Tampilkan postingan dengan label Umum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Umum. Tampilkan semua postingan

Senin, 14 Januari 2019

Artis VA dan Muncikari Prostitusi Online yang Terciduk Polisi



Berita Dunia Jitu - Instagram story artis berinisial VA berisi tulisan 'Menjemput rezeki di awal tahun 2019' ramai jadi bahan gunjingan netizen. Bukan tanpa sebab, si empunya akun diciduk polisi lantaran terlibat prostitusi online, tidak lama setelah mengunggah Instastory tersebut.

Artis VA dibawa dari hotel di Jalan HR Muhammad, Surabaya ke Polda Jawa Timur pada Sabtu 5 Januari 2019. Tidak sendirian, ada model majalah dewasa berinisial AS yang diamankan di Pintu Tol Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Pada hari yang sama, dua muncikari berinisial ES dan TN juga diringkus. ES bertugas menjadi pengantar artis ke hotel, sementara TN yang ditangkap di Jakarta berperan sebagai pengelola uang transaksi prostitusi online.

Meski artis VA sudah dipulangkan, polisi menemukan fakta baru dalam pengusutan kasus tersebut. Ada aliran uang beberapa kali antara muncikari ES dengan VA.

"Dari rekening koran untuk inisial saksi VA ini telah mendapat kiriman transfer sebanyak 15 kali dari muncikari ES," tutur Kapolda Jawa Timur, Irjen Luki Hermawan, di kantornya, Surabaya, Kamis 10 Januari 2019.

Artis VA diketahui menerima transfer uang dari muncikari ES selama satu tahun, mulai 1 Januari 2018 hingga 5 Januari 2019. Sementara, ada juga transferan uang dari artis VA kepada kepada muncikari ES sebanyak 8 kali.

Lebih lanjut, polisi menemukan bahwa muncikari tersebut mengelola prostitusi online terselubung yang diduga melibatkan 45 artis dan 100 model cantik.

"Inilah yang kami akan dalami peruntukan transfer muncikari ke VA," kata Direskrimsus Polda Jawa Timur Kombes Akhmad Yusep Gunawan.

Rekening kedua muncikari itu sudah diblokir demi kepentingan penyelidikan. Setelah didata penyidik, ternyata dalam kurun waktu satu tahun ada omzet sebanyak Rp 2,8 miliar hasil dari bisnis prostitusi online artis dan model itu.


Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera menyebut, dalam menjalankan bisnisnya, muncikari TN menawarkan jasa layanan seksual binaannya melalui media sosial dan Whatsapp. Tarif jasa seksual itu antara Rp 25 juta sampai Rp 80 juta sekali kencan.

"Keuntungan tersangka 30 persen dari tarif jasa seksual pemberi jasa," ujar Barung di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Senin 7 Januari 2019.

Untuk artis VA, ditentukan nominal Rp 80 juta sesuai dengan kesepakatan. Nantinya, ada uang tanda jadi sekitar 30 persen dari si penyewa kepada muncikari TN. Sisanya, ditransfer setelah si artis tiba di hotel.

Sementara itu, ada lima artis berinisial AC, TP, BS, ML, dan RF yang terindikasi kuat masuk bisnis prostitusi online. Dalam waktu dekat mereka akan dimintai keterangan demi membongkar praktik jasa seksual tersebut.

Artis VA sendiri kini hanya dikenakan wajib lapor.

Lalu, bisakah artis seperti VA menjadi tersangka dalam kasus prostitusi online? Terlebih, dua muncikari TN dan ES mengaku tidak pernah mengajak artis VA masuk ke prostitusi. Mereka mengatakan, VA sendiri yang menawarkan diri kepada mereka.

"Jika ada temuan baru soal keduanya (VA dan AS) yang menggunakan tindakan prostitusi ini sebagai penghasilan utama akan kami tetapkan tersangka," Frans menandaskan.



Pengakuan Muncikari

Dua muncikari TN dan ES yang terlibat kasus prostitusi online artis VA dan foto model AS mengaku bukan dirinya yang mengajak untuk masuk ke prostitusi. Melainkan VA sendiri yang menawarkan diri kepada mereka.

"Dia sendiri yang menawarkan diri, bukan saya yang menawarkan pada dia," kata ES yang diamini TN di Mapolda Jatim, Kamis (10/1/2019).

kedua tersangka akan dijerat dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Pasal 27 ayat 1 dan 45 ayat 1 dengan ancaman hukuman 6 tahun. Serta Pasal 296 dan 506 KUHP tentang mentransmisikan di dunia maya mengenai pornografi.

Sebelumnya, artis VA melalui Muhammad Zakir Rasyidin yang saat itu masih menjadi pengacaranya, membantah kliennya terperangkap bisnis prostitusi.

"Sampai dengan malam ini klien kami masih satu kata, tidak pernah melakukan yang dituduhkan. Makanya itu yang menjadi alasan kenapa alasan kami dibebaskan," kata dia di Jakarta Selatan, Senin, 7 Januari 2018.


Di tempat yang sama, sahabatnya bernama Jane Shalimar juga menegaskan, tujuan VA ke Surabaya karena diminta menjadi pengisi acara di salah satu acara internal perusahaan.

"Acaranya ini mendadak, jadi minta tolong VA untuk berangkat kesana. Tanpa ada omongan yang sifatnya negoisasi, berapa banyak nanti fee yang akan diterima," kata dia.

VA, kata Jane, kemudian dipertemukan oleh seorang pengusaha untuk menegoisasi harga. "Dia cuma bilang (siska) nanti saya ketemui  kamu dengan pengusaha ini yang punya acara, yang buat acara ini, kamu nego sendiri deh," jelas dia.

"Tapi tiba-tiba ada pengegrebekan dan seterusnya, hingga disebutlah korban prostitusi online," tandas dia.

Sumber : https://www.liputan6.com

Jumat, 12 Januari 2018

Tak Disangka Bos Mafia Jepang YAKUZA Ditangkap Di Thailand


Berita Dunia Jitu - Bos yakuza Jepang yang buron lebih dari 14 tahun ditangkap di Thailand. Jejaknya terlacak setelah foto tato dan jari kelingking yang ujungnya putus viral di media sosial.

Shigeharu Shirai, 72, ditangkap saat berbelanja pada hari Rabu di sebuah pasar di Lopburi.

Pihak berwenang Jepang telah meminta penangkapannya atas dugaan keterlibatannya dalam penembakan seorang rivalnya pada tahun 2003. Setelah penembakan itu, dia melarikan diri ke Thailand dan menikahi wanita lokal.

Dia dilaporkan sudah pensiun dari dunia kriminal itu setelah menetap di Thailand. 

Pelariannya berakhir setelah seorang penduduk setempat mem-posting foto tato dan jari kelingking Shirai. Anggota yakuza kerap dipotong ujung jarinya untuk menebus sebuah pelanggaran jika melakukannya.

Foto tato dan jari kelingking yang diunggah di media sosial itu telah diibagikan lebih dari 10.000 kali dan menarik perhatian polisi Jepang. Gara-gara foto itulah, kepolisian Jepang memberi tahu pihak berwenang Thailand untuk menangkap Shirai.

”Tersangka mengaku dia adalah pemimpin yakuza Kodokai,” kata juru bicara Kepolisian Thailand, Jenderal Wirachai Songmetta, merujuk pada afiliasi yakuza terbesar Jepang, Yamaguchi-gumi.



Yakuza muncul dalam kekacauan Jepang pascaperang yang berubah menjadi organisasi kriminal. Geng kriminal ini menjalankan bisnis bernilai miliaran dolar yang mencakup perjudian, narkoba, pelacuran, pinjaman, jaringan perlindungan dan kejahatan kerah putih.

Keberadaan yakuza cenderung ditoleransi di Jepang dengan alasan untuk menjaga ketertiban di jalanan, meski tidak sedikit yang meragukan alasan tersebut. Tidak seperti mafia Italia atau triad China, keberadaan yakuza legal dan masing-masing kelompok memiliki kantor pusat sendiri yang terkadang dalam pantauan polisi.



Shirai dituduh menembak mati bos faksi saingannya, yang tujuh anggota gengnya dipenjara selama 12 sampai 17 tahun.

”Tersangka belum mengaku melakukan pembunuhan, namun telah mengakui bahwa korbannya dulu menggertak dia,” ujar Songmetta, seperti dikutip The Guardian, Kamis (11/1/2018).

Menurut polisi, bos geng kriminal itu tetap low profile selama berada di Thailand. Dia menerima uang dua atau tiga kali setiap tahun dari seorang pria Jepang yang berkunjung.

Tanpa paspor atau visa, Shirai ditangkap karena memasuki Thailand secara ilegal dan akan diekstradisi untuk menghadapi tuntutan di Jepang.

Rabu, 15 November 2017

Setnov Minta Perlindungan Jokowi,Begini Penjelasan Hukumnya!

Setnov Minta Perlindungan Jokowi,Begini Penjelasan Hukumnya!

Berita Dunia Jitu - Setya Novanto Ketua DPR minta perlindungan yang tidak tanggung-tanggung mengenai kasus yang menjeratnya saat ini. Setya Novanto melalui pengacaranya meminta perlindungan Presiden, TNI dan Polri agar melindunginya dari proses hukum yang sedang menghadangnya. Setnov mulai merasakan tekanan yang dihadapinya semakin kuat dan gencar, tak tanggung-tanggung dari para Mantan Hakim MK, Pakar Hukum Tata Negara dan bahkan Jusuf Kalla, Wakil Presiden dan tokoh senior Golkarpun ikut bersuara. Pimpinan KPK bersuara, Saut Situmorang mengatakan,"Namanya juga usaha", ha ha ha.

Setnov yang dikenal sakti ini masih mengandalkan satu kesaktian yaitu tidak adanya surat izin pemeriksaan dari Presiden sehingga dia masih bisa menghindari pemanggilan KPK. Alasan pemanggilan itu menurut pengacara Novanto tidak konstitusional. Tapi kesaktian yang diandalkannya itu masih ada celah yang bisa dipatahkan.

Setnov absen sebagai saksi di Gedung KPK Senin lalu dengan alasan di atas. Surat itu bertanda kop DPR dan ditandatanganinya sendiri sebagai Ketua DPR. Ini adalah untuk ketiga kalinya Novanto dipanggil sebagai saksi tapi beliau tidak pernah hadir memenuhi panggilan KPK.

Pernyataan dari MK melalui Juru Bicaranya Fajar Laksono yang menegaskan bahwa jika dipanggil sebagai saksi harus izin dari Presiden. Tapi Fajar Laksono menegaskan jika dipanggil sebagai tersangka maka tidak perlu surat izin dari Presiden. Nah, apapun panggilannya dari KPK baik sebagai saksi apalagi tersangka, peluang Setnov terbuka lebar.

Pengacara Novanto berkelit bahwa sesuai maar putusan terhadap uji mater UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UUD MD3). MK menyatakan Pasal 245 Ayat 1 itu tidak berlaku sepanjang pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis Presiden.

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Harjono, angkat bicara dan menyatakan MK saat itu tidak mengubah Pasal 245 Ayat 3 yang menyatakan ketentuan Ayat 1 tidak berlaku apalbila anggota DPR diduga melakukan tindak pidana korupsi. Kesimpulannya Harjono menilai KPK tidak harus meminta izin Presiden untuk memanggil Ketua DPR, Novanto. KPK tetap berwenang memeriksa Novanto. Nah loh.

Mahfud MD mantan Ketua MK bersuara lebih keras. Ia menilai bahkan KPK bisa menjemput paksa Setya Novanto tanpa izin dari Presiden untuk dimintai keterangan terkait korupsi E-KTP. “Kalau sudah tersangka, untuk dipanggil KPK tidka perlu persetujuan Presiden, bisa dijemput paksa juga, ujarnya, Selasa 7/11 2017.

Malah Mahfud sudah memberikan tips kepada KPK agar bisa bertindak lebih cepat untuk segera melimpahkan kasus Novanto ke pengadilan. Tujuannya kata dia agar tidak dipraperadilankan lagi. Mahfud mendukung KPK dan menyatakan bahwa KPK berani, tidak takut tekanan politik dari manapun.

Tekanan yang paling kuat justru datang dari Wapres Jusuf Kalla meminta Novanto sebaiknya memenuhi panggilan yang dilayangkan KPK. Ia mengingatkan Ketua Umum Partai Golkar itu untuk taat hukum. “Apapun sebagai negarawan sebagai pimpinan DPR harus taat oleh hukum yang dibuat DPR RI,” kata Kalla.


Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Novanto melakukan blunder. “Korupsi adalah tindakan khusus bahkan dilabeli sebagai extra ordinary crime. Jadi tidak ada alasan bagi Ketua DPR untuk mangkir dari pemeriksaan KPK, kata Refly di Kompleks Parlemen Senayan, Zsenin 6/11/2017.

Di sisi lain tekanan moral juga akan menjadi tekanan besar bagi Novanto. Refly mengatakan bahwa terlepas dari perdebatan ini, seharusnya Novanto tetap memenuhi panggilan. Sebab seorang pejabat publik seperti Ketua DPR diharapkan dapat memberikan contoh yang baik bagi publik.

Situasi yang dihadapi Novanto makin terjepit. Satu-satunya kesaktian andalannya saat ini adalah dengan dalih tidak adanya surat izin pemeriksaan Presiden. Tapi kita lihat saja berapa lama Novanto akan bertahan. Dasar hukum yang dipaparkan oleh para mantan Hakim MK atas pemanggilan Novanto itu juga dasarnya sangat kuat.

Harjono menyatkan bahwa KPK tetap berwenang memeriksa Novanto tanpa izin Presiden dan itu pro yustisia hukum. “Kalau bicara hukum, seluruh warga negara berkedudukan sama di mata hukum,”kata Harjono. Kalau begini akan berbahaya apabila pemanggilan pejabat dalam tindak pidana korupsi harus seizin surat Presiden. Bahayanya karena bisa dimanfaatkan untuk melindungi orang-orang dekatnya.Tapi yang jelas tipe pak Jokowi tidak seperti itu.

Pak Jokowi adalah tipe pemimpin yang sangat menghormati hukum dan selalu percaya pada supremasi hukum yang kuat bagi penegakan hukum di tanah air. Nadanya adalah selalu :”Serahkan pada proses hukum”. Termasuk dalam kasus e-KTP beliau menegaskan untuk serahkan proses hukum pada KPK. Saya tidak mau berspekulasi tapi nada dan arah anginnya sudah mulai bisa ditebak.

Nantikan terus proses hukumnya, para pakar hukum dan pejabat negara terus mengawal proses ini. KIta nantikan adegan-adegan yang bisa jadi akan memunculkan kejutan-kejutan bagi publik, termasuk bagi Setnov sendiri plus pengacaranya.

Sumber

Senin, 13 November 2017

Pergantian Panglima TNI, Penumpukan Perwira Menengah, Dan Gerbong Baru

Pergantian Panglima TNI, Penumpukan Perwira Menengah, Dan Gerbong Baru

Berita Dunia Jitu - Desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk segara memulai pergantian Panglima TNI semakin kencang. Terbaru, desakan muncul dari sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil.

Percepatan pergantian Panglima TNI Gatot Nurmantyo dinilai penting tidak hanya untuk publik, tetapi juga bagi internal TNI itu sendiri.

Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan, salah satu yang jadi faktor adalah karena terjadi penumpukan perwira menengah di tubuh TNI atau yang berpangkat kolonel. Hal ini diakibatkan banyak hal, mulai dari perekrutan hingga regenerasi yang dinilai tidak mulus.

Menurut Al Araf, ada ratusan perwira menengah TNI yang tidak memiliki "pekerjaan" atau ruang untuk menempati jabatan-jabatan tertentu. Jika tidak dicari solusi, hal ini dinilai bisa menjadi masalah.

Sebenarnya, TNI sudah memiliki program zero growth atau pertumbuhan jumlah anggota TNI sebesar 0 persen. Program ini dilakukan agar tidak membebani keuangan negara.

Meski zero growth, bukan berarti tidak ada penambahan atau perekrutan di tubuh TNI. Hanya saja, perekrutan harus seimbang dengan jumlah anggota yang keluar atau pensiun. Misalnya, jika jumlah anggota yang pensiun mencapai 100 orang, perekrutan juga harus 100 orang.

Selain tidak akan membebani anggaran negara, program zero growth juga diyakini membuat regenerasi pimpinan di TNI berjalan lebih mulus.

Namun, kini program itu kembali dipertanyakan lantaran terjadi penumpukan perwira menengah di TNI.

"Ini perlu dipikirkan negara karena akan kurang baik kalau terlalu banyak penumpukan," kata Al Araf di kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (12/11/2017).

Harapan adanya solusi terhadap persoalan penumpukan perwira menengah TNI muncul menyusul akan pensiunnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam waktu dekat.


Koalisi Masyarakat Sipil menilai, pergantian Panglima TNI bisa membawa adanya regenerasi baru para pimpinan militer. Apalagi, Gatot adalah representasi angkatan yang sangat senior, yaitu 1982.

"Gerbong di bawahnya akan bergerak. Apalagi, beliau angkatan 1982, maka gerbong di bawahnya akan naik ke level jabatan-jabatan baru," ucap Al Araf.

Sementara Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, pergantian Panglima TNI perlu dipercepat. Salah satu alasannya adalah akan membantu memperlancar transisi manajerial organisasi di dalam tubuh TNI.

Sementara itu, Indra dari Setara Institute mendesak Presiden agar serius mencermati setiap calon kandidat Panglima TNI baru. Pimpinan lembaga militer itu wajib memenuhi beberapa syarat, yakni tidak berpolitik, ahli di bidangnya, dan tunduk pada perintah otoritas sipil.

Hal itu dinilai penting lantaran Indonesia akan menggelar agenda politik pemilihan, mulai dari Pilkada 2018 hingga Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

"Di tengah dinamika itu, dibutuhkan Panglima TNI baru yang tegas serta mampu menjaga netralitas dan profesionalisme militer," kata Indra.

Sumber

Minggu, 12 November 2017

Terduga Teroris Berpanah Ditembak Usai Bakar Polres Dharmasraya

Terduga Teroris Berpanah Ditembak Usai Bakar Polres Dharmasraya

Berita Dunia Jitu - Kebakaran melanda Mako Polres Dharmasraya pada pukul 02.45 WIB. Kejadian tersebut mengakibatkan seluruh bangunan utama Polres hangus terbakar.

"Benar ada kebakaran tadi malam. Saya sekarang sedang menuju ke lokasi. Kami juga masih mengumpulkan data-data mengenai peristiwa kebakaran ini. Masih dalam penyelidikan," ujar Kabid Humas Polda Sumatera Barat.

Dari keterangan yang diterima, api diduga berasal dari ruangan belakang antara ruang Siwas dan ruang Sitipol, Polres Dharmasraya. Personel piket SPK melihat gumpalan asap yang tebal dan langsung mencoba untuk memadamkan api sambil berteriak mencari pertolongan.

Sekitar pukul 03.00 WIB, dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Saat memadamkan api, seorang petugas pemadam kebakaran melihat dua orang tak dikenal dengan pakaian hitam sambil memegang busur panah. Kedua orang yang dicurigai itu kemudian langsung dikepung personel Polres Dharmasraya.


Namun, orang itu melakukan perlawanan dengan melepaskan beberapa busur panah ke arah petugas. Personel Dharmasraya pun melakukan tindakan tegas dengan menembakkan peluru ke udara.

Akan tetapi, kedua orang itu tetap melakukan perlawanan sehingga dilakukan penembakan ke arah kedua pelaku tersebut. Mereka pun meninggal dunia.

Dari kejadian itu, petugas mengamankan barang bukti berupa satu busur panah, delapan buah anak panah, dua buah sangkur, satu bilah pisau kecil, satu buah sarung tangan warna hitam, satu lembar kertas yang berisikan pesan jihad dari “Saudara Kalian Abu ‘Azzam Al Khorbily 21 Safar 1439 H di Bumi Allah”.

Sumber

Sabtu, 11 November 2017

Tahanan Mako Brimob Rusuh, Begini Kabar Ahok.

Tahanan Mako Brimob Rusuh, Begini Kabar Ahok.

Berita Dunia Jitu - Keributan terjadi pada hari Jumat, 10 November 2017 di Mako Brimob Blok B dan Blok C. Keributan lantaran para tahanan diprovokasi oleh seorang tahanan lain yang mengatakan bahwa pihak keamanan membanting Alquran di depan mereka. Ya, hal ini pantas saja memancing emosi mereka. Mereka adalah tahanan teroris yang secara tidak bertanggung jawab, menjadikan alat yang dipakai untuk mendukung gerakan separatis dan teror mereka.

Interpretasi yang salah terhadap sebuah tulisan, tidak terlepas dari kitab suci, bisa membuat pandangan seseorang justru bertolak belakang dengan apa yang menjadi pesan intinya. Namun selidik demi selidik, ternyata yang dibanting itu bukan Alquran, melainkan HP para tersangka teroris.

"Terjadi keributan tahanan teroris di Rutan Korbrimob cabang Rutan Salemba yang dilakukan oleh tahanan teroris yang mengakibatkan rusaknya fasilitas rutan, seperti pintu sel tahanan dijebol, pintu pagar lorong blok, kaca jendela (di Blok C dan Blok B)… Karena ada selotan kunci dari dalam, demi keamanan dan memudahkan petugas piket membuka pintu sel… Tidak benar ada pelemparan Alquran… Anggota piket dari Satuan III Pelopor melakukan tindakan dengan tembakan ke atas guna untuk tanda terjadi chaos dan untuk kasih peringatan kepada para narapidana…” ucap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto.

Pihak berwenang menemukan HP 4 buah dari para tersangka teroris, yang seharusnya tidak boleh digunakan oleh para tesangka. Ahok pun di Rutan Mako Brimob hanya bermodalkan buku, kertas, alat tulis berwarna emas yang unyu-unyu, dan mungkin saja sebuah laptop tanpa koneksi Wi-Fi untuk keperluannya menulis. Kabar Ahok pun sampai saat ini, hanya bisa kita dapatkan melalui kisah-kisah epic dari para pengunjung yang dihibur.

Hah? Pengunjung terpidana kok malahan dihibur oleh sang terpidana? Ya, inilah Ahok, manusia tanpa pengaruh luar. Ia menjadi sebagaimana dirinya, seperti sediakala, di manapun. Tidak seperti Anies, sebelum pilkada dan setelah pilkada, menunjukkan ke-bunglon-an yang hakiki kepada setiap mata warga Jakarta, yang mendukungnya, apalagi yang tidak mendukungnya.

Para pendukungnya mulai malu dan menarik diri satu per satu. Oh lagi-lagi, Anies itu manusia yang tidak berpendirian, disetir oleh keadaan. Karakter ini sekali lagi tidak ada di diri Ahok. Ah, jika saya berbicara tentang Ahok, pasti akan panjang, padahal tidak ada hubungannya dengan kasus ricuhnya Mako Brimob karena sel tidur teroris yang mulai bangun.


“Ditemukan HP 4 buah. Milik Juhanda, Saulihun, Kairul Anam, dan Jumali… Bahwa benar dengan kegiatan pemeriksaan tersebut salah satu tahanan ada yang tidak terima dan mancing-mancing petugas dengan ucapan macam-macam, kemudian anggota ada yang terpancing ucapan mereka dan ada tahanan yang sambil takbir keras-keras sehingga memancing tahanan blok sebelahnya…" ucap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto. Catatan detikcom, mereka adalah napi kasus terorisme.

Begini kronologi menurut seorang informan yang bisa dipercaya.

Seluruh hal ini diawali oleh razia HP yang dilakukan oleh anggota Densus 88 di rutan sel teroris setelah sholat Jumat. Dari hal itu, ditemukan 4 buah hengpong dan aksesoris yang berkaitan dengan gerakan terorisme yang cukup terkenal, yakni bendera ISIS.

 Salah satu tahanan yang tidak suka dan tidak terima dengan perlakuan razia kemudian memancing emosi para petugas anggota Densus 88 dengan makian-makian “sorgawi”. Makian “sorgawi” berbau lendir itu mengakibatkan petugas yang terpancing emosinya itu kemudian membanting hengpong. Prang! Begitulah kira-kira bunyinya.

Hal ini memicu napi teroris lain yang kedapatan memiliki HP berteriak Kesurupan yang kemudian memancing emosi tersangka teroris lainnya. Bahkan ada salah satu napi atau beberapa napi yang mengatakan bahwa anggota Densus 88 membanting Alquran. Mungkin ada e-Alquran di dalam hengpong nya? Hahaha.

Isu yang dihembuskan tahanan teroris ini kemudian berkembang secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah bahwa yang dilempar bukan HP melainkan kitab suci. Ini membuat para Tahanan Teroris semakin beringas (bukan berita ringan namun panas) sehingga mengakibatkan rusaknya fasilitas rutan, seperti pintu sel tahanan dijebol, pintu pagar lorong blok, dan kaca jendela di Blok B dan C.

Dalam kerusuhan ini terlihat jelas bendera ISIS dilambaikan oleh para napi teroris tersebut. Entah bagaimana ceritanya hingga bendera tersebut bisa diselundupkan ke dalam rutan. Mungkin mereka menjahit di dalam? Hahaha. Mereka yang katanya berani mati syahid, ketika ditodongkan senjata oleh petugas keamanan, terlihat mereka malah menyerah dan angkat tangan. Jadi kesimpulannya, mereka tidak lebih dari sekumpulan sampah masyarakat.

Pasca kerusuhan karena peristiwa banting HP napi teroris oleh polisi yang emosi karena dimaki-maki, dibelokkan dengan peristiwa lempar Al-Quran, saat ini suasana sudah reda dan terkendali. Pasca kerusuhan dikabarkan suasana mulai berangsur kondusif. Tidak habis pikir, bagaimana Ahok bisa ditempatkan di lokasi yang sama dengan mereka. Apakah kesalahan Ahok sama seperti mereka? Sulit rasanya untuk melihat fakta ini. Namun bagaimana kabar Ahok?

Ahok meskipun sama-sama ditahan di Mako Brimob, ia yang ditahan di Blok A dipastikan selamat karena kerusuhan terjadi di Blok B dan C. Syukurlah jikalau begitu.

Sumber

Kamis, 09 November 2017

Terima Kasaih Pak Ahok,TPST Bantar Gebang Kini Bersih,Rapi Dan Asri

Terima Kasaih Pak Ahok,TPST Bantar Gebang Kini Bersih,Rapi Dan Asri

Berita Dunia Jitu - Jika sudah melihat foto dan video terbaru TPST Bantar Gebang, Bekasi siapa akan menyangka bahwa ini adalah Bantar Gebang yang dulu. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gerbang yang seluas 110,3 Ha dan landfill atau tempat pembuangan sampah seluas 89, 91 Ha benar-benar berubah. Wajah baru bantar Gebang kini terlihat lebih rapi, bersih nan asri. Tempatnya, lokasinya sama tapi kondisinya sangat mengagumkan dalam hal penataan dan pengelolaannya. Pemandangan gunungan sampah yang begitu horor dan berantakan kini berubah menjadi piramid dan sempat viral di media.

Tak sia-sia Ahok memutus kontrak penanganan Bantar Gebang Juli 2016 dengan PT Godang Tua Jaya dan Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) dan memutuskan untuk swakelola. Ahok mengatakan dengan swakelola, DKI dapat menghemat anggaran hingga 60-70 persen daripada diserahkan ke swasta. Ahok sesumbar pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang bukanlah hal sulit.

Padahal mengelola sampah di Bantargebang bukan hal gampang. Bantar Gebang menerima sekitar 6.500 hingga 7.000 ton sampah per hari. Saat ini TPST Bantar Gebang telah menampung 18 juta meter kubik sampah. Sampah yang didatangkan ke TPST Bantar Gebang berasal dari lima wilayah, yaitu Jakarta Timur, Barat, Pusat, Selatan, dan Utara, termasuk Kepulauan Seribu. "Setiap harinya, ada 1.210 truk sampah dengan beragam ukuran datang kesini," ujar Rizky Febrianto, Kepala Satuan Pelaksana Pengelolaan Energi Terbarukan, Komposting dan 3R Serta Pengomposan Akhir Sampah.

Ahok percaya diri mengambil alih penanganan Bantar Gebang karena sudah berpengalaman membenahi sungai Jakarta yang tak kalah joroknya dengan Bantar Gebang. Selain itu Pemprov DKI berpengalaman membenahi pengelolaan kebersihan sungai yang tak kalah rumitnya. Ahok mengklaim DKI sukses mengelola sendiri (swakelola) pembersihan sungai.

"Kerja biasa saja. Enggak beda dengan sungai-sungai. Dulu juga pakai swasta, angkut sampah dari sungai kan semua swasta, yang kerja di taman, di kelurahan juga swasta. Begitu kami ambil alih kelola bisa juga," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Klaim Ahok bukan omong kosong, terlihat dari video Bantar Gebang terkini. Tekad Ahok membuat Bantar Gebang bersih terbukti. Bersih dari pungli, bersih dari sampah berceceran di jalan, truknya bersih dan pengelolaannya juga bersih. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dari era Ahok Isnawa Adji mengakui bahwa mereka terus melakukan pembenahan-pembenahan intensif baik secara internal maupun eksternal.

Di video terlihat,jalur jalan yang dilalui truk sampah ke Bantar Gebang nampak tak ada lagi sampah berceceran di sepanjang jalan. Jalan juga terlihat bagus walaupun truk sampah seukuran bagong lalu lalang di jalur jalan tersebut.

Bau sampah Bantar Gebang yang tersohor juga mampu diminimalisir. Kehadiran 1040 pohon yang ditanam di area terbuka bermanfaat untuk mengurangi dan menyerap bau menyengat di kompleks ini.


Lalu ke mana gunungan sampah yang lekat dengan Bantar Gebang. Kini Gunungan sampah yang menjadi pemandangan horor ini ini disusun seperti piramid atau terrasering sehingga terlihat lebih rapi.

Pemprov melalui Dinas Lingkungan juga memberi perhatian yang baik dan manusiawi untuk para pekerja di Bantar Gebang ini. "Pekerjanya sudah kita rekrut menjadi PHL (petugas harian lepas), dengan gaji di atas UMP, minimal Rp 3,8 juta per bulan. Selain itu, Pemprov DKI juga memberikan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan kepada ribuan pemulung," tambah Adji.

Peningkatan mutu juga dilakukan dari segi penambahan alat berat dan fasilitas pendukungnya. Total ada sekitar 60 alat berat. Sekarang sudah sudah tidak ada antrean lagi. Tumpukan sampah telah dikelola dengan sanitary landfill. Selain itu pengelolaan sampah dilakukan dengan meningkatkan teknologi Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS), yaitu menyaring air dari sampah.

Fasilitas pengolahan sampah juga mengggunakan power house atau gardu listrik yang mengubah gas metan pada sampah menjadi sumber daya listrik. Yang tak kalah menarik, sampah-sampah di Bantargebang juga diolah menjadi pupuk kompos. Sampah yang diolah adalah sampah pasar tradisional dengan kapasitas produksi hingga 40 ton per hari.

Peningkatan mutu juga terlihat tidak ada lagi antrian truk yang menuju Bantar Gebang. Selain itu kondisi truk sampah dalam keadaan baik dan layak beroperasi. Sebelum menuju Jakarta, truk harus dibersihkan sehingga saat mengangkut sampah di berbagai wilayah truk dalam keadaan steril dari sampah. Pembersihan itu mengurangi baud an memperpanjang masa pakai.

Secara eksternal biro tata pemerintahan DKI juga melakukan pola kerjasama antar daerah, misalnya memberi uang bau. Lalu memperbaiki jalur jalan dan penataan titik-titik buang atau zonasi-zonasi yang kini menjadi piramid.

Kerja keras Ahok melampaui zaman bahkan berdampak setelah masa jabatannya berakhir. Wajah Bantar Gerbang yang jorok dan bau kini berubah dengan kebijakannya yang keras tapi tujuan dan tekad yang baik dan bersih. Bantar Gebang menjadi saksi bagaimana sampah dan kotoran se-DKI mampu ditangani dengan bersih dan rapi. Terima kasih Pak Ahok. Kerja keras Anda tidak sia-sia dan takkan terlupakan.

Sumber

Membuka Pemikiran Sempit Fadli Zon Dan Pigai Terhadap Pernikahan Putri Jokowi

Membuka Pemikiran Sempit Fadli Zon Dan Pigai Terhadap Pernikahan Putri Jokowi

Berita Dunia Jitu - Siapa di antara Anda yang menganggap pernikahan itu suatu yang biasa saja? Siapa di antara Anda yang tidak menjadikan momentum pernikahan sebagai momentum terindah dalam hidup? Kecuali pernikahan paksa, tidak ada.

Karena istimewanya, semua orang ingin pernikahan anaknya atau saudaranya dilaksanakan secara sangat meriah-melebihi kemeriahan apa pun dalam hidup, sangat heboh-melebihi hebohnya pesta mana pun di dunia ini, sangat hebat-kalau bisa lampaui kehebatan pernikahan yang pernah ada. Tentu selagi mampu mewujudkannya.

Anda tahu, ketika kekuasaan (kepresidenan) ada di tangan adalah waktu yang sangat tepat dan sangat pantas untuk mewujudkan itu. Tepat, karena memang negara akan ikut ambil bagian dalam kebahagiaan itu sebagai penghargaan akan jasanya terhadap negara. Pantas, karena kalau bukan presiden siapa lagi yang mampu. Masakan presiden menikahkan anaknya dengan cara yang sangat sederhana layaknya sunatan? Malu dong kita sebagai rakyatnya.

Tetapi apa yang terjadi dengan Jokowi? Beliau melaksanakan pernikahan di kampung halamannya, Solo, Jawa Tengah. Tidak menggunakan fasilitas negara, padahal hal itu dibolehkan. Menggunakan bagian dari bisnis anaknya sendiri. Sementara beberapa presiden sebelumnya menikahkan anaknya di istana negara dan menggunakan fasilitas negara. Sah sah saja. Tidak ada yang aneh pun nyinyir.

Kenapa Jokowi menikahkan anaknya di kampung halaman. Pertama, mencintai kampung halaman. Tidak ada tempat paling indah selain kampung halaman. Mungkin Anda sudah pelesiran ke penjuru dunia untuk menikmati keindahannya, mungkin Anda sudah mengunjungi tempat paling indah di dunia menurut banyak orang, dan mungkin tidak ada lagi tempat pelesiran yang tersisa di dunia ini untuk Anda kunjungi, tetapi Anda pasti merindukan kampung halaman. Yah kampung halaman adalah tempat terindah, sebab di sana sejarah hidup kita terukir untuk pertama kalinya. Dan Jokowi sangat memahami itu.

Kedua, mencintai dan menghargai budayanya sendiri. Aneh kan menggunakan acara adat Jawa secara penuh di tengah Istana negara. Sudah sepantasnya adat kita sendiri kita laksanakan di kampung di mana adat itu kita kenal dengan sangat baik. Bisa saja dilakukan di tempat lain, tetapi akan terasa ada sesuatu yang kurang.

Ketiga, tidak mengambil kesempatan sekalipun terbuka lebar. Menurut aturan, kesempatan melaksanakan pernikahan anak presiden sendiri di istana, tidak melanggar. Artinya kesempatan itu sangat terbuka bagi Jokowi. Tetapi dia tidak ingin mengambil kesempatan itu, karena memang dia tidak terlalu membutuhkannya.

Nyinyiran Fadli Zon dan Pigai dan sesat pikirnya

Entah setan dari mana yang merasuki si Fadli dan Pigai ini? Apa pun yang Jokowi kerjakan selalu saja dinyinyirin, dikomentari secara negatif. Padahal yang habis bukan uangnya, bukan pula uang negara. Jadi tidak ada alasan untuk mengkritik Jokowi.

Apalagi menghubungkan dengan keadaan negara yang sedang sulit ekonominya. Entah apa hubungannya. Jokowi kan menikahkan putrinya, bukan sedang membakar sekolah atau menjual narkoba seperti kader Gerindra. Jokowi sedang menyuguhkan keunikan dan keindahan budaya Jawa, bukan sedang menunjukka budaya Amerika ala ‘anak’ Fadli. Jokowi sedang mengajari rakyat tentang makna pernikahan yang sangat luhur, bukan sedang mempertontonkan perceraian seperti Prabowo. Ups…..



Dulu katanya nggak boleh ngundang pejabat lebih dari 400. Ada katanya dulu revolusi mental, bikin pesta kecil-kecilan saja. Kalau sekarang itu kayak lebih, gitu loh.”

Kita ketawa dulu. Hahahaha…… Emank daya tankap otak orang ini sudah mulai melemah dan cara berpikirnya sudah mulai ngawur. Mungkin tentang surat edaran Kemenpan RB yang mau dikatakan Fadli. Dan saya lebih memilih sependapat dengan mantan Kemenpan RB bahwa yang dimaksud dalam surat edaran itu adalah rasa keadilan. Justru ketika Jokowi tidak memberikan kesempatan kepada seluruh jajarannya, dan rakyat di sekitarnya, bergembira bersamanya akan menjadi sangat eksklusif sementara dilakukan di lingkungan mereka. Saya kira, rakyat pun tidak akan komplain tuh, malah senang, kecuali kaum datarian, cabulers, dan nyinyirers seperti Fadli dan Pigai.

“Sunah itu kan syiarnya memberi tahu orang bahwa kita sudah ada menikah. Supaya, kalau anak kita nanti jalan berdua sama orang gitu kan (dikatain) bukan muhrim, kita bilang dia udah nikah, nggak apa-apa dia jalan.”

Lihat ini proh… Lebih lucu lagi. Fadli Zon mau mengingatkan Jokowi soal religiusitas. Padahal pemahamannya soal nikah hanya sedangkal itu. Mungkin dia teringat dengan putrinya yang tampak buka-bukaan di media sosial. Ah pantasan dengan mudahnya Prabowo cerai kali yach….

Makna pernikahan itu bukan hanya soal pemberitaan. Kalau hanya sebatas itu, gak usah undang orang juga bisa. Tetapi pernikahan itu mengandung makna mendalam. Ada tiga unsur nilai di sana, yaitu nilai religius, budaya, dan hukum. Dari segi religius, pernikahan adalah persatuan cinta manusia yang diprakarsai dan dipersatukan oleh Allah melalui upacara keagamaan. Dari segi budaya, pernikahan adalah persatuan dua keluarga yang harus dilakukan dengan upacara adat. Dari segi hukum, perkawinan merupakan perjanjian. Yang jelas bukan sedangkal yang dimaksudkan Fadli. Tapi yah begitulah kalau sudah dasarnya pikiran busuk, sebaik apa pun orangnya akan dipandang busuk.

Soal Pigai, mungkin belum move on dari kecemburuannya terhadap seorang Jokowi yang mampu membangun Papua padahal dirinya tidak. Kasihan loe Pig….

Menurut Pigai, Jokowi melakukan ingkar dan menabrak aturan dan komitmen pemerintah, serta berperilaku hedonis. Dua hal pertama saya kira sama dengan pendapat Fadli maksudnya. Hanya saja beda pengungkapan.

Tuduhan terhadap Jokowi yang bersikap hedonis ini termasuk penghinaan terhadap budaya Jawa. Jika apa yang dilakukan Jokowi adalah sikap hedonis berarti adat Jawa itu hedonis donk. Jadi Pigai harus hati-hati mengeluarkan pendapat. Semeriah apa pun upacara pernikahan suatu budaya adalah ekspresi batin kolektif mereka terhadap pernikahan bukan untuk berfoya-foya. Setiap budaya itu punya kekhasannya sendiri-sendiri. Ingat itu!

Syukurlah masyarakat menanggapi nyinyiran Fadli dan Pigai serta yang lainnya secara berbeda. Ini menandakan masyarakat lebih bijak dari seorang anggota DPR dan Komisioner Komnas HAM. Menurut saya, tidak ada salahnya seorang presiden melaksanakan pernikahan anak-anaknya secara meriah. Apalagi kalau menggunakan uangnya sendiri. Lain hal, kalau Presiden Jokowi melaksanakan pernikahan putrinya dengan cara berlebihan seperti pesta pora penuh maksiat, semua orang juga akan menghujat. Jokowi itu loh melaksanakan pernikahan putrinya dari duitnya sendiri secara adat Jawa yang penuh, yang memang sudah dari sononya meriah seperti itu.


Sumber

Rabu, 08 November 2017

Habis Bakar Sekolah Timbul Rumah Sarang Narkoba

Habis Bakar Sekolah Timbul Rumah Sarang Narkoba

Berita Dunia Jitu - Bertambah lagi jumlah kader-kader partai Gerindra yang menanam angin menuai badai dengan melakukan tindakan pidana yang melanggar hukum. Sebelumnya masyarakat telah mendengar berita yang sangat tidak bermoral dimana salah satu kader dan anggota dewan tingkat Provinsi dari partai ini menjadi dalang dari pembakaran sekolah di wilayah Palangkaraya. Kalimantan Tengah.

Polisi menyebut, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Yansen Binti sebagai aktor utama pembakaran 7 sekolah dasar (SD). Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Gerindra ini mengkoordinir 7 anak buah dan sopir pribadinya untuk membakar sejumlah sekolah. Yansen Binti pula yang bertindak sebagai penyandang dana. Menurut polisi, aksi ini dilakukan untuk mendapatkan perhatian Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, terkait pengadaan proyek.

Paling memalukannya beberapa hari yang lalu rumah pribadi penyalur aspirasi rakyat dijadikan sarang narkoba. Dimana dirumah tersebut diduga memperjualbelikan narkoba dan mewajibkan narkoba tersebut dipakai dirumah itu juga. Rumah tersebut adalah milik Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Bali bernama Jero Gede Komang Swastika (JGKS) merupakan kader partai Gerindra yang dapat kita katakan adalah anak buah Bapak Prabowo yang merupakan ketua umum partai tersebut.

Dalam penggrebekan memang pemilik rumah tidak berada didalam rumahnya tersebut, Menurut informasi yang penulis temukan dari portal berita media online, Pemilik rumah yang berinisial JGKS sebelum penggrebekan berlangsung sempat melarikan diri dari pintu belakang rumah tersebut. Sehingga dari hasil pengrebekan tidak menangkap langsung pemilik rumah.

Rumah berlantai dua milik politikus Gerindra Bali, Petugas mendapati adanya 6 ruangan khusus untuk pengguna atau pembeli memakai barang haram tersebut. 31 Paket sabu juga ditemukan lengkap dengan alat hisap atau bong, termasuk 1 senjata api dan 3 unit airgun. Kepolisian telah menetapkan 6 tersangka dan 31 saksi yang diperiksa.

Memang miris ketika seorang Wakil Ketua DPRD yang seharusnya menjadi panutan dari masyarakat bertindak tidak terpuji dan tidak layak untuk dimaafkan. Alasan penulis menyampaikan tidak layak dimaafkan karena jika terbukti dipengadilan si anggota dewan ini mengkehendaki adanya peredaran dan pemakaian narkoba dirumahnya. Kejadian tersebut merupakan kejadian yang buruk diakhir tahun ini.


Jika kita telaah dan berpikir secara logika dengan penggrebekan dirumah seorang anggota Dewan berinisial JGKS ini, Tidak akan mungkin tanpa sepengetahuan JGKS dirumahnya terjadi tindak pidana. Sudah jelas kegiatan peredaran narkoba dan fasilitas kamar khusus untuk pemakai narkoba yang disediakan tersebut. Menurut penulis dapat dipastikan sudah mendapatkan izin dari pemilik rumah tersebut.

Ditambah lagi bahwa Wakil Ketua DPRD Bali kader partai Gerindra ini telah pernah dites urine oleh pihak BNNP Provinsi Bali terbukti memakai Narkoba tetapi hanya diberikan sanksi rehabilitasi kala itu. Rekam jejak sudah menjadi bukti kuat bahwa JGKS adalah seorang pecandu narkoba dan mungkin belum taubat akan tindakan memalukannya.

Kala itu JGKS hanya diberi sanksi yang menurut penulis sangat ringan dan jelas tidak member efek jera yang maksimal. Ketika JGKS telah tercyduk dan diperiksa oleh pihak Kepolisian kuat dugaan penulis bahwa kader partai Gerindra ini belum melepas ketergantungannya terhadap narkoba.

Sedikit masukan dari penulis supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali, Setiap partai politik seharusnya memiliki sebuah program test urine untuk memeriksa secara rutin dan berjangka. Tes urine tersebut untuk memeriksa kader-kader apakah memakai narkoba atau tidak. Terutama kader-kader yang telah dipilih oleh rakyat untuk menjadi penyalur aspirasi di gedung Dewan.

Jika ketahuan terjebak dalam pekatnya kehidupan barang haram narkoba segera beri sanksi yang berat yakni dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) lalu diganti oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan bersih dari narkoba. Setelah itu copot keanggotaan dan kepengurusan di partai tersebut paling terakhir adalah dijebloskan kedalam penjara. Karena jika Kepolisian yang mencyduk terlebih dahulu maka akan berdampak negatip terhadap partai tersebut.

Bagi sahabat pembaca bijaklah dalam menentukan pilihan siapa yang hendak kita jadikan untuk menjadi perwakilan di gedung Dewan. Mari kita belajar dari kejadian yang telah terjadi dimana yang sudah terpilih hanya berorientasi materi dengan menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri bukan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kehidupannya.

Sumber

Selasa, 07 November 2017

Gonjang Ganjing Konten Porno Di Whatsapp

Gonjang Ganjing Konten Porno Di Whatsapp

Berita Dunia Jitu - Indonesia adalah negara besar. Negara yang kita cintai. Negara yang kita banggakan. Negara yang ‎telah memberikan kita kehidupan yang begitu warna-warni. Negara yang telah ‎menganugerahkan kita sebuah kemerdekaan lewat para pahlawan dan pejuangnya. Tentu, kita ‎patut bersyukur karena negara Indonesia telah menjadi rumah kedamaian bagi kita bersama.‎

Kita harus jujur. Jujur pada diri kita sendiri. Jujur tentang keadaan negara kita sendiri. kita tidak perlu ‎isin (baca : malu) untuk mengakui bahwa negara kita, Indonesia adalah negara yang besar. Akan ‎tetapi disisi lain pula negara kita punya masalah yang besar pula. Masalah ini adalah sesuatu ‎yang harus kita pecahkan bersama.‎

Ada banyak isu yang tidak bisa kita selesaikan dengan mudah seperti membalikkan kedua tangan. ‎Begitu juga banyak dari kita harus menyelesaikan isu-isu yang ada harus sesuai dengan posisi dan ‎kemampuan yang kita miliki masing-masing. Seperti contoh, jika kita sebagai seorang Guru atau ‎pendidik kita harus berperan aktif untuk menyelesaikan masalah dan urusan bangsa dalam bidang ‎pendidikan.‎

Langsung to the point saja. Tanpa banyak basa dan basi. Fokus saya pada catatan lepas ini adalah ‎saya ingin memberikan sebuah opini atau pandangan tentang isu yang sedang heboh di hari ini. ‎Tepatnya hari senin, tanggal 6 November 2017. Hari ini kita sedang diributkan soal konten porno ‎yang berbentuk gambar gerak atau gif di jejaring sosial WhatsApp.‎

Memang harus diakui. Konten berbau pornografi adalah sesuatu yang tabu dan berbau dosa bagi ‎negara yang mayoritas beragama Islam ini. Disamping itu, negara kita juga telah menjadi negara ‎yang darurat akan narkoba. Sungguh kenyataan pahit bagi kita. Negara kita seakan-akan menjadi ‎sebuah lumbung masalah tiada henti-hentinya. ‎

Sebenarnya, urusan konten porno dan hal-hal yang berbau pornografi bukanlah hal yang baru di ‎Indonesia. Akan tetapi berhubung ini berkaitan dengan jejaring sosial yang berjenis baru-modern ‎maka isu konten porno yang ada di WhatsApp pun menjadi hal yang menghentak kesadaran kita ‎bersama.‎

WhatsApp harus mawas diri

Saya sangat bersyukur hidup di Indonesia. Budaya-budaya untuk selalu memerhatikan anak-anak ‎tentang apa yang mereka pelajari selalu menjadi prioritas utama. Baru sekejap saja, hal-hal yang ‎berbau negatif seperti konten porno di WhatsApp langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib. ‎Dan hal yang saya sukai adalah pihak Kominfo langsung menanggapi-merespon dengan seketika.‎


Dari berbagai sumber berita yang saya dapat, WhatsApp menyebut bahwa konten porno yang ada ‎di bagian emoticon adalah ulah dari pihak ketiga. Berhubung ini adalah soal IT saya tidak begitu ‎faham tentang betul tentang dunia IT. Karena saya tidak pernah belajar tentang keilmuwan di ‎bidang IT.‎


Walapun begitu, konten gif berbau porno yang ada di WhatsApp memang tidak pantas untuk ‎dicerna anak-anak. Karena menurut penelitian menyebutkan bahwa efek negatif pornografi, saat ‎anak menonton sesuatu yang berbau porno akibatnya lebih berbahaya ketibang meminum ‎narkoba. Akan tetapi, hal ini jangan dijadikan sebuah kesimpulan bahwa narkoba lebih baik ‎daripada nonton sesuatu yang berbau porno. Ingat, keduanya dalah sesuatu yang sama berbahaya ‎bagi kita dan anak-nak.‎

Nah, pemerintah era Jokowi dan JK pun tak tinggal diam. Pemerintah era Jokowi dan JK dalam hal ‎ini adalah Kominfo pun langsung tancap gas untuk meredam permasalahan ini. Dari pihak Kominfo ‎dengan cepat dan tak tanggung-tanggung langsung melancarkan tindakan tegas terhadap ‎WhatsApp. Bentuk tindakan tegas tersebut adalah pemerintah akan memblokir WhatsApp soal ‎konten pornografi dengan waktu yang relatif singka, yaitu, 2x24 Jam atau 2 hari saja apabila mereka tidak memberska masalah konten porno ini.‎

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan era Jokowi dan JK adalah pelayan rakyat yang profesional. ‎Menteri kabinet kerja yang disung Jokowi memang benar-benar bekerja dan tidak gentar melawan ‎asing apalagi didikte oleh orang luar seperti pemilik WhatsApp yang ada di Indonesia ini. ‎

Sebagai pengguna WhatsApp, kita tentu merasa wajar apabila kita merasa kecewa karena konten porno ini. Mengapa WA yang ‎sudah kita gunakan sehari-hari hari terisi oleh konten-konten yang tidak mendidik bagi anak-anak ‎dan generasi bangsa Indonesia. Tentu kita merasa setuju apabila WA harus diblokir apabila WA ‎tidak mau berbenah memblokir konten porno gif yanga da di WA.‎

Pada akhirnya, WA memang harus berubah. Atau kalau tidak mau berubah, ya silahkan siap-siap ‎diblokir oleh Kominfo.

Kalau perlu hengkanglah dari Indonesia.

Kita bangsa Indonesia tidak akan ‎pernah sedih kehilanganmu. Justru kalianlah yang sedih bila kehilangan pasar kekayaan data yang ‎begitu besar di Indonesia.‎

Sumber

Minggu, 05 November 2017

Aku Dan Kebebasan

Aku Dan Kebebasan

Berita Dunia Jitu - Hari-hari yang lalu kita sibuk membicarakan tentang kata pribumi yang dilontarkan oleh salah seorang stakeholder, atau yang baru-baru ini yang masih hangat menjadi perdebatan ialah Perppu Ormas yang telah di sahkan menjadi UU oleh wakil kita di senayan, itu semua terjadi karena adanya kebebasan dan superioritas kekuasaan dalam dinamika bernegara pastinya, tetapi tulisan kali ini takkan membahas perihal itu.

Dalam suatu kesempatan yang tak dibatasi oleh ruang dan waktu, aku bertemu karibku dan memulai pembicaraan tentang kebebasan, kata beliau kebebasan dalam kehidupan dan jika di elaborasikan dengan konteks kekinian seperti sekarang, sangatlah diperlukan, mengingat kita hidup dan bertempat tinggal di negara yang mengedepankan demokrasi. Aku sangat terpesona dengan kata-kata beliau, dia sangat paham dan matang dalam membaca serta menganalisa realitas. Sungguh aku iri padanya, iri dalam hal idealisme yang dimiliki oleh beliau.

Setelah lama menganalisa pernyataan beliau, terbesit pertanyaan, kebebasan itu sebenarnya seperti apa? Bebas sebagaimana bebas itu yang bagaimana?, banyak umum saya temui terutama status-status di sosial media dengan tegas menyatakan “salam kebebasan”, pertanyaan saya kebebasan apa?. Saya sepakat dengan pernyataan Jean Jacques Rousseau yang mengatakan bahwa “kebebasan hanyalah ilusi belaka”, maksud dari Rousseau ialah konsep kebebasan adalah sesuatu yang mustahil untuk kita wujudkan apalagi kita hidup dalam konteks negara yang penuh dengan struktur dan sistem yang diberlakukan, jadi syarat untuk meraih yang namanya kebebasan ialah harus melepaskan diri dari segala macam bentuk keterikatan, baik keterikatan terhadap negara, masyarakat, maupun keluarga, tapi apakah kita bisa melakukan hal itu? Sementara kita ialah individu yang tak bisa melakukan segala sesuatunya tanpa adanya bantuan dari orang lain, tentulah kebebasan disini ialah hanya ilusi belaka yang takkan mungkin tercapai.

Dalam konteks kekinian, yang dimana kita hidup dalam negara yang mengedepankan demokrasi dan kebebasan, meskipun secara universal sebenarnya kita tak bebas. Banyak masyarakat terutama kalangan pemuda yang bebas membicarakan dan mengeluarkan aspirasinya di tempat strategis untuk berspirasi dengan alibi kebebasan mengemukakan pendapat yang telah di jamin oleh negara demokratik seperti indonesia, contohnya mengkritik pemerintah, karena pemerintah memang ada untuk di kritik mulai dari kebijakannya yang tak pro rakyat maupun semacamnya, salah satu tempat strategis untuk menyampaikan aspirasi bagi kaum muda atau yang biasa disebut pemuda ialah di jalan raya, misalnya dengan penutupan jalan dan membakar ban agar aspirasi mereka mudah di dengar katanya. Tetapi masih relevankah untuk melakukan semacam demonstrasi di jalan dalam dinamika keindonesiaan sekarang yang tekenal dengan jaman millenial?.


Berbicara perihal hak, secara teoritik meminjam apa yang dikemukakan oleh Jack Donelly dalam karyanya Universal Human Right, in theory and practice, yang membagi hak dari dua sudut pandang, pertama, hak berarti rectitude yang menekankan aspek normatif: sesuatu yang salah atau benar. Kedua, hak juga bisa berarti entitlement, yakni seseorang memiliki hak terhadap sesuatu. Jika teori dari Donelly diatas di relasikan dengan fenomena penyampaian aspirasi yang dilakukan masyarakat pada umumnya atau pemuda pada khusunya, maka akan disimpulkan bahwa hanya bagian etitlementnya saja yang terpenuhi karena hanya menuntut apa yang seharusnya menjadi hak yang diklaimnya, sedang rectitude yang juga bagian dari hak tak terpenuhi, karena tindakan dari fenomena tersebut belum tentu benar di mata masyarakat, lihat misalnya masyarakat yang sedang menjalankan laju perekonomian akan dihambat oleh fenomena-fenomena penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan penutupan jalan ataupun membakar ban.

Kembali fokus kepada pembicaraan awal mengenai kebebasan, kebebasan memang sangat diperlukan saat ini terutama kebebasan untuk menyampaikan aspirasi, karena jika tidak ada kebebasan maka tulisan ini pun tak akan sampai kepada para pembacanya. Menyinggung perihal kebebasan saya sendiri teringat dengan almarhum Gus Dur, dahulu beliau seperti membuka keran-keran kebebasan yang telah lama di tutup oleh rezim orde baru sewaktu berkuasa, karena kearifan beliau yang pernah memerintah republik ini kita bisa merasakan kebebasan seperti sekarang, misalnya kebebasan mengemukakan pendapat dan lain sebagainya, dan saya sendiri sebagai seorang yang menulis tulisan ini masih terbilang labil, saya yang megkritik kebebasan sementara di lain sisi saya menggunakan instrumen kebebasan untuk membuat tulisan ini.

Semua pernyataan sekaligus beberapa pertanyaan di atas yang kesemuanya merupakan realita konteks kekinan, kita seharusnya mampu berpenetrasi tentang cara mengkritik rezim yang tak pro rakyat dengan tak harus membuat resah warga yang sedang melakukan laju perekonomian untuk memperoleh penghidupan yang lebih layak, bukan malah menutup jalan yang implikasinya akan menghambat rakyat, salah satu solusi dari saya sendiri ialah, mengkritik kebijakan pemerintah melalui tulisan, karena ada seorang bijak mengatakan “dengan peluru kita dapat menembus satu kepala manusia, tetapi dengan tulisan kita dapat menembus beberapa kepala manusia”, karena dengan tulisan kita dapat merubah paradigma seseorang tentang sesuatu.

Sumber

Politisasi Identitas Mematikan Berpikir Rasional Dan Kritis

Politisasi Identitas Mematikan Berpikir Rasional Dan Kritis

Berita Dunia Jitu - Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok. Apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini sejak Pilkada DKI, ada politisasi dalam identitas tertentu untuk mewujudkan kepentingan politik. Identitas yang sejatinya agar dapat menghargai perbedaan, menjadi ajang untuk saling mendiskriminasikan hingga berbuah tindakan rasialis, yang tidak menutup kemungkinan sampai kepada titik ekstrim yaitu fasis. Disini jelas tergambar politisasi identitas tertentu untuk dominasi kekuasaan. Paling memuakkan dalam menggaungkan identitas tersebut menggunakan identitas agama yang berkedok "khilafah", jihadi dan syariah.

Identitas yang menjadi salah satu dasar konsep kewarganegaraan (citizenship) adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warganegara. Identitas sebagai warganegara ini menjadi bingkai politik untuk semua orang, terlepas dari identitas lain apapun yang dimilikinya seperti identitas agama, etnis, daerah dan lain-lain.

Artinya kita masyarakat Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dan solid dalam satu identitas yaitu Warga Negara Indonesia, dimana dalam kesatuan tersebut semakin solid karena menghargai perbedaan pada identitas lain seperti suku, ras, wilayah termasuk identitas agama. Kesatuan tersebut yang lahir dari keberagaman dipertegas dalam Pancasila, Kebhinekaan, UUD 45 bahkan Sumpah Pemuda.

Kesatuan NKRI juga sudah tergambar sebelum masa merdeka, sebuah negara yang terdiri dari banyak pulau dan suku bersatu padu mengusir penjajah. Kesatuan yang solid ini membuat kolonial menggunakan taktik "pecah-belah lalu kuasai"

Dengan terpecah belah maka jalan untuk menguasai ataupun merebut kekuasaan akan mudah dilakukan. Maka tidaklah heran jika para pejuang kemerdekaan NKRI tak kenal lelah menyuarakan kesatuan dan persatuan. Sangatlah ironis fenomena yang terjadi dalam kegaduhan politik sejak pilkada DKI, yang berefek pada skala nasional bahkan dunia, dimana mitos kolonial sangat kental terasa digaungkan oleh kelompok tertentu, dengan mempolitisasi identitas tertentu untuk kepentingan politik. Hingga perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial dipaksa berubah menjadi perjuangan identitas dengan isu SARA, dengan play victim seolah-olah identitas tertentu dizalimi.

Tidaklah keliru apa yang ditulis oleh Coen Husain, bahwa mencuatnya isu SARA yang merupakan bagian dari Politik Identitas ini, membuat kontestasi Pilkada ini lebih mengutamakan emosi ketimbang rasio. Tidak ada diskusi kritis lagi mengenai program-program seperti apa yang ditawarkan oleh para kandidat, tetapi seberapa persuasif para kandidat ini mengulik-ulik emosi calon pemilihnya. Bukannya mempertanyakan, “bagaimana membangun DKI yang bersih dan efisien tanpa harus menggusur rakyat miskin”, atau “bagaimana menjadikan DKI sebagai rumah bagi semua lapisan sosial masyarakat, bukan hanya bagi kalangan yang berduit dan berkuasa”, atau “bagaimana membangun kota yang partisipatif,” atau “bagaimana membangun sistem transportasi yang lancar dan nyaman”, dst, dst.

Pertanyaan-pertanyaan ini bukan saja memaksa para kandidat untuk berpikir secara serius, tetapi juga menuntut para calon pemilih turut berpikir serius. Sementara isu SARA, jelas tidak membutuhkan keseriusan seperti itu.

Akan tetapi isu SARA berhasil membuat masyarakat tidak berpikir secara rasional lagi, sederhananya tak peduli apakah seorang pemimpin akan dapat memenuhi harapan mereka seperti tuntutan ekonomi yang baik, lapangan pekerjaan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dsb dalam kehidupan sehari-hari, sing penting pemimpinku satu identitas denganku. Dan di waktu yang bersamaan mendiskreditkan serta memarginalkan identitas lain.

Politik identitas dengan mengusung isu SARA selain mencerai berai kesatuan solid juga menjadikan perjuangan buta dan tuli. Dimana tuntutan rakyat bukan lagi pada kebutuhan yang strategis dan krusial. Seperti sila ke-5 dalam Pancasila yaitu "Keadilan Sosial". Tetapi lebih kepada tuntutan akan pengakuan bahwa identitasnyalah yang superior dibanding identitas lainnya. Hal inilah yang disebut ego identitas dan dapat mengarah ke titik lebih ekstrem yaitu fasis.

Dalam hal ini janji-janji kampanye seorang pemimpin yang kental dengan politik identitas, tidak lagi ditanggapi dengan serius oleh yang memilih yang sudah terjebak dalam permainan politisasi para elite, tirani, dan kelompok tertentu. Inilah yang saya sebut bahwa berpikir rasional is dead dihantam oleh skenario politik identitas yang mengangkat isu SARA.


Kelas-kelas penguasa makin rakus dan serakah, tak peduli janji kampanye ditepati atau tidak dan merasa aman dengan dominasi yang sudah direbut dan dikuasainya, karena mereka sudah memenangkan dalam menghegemoni pikiran jelata. Keberhasilan isu SARA dalam pilkda DKI, tidak akan berhenti sampai disitu saja, akan ada ekspansi ke wilayah-wilayah lain. Tindakan-tindakan rasialis dan isu kepribumian sudah mewarnai kota-kota lain.

Lantas bagaimana kita sebagai warga yang belum terjebak dan terprovokasi?

Silent majorty is dead, speak up! Karena politik identitas yang dimainkan dengan penuh konsesus terselebung sudah membuat sebagian tidak lagi berpikir kritis dan rasional.

A : Pak kalau kita mewujudkan khilafah bagaimana?

B : nanti kita islamisasi kan semua, agar seragam dan masuk syurga semua, ora opo-opo hidup sengsara.

Bullshit!

"Dunia bukan saja eksis tetapi sudah eksis mau dijadikan dunia utopi", maka jadilah ingin tahu. Duduklah saat malam tiba, lihatlah bulan, lihatlah bintang, awan berjalan, rasakanlah riuh angin, bertanyalah tentang yang kau lihat, yang kau rasa, kau raba, setidaknya agar otak bekerja. Tak ada yang bodoh kalau senantiasa berpikir. Realitas bukanlah suatu hal yang sederhana, penuh kerumitan dan tanda tanya, jadilah ingin tahu! Ketika kemanusiaan mati, masihkah anda bicara bahwa itu adalah kebenaran? ketika perbedaan Ras dijadikan ajang saling bantai, masihkah anda bicara bahwa itu yang diajarkan Tuhan? 😇Setidaknya berilah diri kemerdekaan berpikir.

Yang diamanahkan oleh para pejuang NKRI adalah wujudkan keadilan sosial dan menjaga kesatuan-persatuan bangsa bukan wujudkan superior ego identitas.

Saya tidak habis pikir, Anies yang disebut seorang intelektual, pernah menyebutkan ormas seperti FPI dapat menjaga kebhinekaan, sementara seorang Basuki dihantam hak politiknya bahkan beramai-ramai mengatarkannya ke penjara. Kebhinekaan yang bagaimana yang dimaksud?

Mari kita sama-sama berpikir.

Apakah kita melupakan sejarah, bahwa menghendaki keseragaman dan pemurnian hanyalah mimpi dalam dunia utopi yang membuat diri buta dan tuli. Pemberontakan DI/TII adalah contoh konkrit pemberontakan yang gagal dalam mengusung isu identitas.

Kini jargon ego identitas bersatu dengan watak mitos kolonial untuk menguasai pun merebut kekuasaan.

Sumber

Sabtu, 04 November 2017

Sudah Jadi Tersangka Korupsi Masih Senyum, Punya Otak Gak?

Sudah Jadi Tersangka Korupsi Masih Senyum, Punya Otak Gak?

Berita Dunia Jitu - Tulisan ini adalah bentuk kekesalan saya kepada para pejabat yang tujuannya berkuasa hanya untuk memperkaya diri dan kerabatnya saja. Bahkan untuk mendapatkan kekayaan tersebut, mereka tidak segan-segan untuk mencuri uang rakyat yang jelas bukan haknya. Setelah pencurian itu diketahui oleh KPK, mereka mencoba mencari berbagai alasan untuk menghindari panggilan dari KPK.

KPK dipermainkan, bahkan ada yang kondisinya langsung kritis setelah KPK melayangkan surat panggilan kepada dirinya. Namun ajaibnya, kondisinya langsung sehat walafiat setelah status tersangka yang menjerat dirinya dihapuskan oleh pengadilan. Bahkan lebih dari itu, orang ini melaporkan orang yang memparodikan dirinya saat ia terbaring dengan begitu lemas dan tak berdaya di rumah sakit. Sudah status tersangkanya dicabut, orang lain sekarang malah jadi tersangka. Ingin ku berkata kasar rasanya.

Selain itu, masih banyak lagi pejabat bermuka tebal di Indonesia. Dia tercyduk dan terbukti mencuri uang rakyat dan menerima suap. Statusnya resmi dijadikan tersangka. Akan tetapi apakah ada penyesalan dari mereka karena telah melakukan hal tersebut? Sama sekali tidak ada rasa malu dalam diri mereka karena sudah melakukan hal tersebut. Bahkan mereka dengan lepasnya melayangkan senyum kepada wartawan yang meliput mereka. Tak hanya itu, mereka juga dengan entengnya mengatakan bahwa mereka didzolimi dan sedang menghadapi cobaan.

Senyum lepas yang mereka tunjukkan membuat saya emosi dan ingin rasanya melancarkan pukulan bertubi-tubi kepada mereka. Padahal jika melihat pendapatan yang mereka terima selama satu bulan saja sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan primer, bahkan sekunder dan tersier mereka. Belum lagi dana tunjangan dan dana operasional yang membuat pendapatan yang mereka terima semakin banyak. Namun tetap saja penghasilan yang teramat banyak itu tidak membuat mereka puas. Ada saja sifat dasar mereka yang tamak yang merasa bahwa pendapatan sebesar itu belum cukup bagi mereka.

Bahkan saat mendapatkan hukuman penjara, hukumannya pun sangat ringan, bahkan lebih ringan daripada seorang nenek yang mencuri kelapa karena belum makan selama berhari-hari. Sudah ringan vonis yang dijatuhkannya, pejabat-pejabat ini mendapatkan remisi karena "kelakuan baiknya" dalam sel tahanan. Sebagai contoh anggaplah pejabat rakus muka tebal ini divonis enam tahun penjara. Pada akhirnya pejabat ini hanya menjalankan hukuman penjaranya selama tiga atau empat tahun. Pejabat ini mendapatkan remisi pada hari kemerdekaan, Idul Fitri, natal, sampai Idul Adha. Akhirnya pejabat kampret ini bisa bebas bahkan sebelum ia menjalankan vonis hukumannya.


Pada akhirnya ia bisa bebas lebih cepat dan bisa menikmati hasil curiannya dengan berpergian ke luar negeri dengan menggunakan pesawat first class, makan di restoran mewah, sampai mencari daun muda. Hukuman karena korupsi yang mereka lakukan mungkin hanya beberapa tahun. Tapi hasil korupsi yang mereka lakukan bisa dinikmati selama bertahun-tahun sampai anak-cucu pun masih bisa menikmati korupsi yang mereka lakukan.

Entah apa kata-kata yang tepat untuk diungkapkan kepada koruptor ini. Sebenarnya ingin sekali diri ini berada depan koruptor dan mencaci maki mereka sambil melayangkan pukulan berkali-kali. Tapi apa daya, diri ini hanyalah masyarakat kecil yang bahkan bisa ditindas kapan saja demi melancarkan korupsi yang dilakukan mereka. Padahal mencuri adalah suatu kejahatan yang sangat besar. Anda boleh saja menikmati harta dunia yang bukan hak Anda, tapi ingatlah selalu bahwa hukuman akherat akan menantimu. Sepuluh tahun atau 20 tahun kalian menikmati hasil korupsi tersebut, balasan atas perbuatan kalian diakherat akan kalian derita selamanya. Sekali lagi akan kalian derita selamanya.

Saya ingin mengapresiasi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Bagaimanapun ini adalah langkah yang sangat baik dari KPK yang terus membongkar bobroknya pejabat-pejabat kita yang menggunakan jabatannya untuk memperkaya dirinya sendiri. Namun saat pejabat tersebut memakai rompi oranye, tidak ada satupun rasa penyesalan dalam diri mereka. Bahkan tanpa malunya mereka melayangkan senyum ke arah media dan mengaku bahwa mereka sedang didzolimi. Pada akhirnya saya bertanya, mereka masih punya otak atau otaknya sudah tidak berfungsi lagi?

Saya kembali ingin menuntut pemerintah untuk memberikan hukuman yang lebih keras bagi para koruptor di Indonesia. Hukuman penjara saja tak cukup karena durasi hukumannya pun singkat ditambah potongan masa tahanan yang membuat ia hanya sebentar mendekam di penjara. Sebebasnya ia, ia bisa menikmati hasil curiannya itu dengan bebas. Minimal harus ada pemiskinan bagi koruptor tersebut agar nantinya dia tidak bisa menikmati hasil curiannya tersebut. Kalau bisa, Indonesia mengikuti Tiongkok yang menerapkan hukuman mati bagi para koruptor.

Korupsi adalah penyakit para pejabat di Indonesia sejak dulu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah ketegasan yang bisa memberikan rasa takut kepada mereka untuk melakukannya. Sehingga pada akhirnya ada rasa enggan dari mereka untuk mencuri yang bukan haknya. Yah semoga saja ada hukuman lebih tegas bagi mereka para koruptor.

Sumber

AHOK GURU BANGSA, JOKOWI PELAYAN RAKYAT: PEMIMPIN TAK PERNAH MATI

AHOK GURU BANGSA, JOKOWI PELAYAN RAKYAT: PEMIMPIN TAK PERNAH MATI

Berita Dunia Jitu - Ahok. Jokowi. Dua nama itu bukan nama sebenarnya. Itu julukan untuk sosok dua manusia yang unik. Unik artinya berbeda dengan lainnya. Sulit memang ketika melihat lebih dekat, lebih mendalam, lebih merenungi, lebih sederhana, untuk tidak keluar rasa kebenaran di dalam jiwa. Tampaknya dua orang pemimpin – saya sangat jarang menyebut politikus dengan nama pemimpin- rakyat itu membangun sepak terjangnya sudah sejak di dalam hati, jiwa, dan pikiran mereka.

Setelah melalui berbagai peristiwa, melihat fenomena kekuatan yang saling beradu, juga konsistensi Jokowi dan Ahok dalam menghadapi kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, kedua orang itu kini menjadi simbol kerakyatan di Indonesia. Ahok menjelma menjadi besar dan mengarah menjadi Guru Bangsa – mengikuti mentor politiknya Gus Dur. Jokowi menjadi pelayan rakyat, dan menggeser kebesaran palsu eyang saya Presiden Soeharto, sebagai Bapak Pembangunan yang sesungguhnya.

Ahok. Jokowi.

Sebagai pribadi, mereka berangkat dari keluarga yang berbeda dalam konteks ekonomi kerakyatan. Ahok tumbuh dalam keluarga yang mapan dan nyaman tenteram bahagia dunia akhirat. Sementara Jokowi melewati masa kecil yang berbeda. Jokowi pernah tinggal di hunian kumuh dekat bantaran sungai. Namun ada kesamaan yang diajarkan oleh kedua keluarga mereka. Kesederhaanaan.

Ahok. Jokowi.

Pendidikan menjadi hal yang penting bagi keluarga mereka. Jika Ahok belajar, maka Ahok tidak mengalami hambatan dalam menentukan pendidikannya. S-1, S-2 tidak menjadi masalah sama sekali. Demikian pula Jokowi tidak terlalu mengalami hambatan dalam belajar.

Universitas yang mereka tuju pun menerimanya. Dasarnya: otak mereka yang waras. Jokowi pun belajar tentang kayu, tentang manajemen, kehutanan, pertanian, tanah. Ini tentang kerakyatan, tanah terkait dengan hajat hidup rakyat.

Ahok belajar tentang angka-angka, akuntansi, untung-rugi, kecermatan, dan manajemen. Ini tentang administrasi keberpihakan kepada rakyat. Ahok adalah Bupati Belitung Timur pencetus program KJP (Kartu Jaminan Kesehatan) paling awal di Indonesia.

Keduanya memahami pendidikan tinggi adalah alat untuk berpikir logis, alat untuk berpikir secara holistik. Di kemudian hari, tempaan pendidikan dan pola pikir logis ini bermanfaat bagi DKI Jakarta dengan membangun sistem dan tata kelola pemerintahan yang kredibel.

Ahok. Jokowi.

Ahok memasuki dunia politik, di tengah kenyamanan kehidupan, dan bertekad memaknai dan menandai hidupnya untuk membangun bangsa. Kecintaannya kepada bangsa dan negara membuatnya keluar dari tradisi umum kelas menengah: kuliah, lulus, kerja, beranak, dan menjadi tua menikmati pensiun dengan ongkang kaki di kursi goyang. Ahok tidak seperti itu. Ahok lari dan menjadikan parpol sebagai kuda tunggangan.

Jokowi muda tertatih dalam tempaan kemandirian usaha yang diterapkan oleh keluarganya ketika usaha mereka mulai merangkak naik. Pakde dan keluarganya menjadi mentor yang begitu kuat mengajarkan kesuksesan. Keberhasilan yang tidak membuat dirinya jumawa, mentang-mentang, dan tidak seperti kedele lupa kulitnya.


Catatan perjalanan ke berbagai negara memasarkan mebel produksinya, salah satunya ke Amerika Serikat tentu membuat orang terharu. Tak disangka orang ceking menenteng dan menarik koper sendirian itu akan bertemu suatu saat dengan Presiden Amerika Serikat, akan bertemu dan sejajar dengan pemimpin besar Vladimir Putin misalnya.

Ahok sebagai Guru Bangsa

Ahok yang dipenjarakan malah muncul sebagai ujung tombak kebenaran kemanusiaan. Dia mulai menapaki dirinya menjadi guru bangsa. Pemenjaraannya mengarahkan dirinya menjadi sosok yang lebih besar. Pemenjaraan menguatkan dirinya tentang berdamai dengan diri sendiri, tentang makna dan esensi kebenaran, tentang nilai kehidupan, yang lebih dalam.

Ahok menyadari bahwa pemenjaraan fisik – dan ancaman pembunuhan – selalu dialami oleh para pemimpin besar: Che Guevara, Fidel Castro, Bung Karno, Nasser, Mahatma Gandi, dan sebagainya. Ahok pun paham perjuangan heroik Soe Hok Gie, Tan Malaka, dan bahkan ikon terbesar demokrasi dan kemanusiaan: Nelson Mandela.

Jokowi dan Ahok Pelayan Rakyat

Indonesia seharusnya beruntung. Di tengah penjerumusan bangsa dan penghancuran bangsa oleh SBY yang melakukan pembiaran, hadir dua sosok pemimpin rakyat: Ahok dan Jokowi. Pemimpin rakyat adalah sosok yang berjuang untuk rakyat. Pejuang untuk rakyat tentu mencintai rakyat, bangsa, dan negara secara konstitusional. Rakyat adalah tujuan.

Akibat mereka membela rakyat, maka salah satu dari mereka, Ahok dikriminalisasi oleh Islam radikal dan kaki tangannya. Kini, Indonesia hanya menyisakan satu nama yang di luar penjara. Jokowi. Ahok dan Jokowi menjadi target dari teroris, Islam radikal, koruptor, mafia, politikus semprul, dan para pengkhianat bangsa. Itu harga yang harus dibayar oleh pejuang. Kenapa mereka masih bertahan?

Jokowi tetap bisa bertahan di tengah badai dan gempuran kanan-kiri, kawan-lawan yang saling berebut kepentingan. Sikut-sikutan tak berujung. Dia tetap saja berdiri tegak dengan kesederhanaannya yang membuat kagum kawan, membuat kesal lawan dalam pengingkaran untuk mengakui kebenaran yang diusung oleh Jokowi – dan Ahok.

NKRI2019

Kini, Indonesia telah kehilangan satu orang baik dan benar dalam koridor kebenaran kemanusiaan yang adil dan beradab: Ahok. Namun Ahok telah menjelma menjadi sosok yang mengarah menjadi besar yang ditakuti, disegani, dicintai oleh lawan dan kawan, sebagai Guru Bangsa. Akankah di NKRI2019 kita kehilangan Jokowi dan hanya membuat kita kembali ke rezim lama SBY dan eyang saya Presiden Soeharto dan kehancuran bangsa menganga di depan mata? Ahok dan Jokowi tak akan pernah mati!

Sumber

Jumat, 03 November 2017

Waketum Gerindra Menuding Anies-Sandi Menipu


Berita Dunia Jitu - Belum genap sebulan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memimpin Jakarta, tudingan yang tidak mengenakkan justru datang dari Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono. Wajar saja Waketum Gerindra ini kecewa dengan Anies-Sandi karena, karena menurutnya Anies-Sandi telah mengingkari janji pada saat mereka berkampanye.

Sebelum membahas tudingan dari Waketum Gerindra ini, mari kita simak apa yang telah dilakukan oleh Anies Baswedan – Sandiaga Uno ketika mulai menjabat sampai sekarang ini.

Pada hari pelantikan, Anies sudah menuai banyak kecaman karena menggunakan kata ‘pribumi’ ketika menyampaikan pidatonya. Banyak kalangan menilai bahwa Anies telah mencederai kebhinnekaan negeri ini. Negeri yang terdiri dari banyak suku, ras dan bahasa ini menjadi satu Indonesia, tanpa membeda-bedakan asal-usul dan agama. Maka tidak sepantasnya Anies menggunakan kata ‘pribumi’, karena kita semuanya sama, yaitu Warga Negara Indonesia tanpa membedakan asal-usulnya.

Hari berikutnya giliran Sandiaga Uno yang membuat heboh. Karena menggunakan running shoes ke kantor, bukannya menggunakan sepatu pantofel warna hitam seperti yang diamanatkan pada Pergub DKI No.23/2016 tentang Pakaian Dinas. Bukan itu saja Sandiaga Uno juga tidak menggunakan ikat pinggang yang mana harus dikenakan pada saat ngantor. Hari selanjutnya giliran Anies Baswedan yang memakai sepatu pantofel warna coklat dan bukan hitam. Belum apa-apa Gubernur dan Wakil Gubernur sudah memberikan contoh yang tidak baik kepada pegawai Pemprov DKI Jakarta. Bahkan Sandiaga Uno sambil menyindir mengatakan bahwa cara berpakaian pun ada Pergubnya.

Anies-Sandi juga membuat heboh pada saat acara pegawai Pemprov DKI Jakarta di Puncak. Rombongan Anies-Sandi dituding tidak berkoordinasi dengan pihak kepolisian, sehingga pada saat penerapan satu arah menuju Puncak, justru rombongan Anies-Sandi melawan arus. Tentu tindakan ini banyak dikecam publik. Seakan-akan Anies-Sandi bertindak sekehendak hati meski pun bukan di daerah kekuasaan Anies-Sandi.

Yang banyak menyita perhatian publik beberapa hari terakhir ini adalah tentang penutupan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Meski bukan secara terang-terangan menutup seperti yang dilakukan oleh Ahok terhadap Stadium, namun tindakan dari Gubernur Anies ini banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Walau dengan tidak memperpanjang ijin operasional Alexis, Anies sudah banyak mendapatkan pujian. Karena dengan tidak memperpanjang ijin operasional, otomatis Alexis tidak lagi dapat menjalankan usahanya.

Dengan tidak memperpanjang ijin operasional Alexis, Pemprov DKI mengaku telah mengantongi bukti-bukti pelanggaran yang telah dilakukan oleh Alexis. Meski masih menyisakan tanda tanya karena sampai sekarang Pemprov DKI belum menunjukkan bukti-bukti pelanggaran tersebut. Apakah memang benar ada pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak Alexis, sehingga ijin operasionalnya tidak diperpanjang ataukah hanya karena rumor yang mengatakan demikian? Apakah Alexis akan menggugat ke pengadilan mengenai tidak diterbitkannya ijin operasional meski semua syarat telah dipenuhi? Kita akan lihat nanti.

Dan yang baru-baru ini terjadi, sampai-sampai Anies-Sandi dituding menipu oleh Waketum Gerindra adalah karena Anies-Sandi telah menetapkan UMP DKI Jakarta sebesar Rp.3.648.035,- sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.


Dengan penetapan UMP DKI Jakarta berdasarkan PP No.78/2015 ini Waketum Gerindra menilai bahwa Anies-Sandi telah menipu kaum buruh. Karena pada saat kampanye Anies-Sandi telah menandatangani kontrak politik dengan kaum buruh yang membuat klausul bahwa mereka tidak akan menggunakan PP 78 sebagai dasar penetapan UMP DKI Jakarta.

"Karena itu kaum buruh kecewa berat dan merasa ditipu oleh Anies-Sandi yang menetapkan UMP DKI Jakarta mengunakan PP 78 Tahun 2015," ucap Arief seperti yang dikutip dari Jawa Pos.
Tentu dengan ditetapkannya UMP Jakarta berdasarkan PP No.78/2015 tersebut Anies-Sandi dianggap telah menipu kaum buruh yang selama ini menjadi pendukung Anies-Sandi. Bahkan kaum buruh menilai Anies-Sandi lebih parah dari Ahok ketika menetapkan UMP DKI Jakarta. Kekecewaan dari kaum buruh ini, membuat mereka akan melakukan demo besar-besaran menolak penetapan UMP DKI Jakarta sebesar Rp.3,6 juta tersebut yang mana mereka mengharapkan UMP DKI Jakarta sebesar Rp.3,9 juta sesuai dengan Indeks Kehidupan Layak di Jakarta.

Bagaimana ini Anies-Sandi? Belum-belum sudah mengecewakan pendukungnya, apakah nanti akan mengecewakan seluruh warga Jakarta?

Ah sudahlah, demikian saja biarlah Anies-Sandi menyelesaikan permasalahannya...

Sumber

Selasa, 31 Oktober 2017

Hotel Alexis Tidak Ilegal

Hotel Alexis Tidak Ilegal

Berita Dunia Jitu - Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan bahwa Alexis Hotel sudah ilegal adalah sarat akan muatan politik. Dan semua kegiatan di Alexis Hotel sampai malam ini pun tetap legal kecuali jika Anies dapat menujukan bukti bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah menemukan bukti ada penggunaan narkoba di Alexis hingga dua kali dan kalau ada bukti penggunaan narkoba di Alexis, tentu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus dapat merinci; kapan ditemukan bukti penggunaan narkoba hingga dua kali di Alexis, siapa yang memakai narkoba di Alexis, ada beberapa orang yang memakai narkoba dan berapa berat narkoba yang ditemukan di dalam hotel tersebut? ]

Selain itu , bukti lain apabila ingin menyatakan Alexis ilegal adalah apakah Anies bisa membuktikan Alexis Hotel telah dijadikan sebagai tempat untuk memfasilitasi pelacuran di dalamnya? Apakah Anies dapat membuktikan ada perbuatan menyuruh atau membujuk atau memaksa orang lain untuk menjadi pelacur di Alexis Hotel? Siapakah orang yang menyuruh, siapakah orang yang membujuk dan atau siapakah orang yang telah memaksa wanita-wanita menjadi pekerja seks di Alexis? Dan apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan peringatan kepada Alexis terkait tuduhan prostitusi yang dituduhkan kepada Alexis Hotel? Kalau sudah, kapankah peringatan itu dilayangkan kepada Alexis Hotel? Bisakah Anies membuktikan itu semua?

Karena apa yang Anies sampaikan yakni bahwa karena izin Alexis telah habis , ditambah dengan surat yang bermuatan politis tersebut sehingga Alexis menjadi ilegal adalah tidak beralasan hukum sama sekali karena syarat untuk menyatakan Alexis ilegal adalah apabila ditemukan praktik-praktik yang ilegal di dalamnya yakni adanya praktik pelacuran di dalam Alexis dan ditemukan dua kali narkoba di dalam Alexis Hotel, tanpa Anies bisa membuktikan adanya dua bukti tersebut, maka pernyataan Anies yang menyatakan Alexis ilegal adalah karena Anies hanya ingin memenuhi janji politik saja. Karena dalam debat Pilkada DKI Jakarta 2017 beberapa waktu yang lalu , Anies telah berjanji akan menutup Alexis, sehingga saya melihat bahwa pernyataan Anies yang menyatakan bahwa Alexis ilegal hari ini adalah tidak bisa terlepas dari janji politiknya , kalau sudah berkaitan dengan janji politik, maka status Alexis terpaksa menjadi ilegal. Karena kalau tidak ada unsur politis, maka seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diajukan Alexis Hotel. Karena Alexis sendiri sudah sangat paham syarat-syarat apa yang akan diajukan untuk dikabulkannya permohoan TDUP. Karena makna yang terkandung dalam kalimat: belum dapat diproses, seolah-olah pihak Alexis ada syarat yang belum lengkap, padahal sudah lengkap semua karena pihak Alexis sudah sangat berpengalaman di bidang perhotelan yang berkaitan dengan pariwisata.


Karena semua orang tahu dan ingat bahwa Alexis seolah-olah telah ditarget dan direncanakan untuk diakhiri sejak debat dan masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga keluar surat yang salah satu kalimatnya adalah: ‘’belum dapat diproses’’ hingga memaksa Alexis terpaksa menjadi ilegal. Selain itu pula pemilihan kalimat: ‘’belum dapat diproses’’ sebagaimana yang tercantum dalam surat tersebut, kalimat tersebut bukan hanya membuat posisi Alexis Hotel tergantung tetapi ini juga menimbulkan kerugian yang besar bagi Alexis dan Alexis bisa menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan gugatan ganti rugi , karena keputusan politik Anies itu telah menimbulkan kerugian yang besar bagi yakni pada Alexis Hotel. Dan kalau Alexis Hotel menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka akan dipastikan proses pembuktiannya akan sangat gampang yakni Alexis Hotel akan membuktikan bahwa terjadinya kerugian yang diderita Alexis terjadi karena adanya penurunan jumlah penginap, Bar dan Cafe, Lounge Music, Karoke, SPA, Griya Pijat di Alexis Hotel akibat putusan politik tersebut sehingga itu sangat berdampak terhadap penerimaan Alexis Hotel.

Sehingga jika ada yang menyatakan bahwa , kalau tidak ada perpanjangan izin, berarti segala aktivitas di Alexis Hotel adalah ilegal donk, kan udah gak ada izinnya lagi? Maka jawabannya adalah , terpaksa menjadi ilegal karena Alexis menjadi korban demi mewujudkan janji politik Anies. Karena tidak ada alasan yang kuat untuk mengatakan Alexis ilegal, karena jika berbicara Alexis ilegal, pertanyaannya adalah yang menentukan Alexis menjadi legal atau ilegal adalah apakah ada bukti perbuatan ilegal di dalam (terjadi pelacuran dan penggunaan narkoba di Alexis) dan mengapa dalam surat itu ada kalimat yang membuat posisi Alexis menjadi tergantung tidak jelas nasibnya? Sehingga kalau Alexis mau menggugat ke PTUN Jakarta ,ya silakan saja gugat surat tersebut karena surat itu dibuat oleh pejabat TUN dan pejabat TUN subjek dari TUN. Tapi yang harus dipahami surat semacam itu tidak memiliki kekuatan hukum untuk membuat/menjadikan Alexis ilegal.

Sumber