Berita Dunia Jitu - Partai pendukung pemerintah yang satu ini mengalami masa-masa tidak menentu belakangan ini. Sikap politiknya kerap reaksioner dan pragmatis. Inkonsistensi sikap partai politik memang bukan barang baru dalam konstelasi politik. tetapi sikap sikap politik PAN ini memang sedikit banyak menimbulkan kegerahan.
Kalau dicermati dengan baik, sikap PAN yang mulai (semakin) aneh ini didorong oleh sikap Mbah Amien Rais (AR), sesepuh PAN. Sikap AR yang bersebrangan hebat dengan pemerintah era Jokowi, diduga banyak pihak karena tidak kebagian jatah kue pembangunan oleh Jokowi. Perbedaan yang ekstrim mudah ditemukan jika dibandingkan dengan sikap AR saat SBY berkuasa.
AR tampak sangat adem, begitu tenang, tidak ‘blingsatan’ seperti saat ini. Kalau dilihat-lihat, memang rezim Jokowi ini cukup kejam. Mantan Ketua MPR dengan gelar dan catatan prestasi seabrek ini tidak diberikan kue yang cukup besar di dalam pemerintahannya. yang tambah menohok adalah, kasus AR pun mulai digodok oleh KPK. Ia pun makin gelap mata, manakala kasus-kasusnya mulai diobok-obok KPK.
Soal perlakuan KPK ke AR ini lantas berpengaruh 100 persen terhadap sikap PAN. PAN yang awalnya menolak hak angket DPR terhadap KPK, langsung berbalik arah mendukung sikap politik DPR tersebut. Sikap politik yang berubah hanya 24 jam ini menimbulkan tanda tanya besar. Kalau AR merasa tidak bersalah, kenapa Ia harus merespon hasil investigasi KPK dengan begitu kalap?
Membahas PAN tidak terlepas dari peran AR. Begitu juga sebaliknya. Membahas AR, tidak terlepas dari PAN, sebagai instrumen politik AR.
Sedari awal Jokowi mengira dengan menundukkan Zulkifli Hasan (ZH), Ketua PAN, maka PAN bisa dikendalikan sama sekali. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Meski telah diberi jatah satu kursi menteri. Rupanya untuk hal ini, tali kekeluargaan tetaplah menjadi faktor determinan dalam menentukan sikap politik.
Hubungan besan antara AR dan ZH, lebih kuat pengaruhnya dibanding pengaruh Jokowi. Pun, kalau dicermati, tampak bahwa sebenarnya ZH berada dalam kondisi dilematis. Secara politis dan moral, Ia berhutang pada Jokowi. Dan Ia harus bisa mempertanggungjawabkannya pada Jokowi. Tetapi secara kekeluargaan, dorongan dari AR tidak bisa dinafikkan. Apalagi AR juga adalah pendiri PAN.
Inkonsistensi PAN dalam mendukung pemerintah, tidak hanya soal angket KPK saja. Dalam Rapat Paripurna UU Pemilu, PAN kembali mengambil sikap berlawanan dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah. Perdebatan alot yang dalam paripurna menyasar pada ambang batas President Treshold (PT) dan metode konversi suara.
Usulan mengenai poin PT ada tiga opsi yaitu, Pertama; PT 20-25 persen diusulkan oleh pemerintah dan didukung oleh 6 partai pendukung pemerintah. Enam partai pendukung pemerintah yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP. Kedua, PT 10 persen diajukan oleh PAN. Ketiga, PT 0 persen diajukan oleh empat partai yakni; Gerindra, PKS, Demokrat.
Sedangkan mengenai metode konversi suara, PAN menawarkan opsi kuota hare, sedangkan pemerintah ngotot menggunakan metode Sainte Lague Murni. Metode konversi suara mempengaruhi jumlah kursi setiap parpol yang lolos ke DPR.
Metode sainte lague murni menerapkan bilangan pembagi suara berangka ganjil seperti, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Metode sainte lague ini dalam melakukan penghitungan suara bersifat proporsional yaitu tidak ada pembedaan dan tidak memihak apakah itu partai kecil ataupun partai besar.
Metode kuota hare adalah metode konversi suara dengan cara dihitung berdasarkan jumlah total suara yang sah (vote atau v) dibagi dengan jumlah kursi yang disediakan dalam suatu distrik (seat atau s).
Terdapat dua tahapan yang perlu dilalui untuk mengkonversi suara menjadi kursi di parlemen melalui teknik penghitungan Kuota Hare atau yang lebih dikenal dengan istilah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) ini. Pertama, menentukan harga satu kursi dalam satu daerah pemilihan dengan menggunakan rumus v/s.
Tawaran PAN soal opsi 10 persen PT hanyalah tawaran untuk menunjukkan warna yang berbeda. Karena opsi soal PT ini sudah menggambarkan dua faksi yang dominan yaitu, hitam dan putih. Antara 20-25 persen dan 0 persen. PAN bermain pada tataran abu-abu. Tidak jelas berdiri di pihak yang mana.
Sikap yang abu-abu ini akhirnya diafirmasi dengan pilihan sikap walk out, bergabung dengan tiga partai yang sebelumnya menawarkan opsi 0 persen. Artinya secara politis, PAN ingin membangun citra bahwa Ia tidak pro-oposisi. Juga tidak pro-pemerintah secara vulgar. Dalihnya dengan menawarkan opsi alternatif. Meski pada akhirnya, belangnya ketahuan juga.
“Menurut saya, tidak perlu di dalam koalisi tersebut. Dengan demikian, tidak ada lagi dalam kabinet. Lebih baik mundur dari koalisi dan dari kabinet,” ujarnya.
Berkenaan dengan hal itu, meski adalah hak perogratif presiden, kiranya Jokowi tidak tutup mata sama sekali dengan sikap plin-plan dari PAN ini. Jokowi bukan politisi yang terlalu vulgar dalam menilai dan menggeser orang. Sikap politiknya sangat cermat dan sulit diprediksi.
Berangkat dari sepak-terjang PAN yang mbalelo dengan kendali AR yang kembali ke gelanggang politik nasional ini, menguatkan dugaan penulis akan terdepaknya posisi mereka dalam kabinet. Apalagi isu reshuffle tampak menguat satu minggu terakhir.
Semoga!
Sumber
Tidak ada komentar:
Write komentar