Berita Dunia Jitu - Daerah perbatasan adalah jendela negara kita. Itulah yang memperlihatkan wajah kita seperti apa. Kalau jalan-jalan di negara lain mulus, di kita juga harus mulus
Begitulah kurang lebih perkataan yang pernah dilontarkan Presiden Joko Widodo tatkala beliau mengunjungi Kota Pontianak dalam rangka kampanye pemilihan presiden beberapa tahun yang lalu sebelum akhirnya terpilih menjadi presiden ke-7 Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa daerah perbatasan haruslah menjadi kebanggaan masyarakat.
Pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta ini tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat khususnya mereka yang lahir dan tinggal di perbatasan. Selama puluhan tahun sejak era proklamasi, tak semua masyarakat perbatasan merasakan bagaimana nikmatnya pembangunan. Selama ini daerah perbatasan hanya dipandang sebelah mata dan terkesan dimarginalkan.
Membangun perbatasan ibarat membangun rumah di tengah hutan. Berbagai macam tantangan harus dihadapi seperti minimnya dana pembangunan, saling lempar tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, wilayah yang terisolasi dan medan yang didominasi oleh hutan belantara, pegunungan hingga jurang yang membuat sulitnya membangun infrastruktur, daerah yang dinilai tidak ekonomis dan segudang masalah lainnya.
Permasalahan ketimpangan pembangunan di perbatasan yang tak kunjung diatasi, akhirnya berdampak langsung pada masyarakat yang tinggal disana. Di zaman yang sudah merdeka berpuluh-puluh tahun ini, masih ada saja sebagian masyarakat yang rumahnya tidak tersambung listrik, sulitnya mencari sumber air bersih bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun sulitnya minta ampun. Tentu, hal ini adalah sebuah ironi di negara yang katanya kaya akan Sumber Daya Alam.
Tak hanya itu, ketika adanya daerah perbatasan yang diklaim negara lain, hilangnya patok-patok perbatasan dan yang lebih mengerikan yaitu ancaman masyarakat yang ingin pindah kewarganegaraan, seolah merupakan hal yang biasa terjadi dan kita semua tak berdaya menghadapi fenomena tersebut. Jika terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin masalah ini akan menjadi cikal bakal dari desintegrasi bangsa di masa mendatang.
Berangkat dari permasalah tersebut, barangkali hal inilah yang membuat pemerintah di bawah komando Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla serius untuk membangun wilayah perbatasan. Hal ini semakin diperkokoh ketika digemakannya Nawa Cita Pemerintah yang didalamnya terdapat sembilan cita-cita yang ingin dicapai pemerintah. Salah satunya adalah poin ketiga yang mengatakan “Membangun Indonesia dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”.
Dilihat dari poin tersebut, sudah sangat jelas akan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran yang termasuk didalamnya adalah daerah perbatasan. Sama halnya dengan tempat lain, maka memang sudah seharusnya daerah perbatasan juga perlu mendapat perhatian khusus utamanya dari pemerintah. Pembangunan jangan lagi bersifat Jawasentris namun harus bersifat nasional.
Karena itu, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan bergerak cepat untuk meminimalisir dan mengejar keterlambatan membangun perbatasan. Presiden Joko Widodo beberapa kali telah mengunjungi perbatasan untuk bisa melihat langsung fakta yang ada di lapangan, mendengar suara-suara yang tak pernah sampai, dan memastikan pembangunan tak mangkrak begitu saja.
Komitmen pemerintah membangun perbatasan, belakangan ini mulai menunjukkan hasil yang progresif. Hal ini ditandai dengan pembangunan berbagai macam sarana, seperti jalan, pembangkit listrik, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan fasilitas umum lainnya.
Berkaitan dengan jalan, selama dua tahun terakhir, pemerintah telah membangun jalan baru sepanjang 520,8 Kilometer yang membentang dari Kalimantan Barat (Kalbar) hingga Kalimantan Utara (Kaltara). Kementerian PUPR juga menargetkan pertambahan jalan perbatasan di Kalimantan sepanjang 161,1 Kilometer untuk tahun 2017. Pembangunan jalan ini akan terus berlanjut dengan target sepanjang 1.900 Km. Selain di Kalimantan, pembangunan jalan juga dilakukan di perbatasan Nusa Tenggara Timur-Timor Leste dan Papua.
Pembangunan jalan ini memang sangat penting sebagai penyambung konektivitas antar daerah dan juga untuk mempermudah akses menuju PLBN. Kondisi perbatasan yang acap kali terisolasi, harus disambungkan kembali salah satunya dengan pembangunan jalan yang saling terhubung. Setidaknya, dengan adanya jalan yang memadai ini, bisa memudahkan masyarakat perbatasan untuk beraktivitas termasuk melakukan kegiatan ekonomi. Tak hanya itu dengan adanya sarana jalan, mampu membuka peluang untuk berinvestasi sehingga diharapkan, perbatasan dapat tumbuh dan berkembang dengan sendirinya.
Selain itu, salah satu yang mencuri perhatian publik belakangan ini adalah kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sekarang kondisinya berubah seratus delapan puluh derajat dari sebelumnya. PLBN yang dulunya terlihat sama sekali tidak menarik, tak terurus bahkan ada yang hampir roboh, kini disulap pemerintah dengan bangunan megah hingga mengundang decak kagum bagi yang melihatnya.
Sebut saja PLBN Terpadu Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, PLBN Terpadu Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, PLBN Terpadu Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, PLBN Terpadu Mota’ain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, PLBN Terpadu Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, PLBN Terpadu Motamasin, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur dan PLBN Skouw, Kota Jayapura, Papua.
PLBN tersebut tentu tak sekadar dibangun pemerintah untuk keperluan penjagaan perbatasan dan melayani masyarakat sekitar saja. Akan tetapi juga dibuat sebagai sesuatu yang dapat dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari PLBN yang didirikan dengan megah serta desain arsitektur yang sungguh menawan. Salah satunya adalah PLBN Aruk yang memisahkan Kalimantan Barat dengan Malaysia. Bahkan Presiden Jokowi sendiri mengungkapkan kalau PLBN ini merupakan yang terbaik dari PLBN lainnya.
Keseriusan pemerintah dan keberanian mengambil resiko dalam hal ini patut diacungi jempol. Di tengah ancaman yang bisa saja terjadi seperti kekurangan pemasukan negara dan kelesuan pertumbuhan ekonomi, namun pemerintah tetap ingin agar perbatasan tumbuh dan berkembang. Meski jika dihitung secara ekonomi, pembangunan ini tentunya banyak menelan biaya.
Kini, rakyat Indonesia boleh berbangga diri dengan semua itu. Akan tetapi pembangunan tak boleh berhenti hanya sampai disitu. Kerja keras di tapal batas adalah sebuah keharusan, tak hanya oleh pemerintah namun juga seluruh warga negara Indonesia. Sebab perbatasan adalah halaman depan negara kita yang harus dijaga dan diperhatikan dengan serius sebagai salah satu ciri bahwa negeri ini benar-benar merdeka.
Sumber
Tidak ada komentar:
Write komentar