Berita Dunia Jitu - Semakin ke sini semakin kacau saja ibu kota negara yang bernama Jakarta ini. Akibat perubahan ke arah yang katanya keberpihakan itu, ibu kota negara yang sudah capek-capek dan pontang-panting ditata dengan baik sejak era Jokowi, Ahok dan Djarot kini di era Anies-Sandi berpotensi berkumis (berantakan, kumuh, miskin) lagi.
Belum ada sebulan menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubenrur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah sepakat satu suara akan embat lima biji Pergub besutannya Ahok dulu. Ini baru sebulan lho menjabat, masih ada 59 bulan lagi yang sudah barang tentu akan dijejali dengan berbagai dagelan stand up komedi lainnya.
Sesuatu yang baik bukannya dikembangkan, ini malah sebaliknya, dikembalikan ke asal muasalnya dulu. Padahal Pergub-pergub tersebut disusun dan diterbitkan Ahok melalui kajian-kajian yang mendalam dari para ahli dibidangnya.
Bukannya bekerja mencari solusi banjir dan kemacetan di Jakarta, ini malah seolah-olah balas dendam kesumat ke Ahok dengan memutilasi semua Pergub yang dibuat Ahok. Saya kok melihat Anies-Sandi ini seperti orang yang kebingungan mau ngapain.
Ujung-ujungnya warga DKI juga yang jadi korban jika sesuatu yang baik diutak-atik demi tujuan politis yang terselubung. Pemimpin yang bijaksana seharusnya menyempurnakan peraturan yang sudah dibuat oleh pemimpin sebelumnya, bukan malah sebaliknya dengan mengacak-acak peraturan-peraturan yang sudah ada.
Ini bukan soal move on atau belum move on. Pilkada telah usai. Hanya orang TOLOL yang kurang kerjaan saja yang menghubung-hubungkan kebijakan-kebijakannya Anies-Sandi dengan soal move on atau tidak move on. Ini soal kinerja kepala daerah ibu kota negara dan harkat hidup orang banyak di kota ini.
Lihat saja lima biji Pergub besutannya Ahok yang disikat Anies-Sandi itu. Yang Pertama yaitu tentang kebijakan larangan sepeda motor melintas di jalan Protokol.
Pergub tersebut disundul Ahok untuk mengatasi kemacetan di jalan Sudirman-Thamrin hingga ke Medan Merdeka Barat yang berisi larangan sepeda motor dari pukul 06.00-23.00 WIB. Pengendara motor diizinkan melintas pada pukul 23.00-05.00 WIB.
Menurut Anies Baswedan yang super duper bijak itu, pergub tersebut adalah bentuk diskriminasi terhadap pengendara motor sehingga si beliau ini pun mencabut larangan tersebut agar tidak ada diskriminasi dengan membuka akses seluruh area.
Mbok ya jangan ada dusta diantara kita, boss. Tujuan dibuatnya aturan tersebut untuk mengurangi kemacetan dan agar masyarakat beralih ke transportasi umum sehingga tidak macet.
Ini bukan soal masalah diskriminasi, akan tetapi masalah pengaturan dalam kaitannya untuk mengatasi kemacetan. Dalih diskriminatif adalah alasan yang mengada-ada, tidak ada pengaruhnya sama sekali.
Inilah akibatnya kalau salah menafsirkan arti diskriminatif. Kalau bicara soal disklriminatif, kalau begitu buka jalan tol untuk sepeda motor, trotoar boleh dilewati motor, hapus ganjil-genap, bukankah itu diskriminatif?
Bikin aturan kok bawa-bawa perasaan, bukan pakai logika dan fakta. Aneh. Lama-lama para Investor pada kabur semuanya karena Jakarta sudah tidak bersahabat lagi akibat kemacetan yang semakin menggila.
Yang kedua, aturan sepeda motor pada ruas jalan yang dikenakan sistem ERP. Anies ingin ERP tidak hanya diterapkan untuk mobil saja, akan tetapi juga diberlakukan buat sepeda motor. Dengan demikian maka menurutnya sepeda motor dapat mengakses jalan mana pun.
Dimana-mana tuh ya di negara manapun di belahan dunia ini ERP itu diberlakukan untuk menekan jumlah kendaraan, lha ini malah terbalik, motor juga diberlakukan. Apa tidak tambah menumpuk jumlah kendaraan? Sebenarnya Anies Baswedan ini mengerti apa tidak sih apa itu ERP?
Yang.ketiga, Pergub tentang Reklame. Pergub besutan Ahok tersebut mewajibkan agar reklame hanya boleh berupa LED, tujuannya untuk mencegah kecelakaan akibat reklame yang rubuh.
Lihat saja JPO di Pasar Minggu yang ambruk dulu karena Reklamenya terlalu berat. Saya heran kenapa aturan tentang reklame ini diutak-atik Anies-Sandi. Saya kok mengendusnya sepertinya ada modus keberpihakan terhadap pengusaha mengingat Sandiaga Uno juga pengusaha.
Sebaiknya jangan modus Abunawas dalam membuat kebijakan. Jangan merencanakan sesuatu yang justru hanya merugikan warga dan menguntungkan pengusaha.
Yang keempat, yaitu Pergub tentang konsep penataan kawasan Kota Tua. Pergub tersebut diterbitkan Ahok terkait penataan Kota Tua, termasuk di dalamnya penataan Museum Bahari dan Masjid Luar Batang.
Kini Anies akan bangun kembali permukiman warga yang dulu digusur Ahok di Kampung Akuarium, Jakarta Utara. Kampung Akuarium dan Pasar Ikan dulu digusur Ahok karena masuk dalam rencana induk penataan cagar budaya kawasan Kota Tua.
Disini saya merasa heran dengan kebijakannya Anies ini. Bukankah yang namanya cagar budaya itu dimana-mana harus dilindungi, dirawat dan dikelola dengan baik oleh pemerintah? Lha kok ini cagar budaya malah dipakai buat dibangun pemukiman warga liar yang menyerobot tanah negara? Aneh, bukan?
Yang kelima, yaitu pergub terkait larangan kegiatan keagamaan di kawasan Monas. Kini Anies ingin Monas digunakan untuk kegiatan keagamaan. Apa tidak salah Monas dijadikan sebagai kegiatan keagamaan? Untuk apa ada masjid Istiqlal sebagai masjid terbesar se-Asia Tenggara di dekat situ? Gereja terbesar pun juga ada kok disekitar Monas.
Selain itu, Monas itu kan Monumen Nasional, artinya bukan punya orang Jakarta doang, melainkan punya seluruh orang Indonesia dengan berbagai agama dan keyakinannya.
Kalau memang Anies-Sandi ingin Monas dijadikan tempat aktifitas keagamaan, maka semua agama boleh mengadakan acara keagamaan disitu, bukan hanya agama Islam saja.
Artinya orang Hindu, Budha, Kristen, dan agama lain juga berhak mengadakan aktifitas keagamaan disitu. Jangan nanti kalau orang Kristen bikin ibadah KKR di Monas, nanti dituding Kristenisasi lagi sama FPI.
Biarlah Monas tetap jadi monumen bersejarah sebagai salah satu sarana wisata kota, tidak usah pakai embel-embel aktifitas keagamaan lagi. Lama-lama Monas nanti dijadikan tempat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dengan embel-embel 212, 414 dan aksi-aksi nomor togel lainnya.
Pergub yang sudah bagus kok bisa-bisanya diobrak-abrik dengan alasan yang kurang kuat. Kelihatan banget niatannya mau balas dendam. Kalau mau balas dendam sama Ahok mbok ya mikirin kepentingan warga banyak.
Jangan hanya bisanya bersilat lidah dengan kata-kata manis, namun dalam pelaksanaanya hanya bikin susah orang banyak saja.
Sumber
Tidak ada komentar:
Write komentar