Berita Dunia Jitu - Belum genap sebulan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memimpin Jakarta, tudingan yang tidak mengenakkan justru datang dari Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono. Wajar saja Waketum Gerindra ini kecewa dengan Anies-Sandi karena, karena menurutnya Anies-Sandi telah mengingkari janji pada saat mereka berkampanye.
Sebelum membahas tudingan dari Waketum Gerindra ini, mari kita simak apa yang telah dilakukan oleh Anies Baswedan – Sandiaga Uno ketika mulai menjabat sampai sekarang ini.
Pada hari pelantikan, Anies sudah menuai banyak kecaman karena menggunakan kata ‘pribumi’ ketika menyampaikan pidatonya. Banyak kalangan menilai bahwa Anies telah mencederai kebhinnekaan negeri ini. Negeri yang terdiri dari banyak suku, ras dan bahasa ini menjadi satu Indonesia, tanpa membeda-bedakan asal-usul dan agama. Maka tidak sepantasnya Anies menggunakan kata ‘pribumi’, karena kita semuanya sama, yaitu Warga Negara Indonesia tanpa membedakan asal-usulnya.
Hari berikutnya giliran Sandiaga Uno yang membuat heboh. Karena menggunakan running shoes ke kantor, bukannya menggunakan sepatu pantofel warna hitam seperti yang diamanatkan pada Pergub DKI No.23/2016 tentang Pakaian Dinas. Bukan itu saja Sandiaga Uno juga tidak menggunakan ikat pinggang yang mana harus dikenakan pada saat ngantor. Hari selanjutnya giliran Anies Baswedan yang memakai sepatu pantofel warna coklat dan bukan hitam. Belum apa-apa Gubernur dan Wakil Gubernur sudah memberikan contoh yang tidak baik kepada pegawai Pemprov DKI Jakarta. Bahkan Sandiaga Uno sambil menyindir mengatakan bahwa cara berpakaian pun ada Pergubnya.
Anies-Sandi juga membuat heboh pada saat acara pegawai Pemprov DKI Jakarta di Puncak. Rombongan Anies-Sandi dituding tidak berkoordinasi dengan pihak kepolisian, sehingga pada saat penerapan satu arah menuju Puncak, justru rombongan Anies-Sandi melawan arus. Tentu tindakan ini banyak dikecam publik. Seakan-akan Anies-Sandi bertindak sekehendak hati meski pun bukan di daerah kekuasaan Anies-Sandi.
Yang banyak menyita perhatian publik beberapa hari terakhir ini adalah tentang penutupan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Meski bukan secara terang-terangan menutup seperti yang dilakukan oleh Ahok terhadap Stadium, namun tindakan dari Gubernur Anies ini banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Walau dengan tidak memperpanjang ijin operasional Alexis, Anies sudah banyak mendapatkan pujian. Karena dengan tidak memperpanjang ijin operasional, otomatis Alexis tidak lagi dapat menjalankan usahanya.
Dengan tidak memperpanjang ijin operasional Alexis, Pemprov DKI mengaku telah mengantongi bukti-bukti pelanggaran yang telah dilakukan oleh Alexis. Meski masih menyisakan tanda tanya karena sampai sekarang Pemprov DKI belum menunjukkan bukti-bukti pelanggaran tersebut. Apakah memang benar ada pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak Alexis, sehingga ijin operasionalnya tidak diperpanjang ataukah hanya karena rumor yang mengatakan demikian? Apakah Alexis akan menggugat ke pengadilan mengenai tidak diterbitkannya ijin operasional meski semua syarat telah dipenuhi? Kita akan lihat nanti.
Dan yang baru-baru ini terjadi, sampai-sampai Anies-Sandi dituding menipu oleh Waketum Gerindra adalah karena Anies-Sandi telah menetapkan UMP DKI Jakarta sebesar Rp.3.648.035,- sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.
Dengan penetapan UMP DKI Jakarta berdasarkan PP No.78/2015 ini Waketum Gerindra menilai bahwa Anies-Sandi telah menipu kaum buruh. Karena pada saat kampanye Anies-Sandi telah menandatangani kontrak politik dengan kaum buruh yang membuat klausul bahwa mereka tidak akan menggunakan PP 78 sebagai dasar penetapan UMP DKI Jakarta.
"Karena itu kaum buruh kecewa berat dan merasa ditipu oleh Anies-Sandi yang menetapkan UMP DKI Jakarta mengunakan PP 78 Tahun 2015," ucap Arief seperti yang dikutip dari Jawa Pos.
Tentu dengan ditetapkannya UMP Jakarta berdasarkan PP No.78/2015 tersebut Anies-Sandi dianggap telah menipu kaum buruh yang selama ini menjadi pendukung Anies-Sandi. Bahkan kaum buruh menilai Anies-Sandi lebih parah dari Ahok ketika menetapkan UMP DKI Jakarta. Kekecewaan dari kaum buruh ini, membuat mereka akan melakukan demo besar-besaran menolak penetapan UMP DKI Jakarta sebesar Rp.3,6 juta tersebut yang mana mereka mengharapkan UMP DKI Jakarta sebesar Rp.3,9 juta sesuai dengan Indeks Kehidupan Layak di Jakarta.
Bagaimana ini Anies-Sandi? Belum-belum sudah mengecewakan pendukungnya, apakah nanti akan mengecewakan seluruh warga Jakarta?
Ah sudahlah, demikian saja biarlah Anies-Sandi menyelesaikan permasalahannya...
Sumber
Tidak ada komentar:
Write komentar