuah kalimat yang besar sekali maknanya. Sehingga sebagian orang beranggapan bahwa Freeport baru bisa tunduk pada Jokowi. Pemerintah yang sekarang lebih disegani dari sebelumnya, dan seterusnya. Bagi saya itu sah saja, sebab memang dikatakan oleh CEO Freeport. Dan memang seharusnya divestasi 51 persen saham itu sudah selesai beberapa tahun yang lalu. tapi mundur mundur dan gagal. Bisa karena pemerintah sebelumnya kurang dihargai, atau memang Freeportnya yang belut.

Namun belum selesai kita merayakan “kemenangan” atas Freeport, sebab sebelumnya mereka mengancam akan menyeret Indonesia ke arbitrase internasional, beberapa hari ini beredar surat Adkerson terkait penolakan mekanisme divestasi yang diajukan oleh pemerintah Indonesia.

Adkerson menilai bahwa proposal yang disampaikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara Freeport dan pemerintah. Setidaknya ada lima poin yang tertulis secara jelas di dalam surat. Di antaranya divestasi saham Freeport, hitungan divestasi saham, mekanisme peralihan saham, hak dari pemerintah dan kemudahan mengakses data.

Freeport memang telah setuju untuk melepas 51 persen sahamnya kepada pemerintah. Namun ternyata Freeport juga tidak mau melepas saham begitu saja. Mereka ingin agar nilai saham mereka dinilai sampai 2041, sementara pemerintah Indonesia hanya mau menilai sampai pada 2021, selesai masa kontrak Freeport.

Selain itu pemerintah inginnya proses divestasi dilakukan oleh Indonesia, sementara Freeport hanya mau melalui IPO dan dalam kontrol Freeport.

Secara objektif, memang sah saja Freeport ingin menyeleksi atau memilih pemegang sahamnya. Sebab jika tidak, atau jatuh pada tangan yang salah, maka Freeport secara otomatis dalam masalah besar. Namun dari kacamata liciknya, jika proses divestasi dilakukan atau dikendalikan oleh Freeport, maka prosesnya bisa merugikan Indonesia. sebab Freeport bisa saja main mata dengan beberapa politisi kita yang bisa mengamankan posisinya selama di Indonesia.


Freeport juga boleh saja berharap agar nilai sahamnya dinilai sampai 2041, kalau saya yang punya Freeport, maunya dinilai sampai tahun 3041 saja. Supaya semakin besar nilai sahamnya dan keuntungan yang didapat juga besar, meski aktifitas bisnis di masa depan belum tentu berjalan lancar.

Namun secara adil harus kita katakan bahwa Freeport adalah perusahaan yang selama ini terlalu dimanja, terlalu berani menantang pemerintah sampai mau menggugat ke arbitrase internasional. Untung Presidennya Jokowi, untung menterinya Jonan, jadi Indonesia tidak takut dan malah menantang balik pernyataan Freeport saat itu. Buktinya ya mereka tidak berani apa-apa.

Sehingga seharusnya Freeport tidak perlu lagi memberikan perlawanan atau mencoba cara-cara baru untuk mengelabuhi pemerintah. Sudahlah, waktu kalian sudah habis.

Meminta pemerintah menghitung nilai saham hingga 2041 adalah permintaan yang kurang ajar. Sebab apa? sebab yang memberi ijin perpanjangan adalah pemerintah Indonesia. Kalau mau main ngeyel-ngeyelan, kita tak perlu perpanjang Freeport. Selesai 2021. Setelah itu kita kelola sendiri atau cari partner lain, sudah pasti banyak perusahaan besar yang siap mengambil alih tanpa banyak permintaan, penentangan atau pembangkangan.

Satu-satunya alasan mengapa Indonesia masih mau bernegosiasi dengan Freeport dan dipertahankan, adalah upaya menjaga stabilitas ekonomi, agar tidak ada masa transisi yang lama sehingga mengharuskan pekerjanya cuti sementara. Tapi kalau Freeport tetap ingin menggunakan cara-cara lama, main ancam dan licik, saya yakin Jonan akan balik memberikan ancaman.

Namun jika pemerintah Indonesia malah menyetujui kemauan Freeport dengan menghitung nilai sahamnya hingga 2041, maka Indonesia harus mengeluarkan biaya yang sangat besar dan bahkan terancam rugi.

Freeport yang ingin sahamnya dihitung berdasarkan metode fair market value, mengharuskan kita juga menilai cadangan emas dan masa kontrak sampai 2041. Sehingga nilai sahamnya berada di kisaran 15,9 miliar USD atau setara dengan 211 triliun rupiah. Jika pemerintah ingin mengambil 51 sahamnya, maka kita harus siapkan sekitar 107 triliun.

Mengapa ini saya sebut licik dan kurang ajar? Karena kontrak sampai 2041 itu dari Indonesia. Sementara cadangan emas yang ada di dalam wilayah Freeport juga punya Indonesia. Mengapa kita harus membeli kontrak yang kita buat sendiri? mengapa kita harus membeli sumber daya alam milik kita sendiri?

Saya ingin mengajak teman-teman pembaca dan penulis Seword untuk mengawal kasus dan kebijakan ini. Jangan sampai pemerintah melakukan blunder atau mau dibodoh-bodohi Freeport.

Dibandingkan harus membeli kontrak yang kita teken sendiri, atau membeli sumberdaya alam milik kita sendiri, saya pikir lebih baik kita ribut sebulan dua bulan dalam masa transisi dari Freeport ke perusahaan lain, baik dari BUMN atau bukan.

Ini bukan hanya tentang rugi sekian triliun, tapi ini harga diri yang coba diinjak-injak oleh Freeport.

Sumber 

Selasa, 03 Oktober 2017

Inilah Penyebab Perusahaan Asuransi Terkesan “Mempersulit” Klaim Asuransi

Inilah Penyebab Perusahaan Asuransi Terkesan “Mempersulit” Klaim Asuransi

Berita Dunia Jitu - Karena ada yang meng-inbox di Fb terkait kasus pembayaran klaim asuransi, maka mampirlah saya ke sini untuk memberikan sedikit pencerahan buat yang gagal paham 😑 Ciyeee.. Sang pencerah. Hahaha

Tapi sebelumnya yang saya mau tekankan bahwa saya membahas ini untuk tambahan wawasan mengenai life insurance secara umum. Tidak mewakili perusahaan asuransi manapun. Ini murni pendapat pribadi mengenai apa yang saya ketahui di bidang ini karena kebetulan saya bekecimpung di bidang ini.

Itu pun awal saya bekerja di bidang ini tanpa paksaan & ajakan dari siapa pun. Tapi atas kemauan sendiri. Karena waktu menyusun skripsi ketika kuliah saya sempat mendapatkan beberapa data dari negara maju seperti Eropa & Amerika bahwa asuransi sangat berperan penting dalam ekonomi suatu negara sekitar 100 tahun lebih yang lalu.

Saat itu saya sempat kaget & bertanya, “100 tahun lebih yang lalu? Saya kemana saja? Apa itu asuransi? Koq sampai usia kepala dua begini saya tidak tahu sistem keuangan yang bernama asuransi?”

Setelah itu saya tinggalkan skripsi saya untuk sementara untuk cari tahu apa itu asuransi. Pas saya tahu apa itu asuransi & konsepnya saat itu juga saya memutuskan jika selesai nanti saya akan bekerja di bidang ini karena produknya bagus & akan sangat membantu masyarakat & ekonomi negara.

Yang jadi masalah, di Indonesia pengetahuan tentang asuransi itu sangat minim sekali. Meskipun orang punya polis asuransi biasanya banyak yang tidak paham konsepnya. Sehingga akan menilai asuransi dari perspektif untung rugi.

Tapi saya bisa paham karena memang masalah asuransi ini kita tidak diajarkan di sekolah. Jadi masih membingungkan buat yang memang hanya meraba-raba saja.

Tapi tentunya saya tidak bisa menolerir orang yang sok tahu kebangetan tentang asuransi. Apalagi ngotot dengan kesoktahuannya yang jelas-jelas salah lalu memprovokasi orang lain untuk tidak berasuransi. Jika kita yang gagal paham & tidak maju ya jangan ajak orang lain untuk gagal paham & tidak maju. Kalau susah itu jangan ajak-ajak orang ikut susah.

Kenapa? Asuransi itu misinya mulia sekali. Konsepnya kita saling membantu sambil membantu diri sendiri tentunya. Sistem asuransi seperti ini:

Beberapa orang mengumpulkan uang sesuai dengan kemampuan & manfaat yang mereka dapatkan tentunya disesuaikan dengan nilai yang dia setorkan. Biar adil. Jangan sampai ada yang kumpulnya sedikit tapi mau manfaat besar. Tentunya ini tidak adil bagi mereka yang mau bayar harga untuk mendapatkan manfaat yang besar.

Misalnya total yang disetorkan A baru senilai 10 juta selama menjadi peserta atau nasabah, tapi sudah masuk RS & tagihan RSnya 100 juta. Lalu dibayarkan seluruhnya oleh perusahaan asuransi dengan syarat & ketentuan berlaku tentunya.

Pertanyaannya, “Apakah A rugi ikut asuransi jika demikian adanya? Apakah jika A menabung di bank, bank akan membayarkan biaya RS sebesar 100 juta jika A sendiri baru menyetor 10 juta?”

Pastinya tidak, bukan?

Seharusnya jika A orang yang cerdas ia akan bertanya-tanya, “Saya baru setor 10 juta, lalu siapa yang menanggung 90 jutanya tanpa mencatatnya bahwa itu adalah utang yang harus saya kembalikan nantinya? Dan tanpa melukai harga diri saya! Tuyul? Kemurahan Tuhan?”

Anggap saja itu kemurahan Tuhan melalui kemurahan hati A & nasabah lainnya yang mau ikut terlibat dalam program asuransi untuk saling membantu mereka yang lebih dulu terkena risiko hidup yang tidak pernah sama sekali kita inginkan & prediksi kapan datangnya. Melaui asuransi saling membantu tanpa saling mengenal, tanpa pandang suku, agama & ras. Dan tidak ada embel-embel di belakang yang berbunyi, “Dulu kamu pernah saya bantu. Maka kamu harus bantu saya balik.”

Bayangkan jika A baru setor 10 juta, masuk RS tapi tidak sembuh juga. Dan akhirnya meninggal dunia. Keluar lagi uang klaim sebesar 1 milyard  misalnya untuk menghidupi anak istrinya. Dan itu otomatis polis tutup alias tidak bayar lagi. Bayangkan bayar 10 juta, dapatnya 1 milyar! Jujur saja, ada tidak yang mau kasih kita uang segitu jika kita meninggal tanpa embel-embel untuk dikembalikan dengan cara dicicil. Jadi dimana sebenarnya ruginya ikut asuransi ketika asuransi menjamin apa yang tidak bisa kita prediksi & pastikan selama kita taat aturan?

Itulah mengapa ada syarat & ketentuan berlaku karena ini adalah uang para nasabah lainnya. Nasabah lainnya sih tidak masalah jika uangnya dipakai menolong yang lebih dulu membutuhkan dengan syarat mereka memang pantas untuk dibantu.

Jadi pihak perusahaan asuransi sebagai wakil dari para nasabah memastikan apakah para nasabah lain tidak dipecundangi dengan kecurangan seorang nasabah yang picik & hanya mau mementingkan diri sendiri.

Karena ada lho orang yang sudah tahu dia sakit keras baru mau masuk asuransi. Makanya ada masa tunggu untuk penyakit tertentu untuk menghindari para nasabah lainnya dirugikan jika ada nasabah yang cuma ingin ditolong tapi enggan menolong yang lainnya makanya nanti sakit baru masuk asuransi. Pakai acara bohong pula bahwa dia sehat. Pas klaim tidak dibayarkan karena ketahuan berbohong saat pengisian data di awal. Katanya sehat, padahal sudah sakit.

Jadi memang jika perusahaan asuransi menemui kejanggalan yang tidak lazim mereka akan meminta bukti bahwa nasabah ini sakit atau meninggal dunia. Kalau tidak begitu semua orang kan bisa mengaku-ngaku sakit biar dapat duit.


Jadi sudah menjadi hukum alam jika kita berlaku tidak adil maka kita juga akan diperlakukan tidak adil, bukan?

Maka berterima kasihlah kepada seluruh nasabah yang cerdas & berhati mulia yang mengikhlaskan uangnya dikelola secara profesional & berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Sekali lagi jika ada klaim yang tidak dibayarkan, sebagai masyarakat yang kritis & cerdas harusnya bertanya, “Kenapa tidak dibayarkan?” Apalagi per tahunnya perusahaan asuransi membayar klaim dalam jumlah yang cukup besar sekali! Trilliunan! Masa’ yang hanya belasan juta tidak dibayarkan?

Sama sekali tidak adil bukan jika 1 klaim tidak dibayarkan lalu menganggap perusahaan asuransi tidak mau bayar klaim atau menganggap asuransi itu tidak perlu? Itu persis ketika dalam 1 sekolah ada anak yang tidak lulus Ujian Nasional lalu menganggap sekolahnya tidak bagus apalagi menganggap sekolah itu tidak perlu. Toeng.

Perlu digarisbawahi bahwa klaim milyaran bahkan trilliun pun akan dibayarkan jika sesuai dengan syarat & ketentuan! Klaim seratus ribu rupiah pun tidak akan dibayarkan jika tidak sesuai dengan syarat & ketentuan!

Kenapa? Karena jika 100 ribu yang tidak sesuai syarat & ketentuan pun dibayarkan ini akan mengacaukan sistem hitung-hitungan risiko. Bisa jadi banyak yang ngaku-ngaku sakit & meninggal. Tentunya secara statistik ini akan berpengaruh juga dalam dunia kesehatan & aspek lainnya.

Maka bersyukurlah jika perusahaan asuransi cukup ketat masalah klaim. Karena memang untuk menjaga agar uang nasabah tidak digunakan salah.

Ada lagi yang bilang, “Mengasuransikan kematian sama saja dengan pengen cepat mati.” Toeng!

Banyak sekali orang yang gagal paham masalah asuransi. Mengira bahwa yang diasuransikan itu barang atau orangnya. Mohon dipahami, asuransi apapun itu, entah asuransi umum atau asuransi jiwa & kesehatan, yang diasuransikan bukanlah objeknya tapi nilai financial dari risikonya!

Misalnya seorang pencari nafkah berpenghasilan 10 juta per bulan. Jika amit-amit meninggal dunia, keluarganya masih tetap butuh biaya hidup untuk melanjutkan hidup meski pencari nafkah sudah tidak ada. Bagaimana caranya agar fungsi kepala keluarga dari aspek financial ini tetap berjalan minimal sampai anaknya bisa mandiri meski pencari nafkah sudah tidak ada lagi? Ya pakai asuransi! Asuransilah yang akan menghidupi keluarganya. Koq bisa? Ya bisa dong. Konsultasilah dengan pakarnya di bidang asuransi. Sama saya juga boleh 😄


Jika risiko hidup itu seperti sakit, kecelakaan & kematian bisa diprediksi & tidak ada dampak financial-nya sama sekali saya pun setuju semua orang tidak butuh asuransi.



Singkatnya asuransi itu adalah sistem keuangan sosial yang dikelola secara profesional & berkeadilan untuk mengatasi masalah dampak financial dari risiko yang kita semua tidak bisa prediksi atau tanggung sendiri karena belum siap.

Dan satu yang perlu digarisbawahi, biaya kesehatan & hilangnya kemampuan pencari nafkah adalah kondisi dimana biayanya sangat tidak tanggung-tanggung. Harta dijual pun rasanya beum cukup. Sampai banyak yang jual diri & organ tubuhnya karena masalah ini. Itulah pentingnya membutuhkan orang lain untuk saling membantu agar beban berat bisa menjadi ringan.

Ikut asuransi itu tidak rugi. Karena ketika kita masih sehat meski tidak pernah klaim toh kita tidak rugi karena kita masih bisa ngalor ngidul cari uang. Tapi ketika kita sakit pun tentunya tidak menguntungkan tapi setidaknya kita tidak jatuh lalu tertimpa tangga pula. Apalagi sampai harus menguras tabungan untuk berobat & jual harta. Itu pun kadang tidak cukup juga.

Itulah mengapa orang-orang di negara maju memiliki 4 – 7 polis per orang. Karena mereka paham, cepat atau lambat kematian itu akan tiba juga. Dan menurut survey WHO, 92% orang meninggal biasanya sakit lebih dulu. Artinya sebelum meninggal sudah butuh biaya besar. Dan setelah meninggal keluarga yang hidup juga masih butuh biaya.

Akhir kata, asuransi itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang realistis & cinta keluarga. Bukan orang yang materialistis.

Sumber