Berita Dunia Jitu - Siang kemarin teman saya membagikan berita tentang tertangkapnya Bupati Pamekasan karena diduga korupsi penyaluran dana desa. Beberapa jam kemudian, berita tersebut muncul di seluruh stasiun TV nasional, dan cukup menyedot perhatian masyarakat. Terus terang saya tidak kaget, sebab kepemimpinan di seluruh kepulauan Madura memang janggal. Ada rasa senang, sekaligus sedih. Senang, sebab KPK berhasil membuka kedok pencurian uang negara terhadap orang yang selama bertahun-tahun berkuasa. Dan sedih, karena berulangkali kejadian kasus korupsi, tapi mindset masyarakat belum juga berubah: hanya dengan gelar Kyai, seseorang dianggap mampu menjadi kepala daerah, meskipun kinerjanya terbukti NIHIL.
Orang Madura secara umum memang sangat fanatik pada gelar Kyai. Meskipun yang bersangkutan secara ilmu agama tidak memadai, asal ia keturunan Kyai atau ulama besar, akan tetap dihormati bahkan hingga tujuh turunan padahal secara sifat, perilaku, dan pendidikan jauh dibawah orang yang dulu dituakan. Kyai juga akan dianggap sebagai sosok yang sempurna, bisa memimpin agama sekaligus memegang tampuk kekuasaan di pemerintahan. Ia tak boleh dikritik, karena kritikan akan dianggap mencela. Perkataannya seolah Sabda Nabi, harus diikuti dan dituruti.
Jika gelar ulama atau Kyai dinisbatkan pada orang yang mempunyai ilmu mendalam, maka tidak dengan orang Madura, gelar ini mudah sekali didapat. Seseorang yang punya uang banyak, lalu mendirikan pesantren atau sekolah agama, tak peduli meski yang bersangkutan tidak mengenyam pendidikan, akan dianggap Kyai. Maka tak jarang, pembangunan pesantren hanyalah kedok untuk memperoleh akuan dari masyarakat, dan ujung-ujungnya hanya untuk kekuasaan politik. Gelar Kyai bahkan bisa disandingkan pada orang yang dianggap punya ‘kesaktian’. Entah kesaktian apa yang dimaksud. Di kabupaten Sumenep, seorang lansia punya lebih dari 9 istri juga disebut Kyai! Uedaannn memang.
Semua Bupati di Madura, dijuluki Kyai. Tak terkecuali dengan Bupati Pamekasan yang saat ini tertangkap tangan KPK. Ia terpilih kedua kalinya. Sebelumnya Syafii jadi Bupati tahun 2003-2008 lalu digantikan Kholilurrahman. Pada tahun 2012-2018 Syafii terpilih kembali. Banyak kabar bahwa tahun depan, istrinya akan mencalonkan diri jadi Bupati. Agak jengah saya melihat perputaran kekuasaan yang orangnya itu-itu saja. Hampir tidak ada gebrakan atau pembangunan yang patut dibanggakan dari sosok Syafii, tapi masyarakat tetap memilihnya, karena dia dianggap Kyai.
Tak berbeda dengan daerah lainnya, yaitu Bangakalan, tahun lalu Bupatinya juga tertangkap tangan KPK karena korupsi terkait bisnis dan peyaluran gas alam. Fuad Amin, mantan Bupati Bangkalan itu sebenarnya sudah dua periode terpilih. Masyarakat memilihnya hanya karena ia keturunan kesekian dari Syaikhona Cholil Bangkalan, seorang waliyullah dan ulama tershor, juga salah satu guru Kyai Wachid hasyim, pendiri NU. Syaikhona Cholil sangat dikagumi karena kedalaman ilmu agama. Setelah beliau meninggal beberpaa ratus tahun lalu, keluarganya masih dihormati, hingga turunannya yang entah keberapa. Meskipun secara keilmuan dan tingkah laku sangat jauh berbeda jauh dengan beliau.
Meskipun sudah mendekam di penjara, tapi Fuad Amin masih punya power terhadap penduduk di Bangkalan. Terbukti, ketika sudah 10 tahun memerintah, tampuk kekuasaan diberikan pada anaknya. Dan sang anak yang miskin pengalaman menang telak!!! Mereka memang seperti Raja, tanpa perlu usaha bisa menikmati kehormatan dan kuasaan dengan begitu mudahnya.
Orang-orang kasak kusuk tentang apa yang selama ini dikerjakan oleh Fuad Amin dan putranya. Suramadu yang digadang-gadang akan menjadikan Madura sebagai lebih sejahtera sampai kini tak terwujud. Bangkalan yang dulu diproyeksikan menjadi kota industri degan kehadiran jembatan tersebut ternyata gagal total. Suramadu seolah sia-sia saja dibangun. Yang ada malah masyarakat Madura ramai-ramai melakukan urbanisasi ke Surabaya dan kota besar lainnya. Jika anda ke Madura, dari Suramadu tak ada satupun pabrik berdiri di sana, padahal wilayahnya strategis. Entah apa yang dilakukan para Bupati itu, sehingga tidak ada satupun pengusaha yang mau mendirikan pabrik di sana. Beberapa tahun lalu pabrik sedang dibangun, tapi saat ini pembangunannya terus saja mangkrak dan tidak pernah diteruskan. Mungkin mereka meminta upeti terlalu tinggi dari pengusaha atau alasan apa, entahlah.
Masyarakat tak pernah sekalipun mencela. Di surat kabar Madura, tak pernah sekalipun saya mendapati kritik terhadap pemerintahan yang amburadul itu. Semua bungkam takut terkena karma. Coba bandingkan dengan Sukabumi, yang daerahnya jauh dari pelabuhan, dikelilingi gunung dan tebing curam, namun geliat ekonominya sungguh menakjubkan. Puluhan pabrik berdiri di sana.
Madura memang sarat dengan korupsi. Mungkin para penguasa berpikir, letaknya yang jauh dari Ibukota tak akan tersentuh dan ditangani, jadi mereka bebas saja berbuat seenak perut sendiri. Perlu diketahui, sejak saya masih anak-anak, hingga saat ini saya berstatus ibumuda dengan satu anak, tak ada perubahan sama sekali di kampung tempat keluga saya tinggal. Jalan ke desa-desa di hampir seluruh kecamatan Pamekasan terjal tetap terjal dan berbatu, dan tak layak untuk dilewati. Hanya jalan di kotanya saja yang bagus. Tak ada bedanya kondisi jalan di desa-desa sejak dengan puluhan tahun lalu. Menurut penduduk setempat, jalan tak bisa dibangun karena orang-orang di desa tersebut tidak saat pemilihan kepala desa , kampung tersebut adalah basis kemenangan kepala desa si A. Nah ketika yang menang kepala desa B, jalan kampung tersebut tak berhak diperbaiki. Padahal aturan dari pemerintah sudah semua jalan tak memangdang basis kepala desa mana harus dibangun! Pun dananya sudah ada. Betapa mirisnya, bagaimana mungkin seorang kepala desa, membeda-bedakan warganya hanya gara-gara dulu tak memilinya.
Tak hanya itu mengurus dokumentasi disana membutuhkan uang hingga jutaan, yang tak sesuai dengan aturan semestinya. Jika kita membawa motor dari suatu wilayah, dan ingin memperpanjang STNK nya, motor tak harus dikirim ke kota asal, hanya mengirimkan bukti cek fisik di kota domisili. Dan urusan bisa selesai. Tapi tidak di Pamekasan. Saat saya melampirkan bukti cek fisik kendaraan, pihak SAMSAT menolak, dengan alasan yang sulit diterima akal. Jika mau saya harus mengeluarkan uang 1,5 juta rupiah, katanya untuk pendapatan daerah. Padahal aturan pemerintah telah menetapkan untuk biaya pajak motor sekitar 199.500, sedang biaya STNK 100.000. jadi total biaya hanya 299.500. Memang mungkin ini hanya oknum, tapi mencerminkan betapa bobroknya pemerintahan di Pamekasan.
Kasus di kabupaten Sampang beda lagi. Tiap musim penghujan jalan nasional kebupaten ini selalu terendam banjir hingga mencapai 2 meter. Ingat, tiap tahun sejak puluhan tahun lalu. Ekonomi lumpuh. Jika Sampang banjir, otomatis orang-orang dari Pamekasan dan Sumenep tak bisa ke Surabaya. Saya pernah kejebak banjir ini hingga belasan jam, padahal jaraknya hanya 40 km saja. Jika sudah begitu, penduduk akan melewati jalur pantai utara, yang terjal, berbatu, tak berlampu. Krisis air bersih juga menjadi persoalan yang tak pernah bisa terpecahkan.
Di Sumenep, kabupaten pemasok garam nasional juga tak lepas dari kendala. Berpuluh-puluh tahun petani hidup dalam kemiskinan dan kepapaan. Tak ada aturan pemerintah yang berani menindas para mafia.
Masyarakat bukannya tak tahu persoalan ini. Mereka paham dan sadar bahwa pemerintahan disana bobrok dan layak diganti. Tapi mayoritas mereka diam tak berani menuliskan. Sedikit saja mereka bicara, nyawa bisa jadi ancaman. Yah, begitulah, neegriku, kampungku nan jauh disana. Semoga tertangkapnaya Fuad Amin dan Syafii menjadi pelajaran bagi pejabat-pejabat agar tak mau bekerja keras untuk rakyat.
Rasanya tangan saya sudah letik mengkrtik pemerintahan di Madura. Nyatanya kritikan itu tak pernah sampai. Orang Madura tetap lebih senang mencari sosok Kyai tak berpengalaman daripada seoarang terpelajar dan akademisi. Saya yakin jika misalnya seseorang insinyur setaraf Ridwan Kamil mencalonkan diri jadi Bupati, tak akan menang disana. Masyarakat mudah sekali dikompori dan disebar fitnah dan isu -isu yang berkaitan dengan isu agama. Sedang yang merantau acuh tak acuh, malas mengurusi daerah asalnya.
Era sudah berubah, tapi Madura tetap menjadi pulau gersang, miskin, dan terbelakang. Entah setelah penangkapan dua Bupati, masihkan orang Madura gampang dibodohi dengan embel-embel gelar Kyai?
Sumber
Tidak ada komentar:
Write komentar