Berita Dunia Jitu - Mengikuti kecenderungan proses politik, seperti menebak buah manggis, hanya mereka sendiri dan Tuhan saja yang tahu apa yang tersembunyi di dalam diri masing-masing.
Pengetuk palu keputusan disahkannya pansus hak angket KPK, kita tahu dilakukan wakil ketua DPR Fahri Hamzah, yang sangat getol mengkritisi pemerintah dan jajaran eksekutif. Dan Fraksi pendukung pemerintahpun seperti terhipnotis untuk mengamini pembentukan pansus ini, meskipun isyarat Presiden untuk berupaya menguatkan KPK, para pendukung ini seperti merasa kepalang basah.
Apa lacur, satu demi satu fraksi koalisi merah putih menyatakan mundur dan menarik utusannya di pansus, dan kini tinggallah fraksi pendukung Jokowi yang bertahan. Tersiar berita, fraksi PAN cenderung mengikuti langkah mereka yang sudah lebih dulu menarik utusannya.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berpotensi menarik perwakilannya dari panitia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto menuturkan, hal itu lantaran kerja pansus mengarah pada pelemahan komisi antirasuah. “Kami akan evaluasi apakah kami akan menarik anggota kami atau tetap bertahan. Tapi kecenderungan kami setelah kami pantau kinerja pansus itu kemungkinan besar akan kami tarik,” kata Yandri saat dihubungi, Rabu (26/7/2017).
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan pada Rabu (25/7/2017) kemarin menyatakan, PAN melihat perkembangan pansus selama sebulan ke depan. Setelah itu partainya akan menentukan sikap. Namun, ia tetap menginstruksikan anggota fraksinya agar menjamin tak ada agenda yang melemahkan KPK di dalam pansus (kompas.com).
Entah faktor kebetulan atau memang inilah alasan sesungguhnya dibalik kecenderungan langkah PAN. Di dalam kesaksiannya di depan pansus, Julianis yang mantan orang dekat Nazaruddin, menyebut nama Elza Syarief sebagai mengetahui kejadian yang dituduhkannya, bahwa rekannya sesama bawahan Nazaruddin memberikan sejumlah uang kepada mantan Komisioner KPK berkenaan dengan permintaan Nazar mendapatkan keringanan tuntutan.
Boleh jadi Elza yang adalah kader PAN, merasa kecewa dengan pansus dengan pemanggilan Julianis sehingga namanya terseret dalam pembahasan. “Secara dekat saya nggak kenal dengan Pak Adnan, 1-2 kali itu saat beliau di Kompolnas di mana saya saat itu ada persoalan. Seinget saya dua kali bertemunya di sana,” jelasnya. “Saya katakan tegas KPK tidak pernah memberikan kemudahan bagi Nazaruddin, dan kemudian Nazaruddin kan kasusnya diproses di persidangan. Kalau dia dapat remisi (karena) dia justice collaborator (seperti) yang disampaikan Yulianis, itu fitnah dan tidak benar,” terangnya. Tudingan Yulianis lain yang ditepis Elza yakni soal dugaan mengintimidasi saksi. Elza menegaskan tidak pernah mengintimidasi saksi termasuk ketika melakukan pertemuan di Lapas Cipinang (detik.com).
Dalih mereka keluar dari pansus, yang muncul ke permukaan adalah karena kecenderungan pansus yang akan melemahkan KPK, tetapi benarkah demikian ? Jika ya, maka seharusnya sejak awal pembentukannya mereka sudah mengira dan berhitung. Nama yang disebutkan saja “Pansus Angket KPK”, sudah jelas arahnya untuk menggugat keberadaan, atau setidaknya mempermasalahkan sepak terjang KPK. Dan hasil akhir dari pansuspun dipastikan berupa rekomendasi, yang haqqul yakin akan memuat pembatasan kewenangan anti rasuah itu.
Masalah sebenarnya, ketika mereka mulai merasa ibarat memukul air di dulang terciprat muka sendiri, ketika kehendaknya menyerang lawan tetapi yang terkena diri sendiri, baru tersadar tidak ada gunanya bersusah payah.
Buah dari keterangan Julianis di depan pansus angket KPK kini bahkan melebar menjadi cabang pemberitaan baru. Pengacara Elza Syarief berencana menyurati KPK untuk mendorong KPK menjadikan Yulianis sebagai tersangka. Elza menduga Yulianis ikut terlibat dalam sejumlah perkara korupsi yang menyeret M Nazaruddin. “Saya justru ingin komplain ke KPK kenapa tidak memproses dia. Padahal KPK punya catatannya lengkap, dan semua data diterima dari Yulianis. Saya akan mendorong KPK untuk mentersangkakan Yulianis,” ujar Elza di kantornya, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 26/7/2017 (detik.com).
Fraksi Gerindra, yang sudah bulat menyatakan diri keluar dari keikut sertaannya di pansus angket KPK, semakin tampak sebagai fraksi yang tidak konsisten. Dari tindakan walk out ketika rapat paripurna pembentukan pansus, kemudian berubah menjadi pengirim utusan, dan terakhir kembali berbalik arah. Bisa jadi ini adalah aslinya ulah untuk memberi perangkap kepada lawan-lawan politiknya dari fraksi lain, seolah-olah mendukung, tetapi demi citra dan dukungan konstituen menjelang pemilu yang akan datang, merekapun membiarkan pansus keropos ditinggalkan fraksi oposisi.
Tidak ada komentar:
Write komentar