Berita Dunia Jitu - Penertiban kolong tol oleh Pemprov DKI Jakarta memang harus segera dibereskan, karena bagaimana pun juga kolong tol bukanlah sebuah lokasi yang dapat dijadikan tempat tinggal. Selain terkesan semberawut juga tidak aman untuk dijadikan tempat tinggal.
Pemprov DKI Jakarta sekarang yang masih di bawah kepemimpinan Djarot Saiful Hidayat telah merencanakan untuk membersihkan kolong tol dari penghuni-penghuni liar. Sampai-sampai Pemprov DKI mengajukan izin kepada Menteri PUPR agar dapat mengelola kolong tol di Jakarta.
Nanti kolong-kolong tol ini akan dijadikan taman bermain atau tempat parkir sehingga nantinya tidak digunakan oleh masyarakat untuk membangun tempat hunian liar di sana.
“Dan sudah disetujui, dulu sebenarnya sudah ada PKS (perjanjian kerjasama) antara kami dengan Ditjen Bina Marga, tetapi sudah kadaluarsa, ini kami perbarui lagi,” ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (18/7/2017).
“Jadi supaya tidak jadi permukiman liar atau parkir liar. Ini beliau (menteri) setuju,” ujar Djarot kepada Kompas.
Tentu saja rencana Pemprov DKI yang ingin menggusur tempat hunian liar di kolong tol ini mendapat perlawanan dari penghuni kolong tol. Salah satu penghuni kolong tol yang akan melakukan perlawanan adalah yang bertempat di kolong tol Sedyatmo. Alasan mereka tidak mau digusur karena mereka sudah mendiami tempat tersebut puluhan tahun. Jika digusur mereka khawatir tidak akan bisa mendapatkan tempat tinggal lagi.
Lalu kepada siapa mereka minta pertolongan? Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Anies Baswedan, Kenapa harus kepada Anies Baswedan dan bukan kepada Gubernur Djarot Saiful Hidayat? Mana berani mereka mengadu kepada Djarot? Pasti akan langsung di-cut oleh Djarot dan mereka akan tetap digusur. Sedangkan kepada Anies mereka masih punya harapan untuk tidak digusur, meski mereka tahu bahwa menghuni kolong tol itu menyalahi peraturan.
Dan sekarang mereka menagih janji kepada Anies Baswedan yang telah menjanjikan kepada mereka tidak akan ada penggusuran jika Anies-Sandi terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Sekarang Anies-Sandi sudah menjadi terpilih, maka satu-satunya harapan mereka untuk tidak digusur adalah meminta perlindungan kepada Anies Baswedan.
Istilahnya kami datang meminta perlindungan-lah. Kata Pak Anies akan dirapatkan. Beberapa hari kemudian saya tanyakan ke koordinator wilayah (Abdi Rakyat). Kata mereka sudah di-backup, artinya enggak ada penggusuran,” ujar Mardi.
“Saya tetap akan tagih janji Pak Anies untuk tidak menggusur,” ujar Edy. Berdasarkan catatan Kompas.com, pada Sabtu (29/10/2016) atau semasa kampanye Pilkada DKI Jakarta, Anies berkampanye di kolong Tol Sedyatmo.
“Kalau pemimpin itu yang dipegang janjinya. Ya kami berharap Pak Anies tetap pada janjinya saat kampanye,” ujar Mardi.
Apakah Anies akan memenuhi permintaan mereka? Inilah dilema buat Anies yang telah mengumbar janji ketika kampanye dulu. Semboyan ‘keberpihakan’ kini menjadi sebuah bumerang buat Anies. Digusur salah. tidak digusur akan terkesan Anies membiarkan Jakarta menjadi kumuh kembali, jika ini sampai terjadi maka kinerja Anies nanti akan dipertanyakan kembali oleh warga Jakarta. Apalagi jika hasil kerjanya di bawah kinerja Basuki Tjahaja Purnama. Bagaimana ya kalau hasil kerja Anies di bawah standar kerja Ahok? Bukankah Anies mengatakan bahwa Ahok tidak mengerti tentang anggaran? Kalau Anies menghabiskan anggaran yang ada tetapi hasil kerjanya tidak kelihatan bukankah malah akan mendapat kecaman dari warga Jakarta?
Dan kini terhadap permintaaan penghuni kolong tol Sedyatmo, apakah Anies akan mengikuti kehendak mereka? Agar tidak dibilang sebagai pemimpin yang tidak memegang janji, seharusnya Anies memang harus membela penghuni kolong tol Sedyatmo ini. Apalagi penghuni kolong tol Sedyatmo adalah para relawan Anies-Sandi yang memenangkan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu.
Ya, Bagaimana pun juga Anies Baswedan harus membela mereka. Selain karena penghuni kolong tol Sedyatmo adalah relawan Anies-Sandi, juga penghuni kolong tol telah memenuhi syarat program DP 0 rupiah. Karena memenuhi kolong tol tidak perlu membayar DP, tidak perlu mencicil angsuran, dan mereka juga termasuk warga Jakarta yang berpenghasilan di bawah Rp7 juta per bulan. Karena syarat DP 0 sudah terpenuhi, maka sudah sewajarnya Anies Baswedan membela penghuni kolong tol.
Sumber
Tidak ada komentar:
Write komentar