Berita Dunia Jitu - Wagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno akhirnya mengakui bahwa mewujudkan program rumah DP 0% tidak mudah.
“Kita udah sampaikan berkali-kali diprioritaskan untuk vertikal karena lahan di Jakarta kan sulit, diprioritaskan untuk vertikal. Kebijakan itu bukan kebijakan yang baru, udah diputusin waktu semasa kita lagi mempersiapkan, waktu sinkronisasi. Itu adalah bagian dari yang lagi digodok, yang lagi dimatangkan. Salah satu yang dikecualikan di Peraturan BI itu adalah program pemerintah dan itu menyangkut subsidinya juga. DP 0 rupiah soal penyediaan rumah dan tanah sebesar Rp 800 miliar.”
Yang menjadi permasalahan bukanlah mewujudkan rumah saja, melainkan rumah tapak atau vertikal. Kalau hanya menyediakan rumah, tidak perlu beli pun mungkin bisa dilakukan Pemprove DKI Jakarta. Cukup gelontorkan dana sebanyak mungkin untuk membangun rusun, lalu dibagikan ke warga secara gratis hanya tinggal pakai. Bisa saja. Tetapi bahayanya DKI Jakarta akan bangkrut dan gulung tikar. Tetapi bisa? Ya bisa. Setelah itu apa yang terjadi yah tidak tahu....
Kelihatannya gampang saja ngomongnya yah. Tetapi tunggu dulu, tidak segampang itu menghindar, hanya mengeluarkan pernyataan lalu selesai. Sandiaga tidak bisa membohongi warga DKI, sebab ada banyak bukti-bukti pernyataan soal rumah DP 0% atau 0 Rupiah adalah rumah tapak.
Masih ingat janji kampanye gak bro?
Pada saat debat Pilkada DKI Jakarta, Anies mengatakan bahwa kepada warga DKI diberi pilihan rumah tapak atau rumah susun (vertical housing), yang dapat diakses di jejak digital internet, seperti youtube.com Dan liputan6.com dalam pemberitaannya mencatat pernyataan-pernyataan Sandiaga Uno demikian:
"Saya istikamah akan hadirkan rumah dengan DP nol rupiah itu angkanya Rp 300 sampai Rp 350 juta. Tempatnya sudah kami identifikasi, tapi tidak bisa kami rilis. Mohon maaf, karena banyak sekali spekulan yang akan bermain tanah. Kami sudah identifikasi. Percayalah, saya sudah pernah buat bisnis dari nol.
Waktu Mas Anies kasih tugas saya buat bikin program nol rupiah ini, saya sudah riset, membawa beberapa panel, ahli-ahli, dan mereka menyatakan ini bisa dilakukan dan ada landasan hukumnya. Sudah dilakukan di beberapa negara yang lain. Mestinya diskursusnya itu berkaitan dengan bagaimana membuat program itu lebih baik.”
Inilah sekarang yang dituntut warga DKI Jakarta, yang kemarin memilih karena tergiur rumah tapak DP 0% dan yang kecewa jagoannya dikalahkan dengan janji-janji manis ala Anies, bahwa (1) tempat sudah diidentifikasi dan (2) sudah melakukan riset serta (3) memiliki landasan hukum yang jelas.
Kebohongan Sandiaga Uno dalam kampanye Pilkada 2018
Kedua, sudah melakukan riset dan membawa beberapa panel, ahli-ahli. Sudah melakukan riset artinya, segala sesuatu yang diperlukan dalam realisasi program rumah DP 0% sudah siap. Maka ketika disahkan menjadi wagub, langsung eksekusi. Bukan lagi soal rumah tapak atau vertical housing. Dan sampai sekarang belum kelihatan batang hidung para ahli yang disebutkan Sandi. Rencana mereka pun tidak dirilis sampai hari ini. Mungkin Sandi masih merahasiakan yah. Tapi kalau tidak, dasar pembohong….
Ketiga, memiliki landasan hukum yang jelas. Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Doni P Joewono, Program DP 0% ini bisa direalisasikan. Tetapi syaratnya ada, yaitu jika ada jaminan dari pemerintah pusat dan daerah.
"Tapi nanti kalau dijamin oleh pemerintah pusat dan daerah, itu boleh. Nanti kalau banknya collapse, yang rugi kita semua. Jadi ada pengecualian, asal pemerintah yang cover, bank hanya membantu, kalau ada subsidi bukan urusan bank. Dananya pakai APBN, jadi Pemprov DKI hanya mengeluarkan satu persen uang muka dari Rp 345 juta, jadi hanya Rp 3,5 juta. Jadi kalau kerjasama FLPP hanya mengeluarkan Rp 3,5 juta dikalikan (misalnya) 50 ribu unit rumah, cuma Rp 167 milliar. Tapi tadi di-challenge sama Wagub supaya skemanya di-private dulu, kira-kira kalau sama swasta orang mau tidak. BUMD mengelola skemanya, kalau sudah mentok subsidi dari APBD.”
Dari segi hukum mungkin tidak seperti yang ditakutkan sebelumnya. Tetapi soal risiko dan tanggung jawabnya, bagaimana Sandi akan bekerja sama dengan pemerintah pusat sementara pemerintah pusat sendiri sudah memiliki program rumah dengan DP 1%. Jadi tolong dipahami agar tidak tersesat dengan kebohongan yang dilakukan Sandi.
Kalau toh suatu program menampung lebih besar risiko daripada keberhasilan, apakah itu bukan program bohongan? Kalau toh harus bekerja sama dengan pemerintah pusat yang sudah terlebih dahulu merealisasikan rumah DP 1%, apakah itu bukan program bohongan?
Kesimpulan
Saya bukan tidak bahagia dan senang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berhasil merealisasikan rumah DP 0%-nya itu. Saya akan memuji mereka dari ketulusan hati karena mereka melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa dilakukan oleh Ahok. Tetapi stop laying and keep working. Sudah jadi gubernur. Sekarang waktunya bekerja dengan sekuat tenaga.
Saya yakin, keberhasilan memajukan Jakarta dengan cara yang halal, meski kekuasaannya didapat dengan cara penuh tanda tanya atau yang bagi sebagian orang termasuk saya sendiri didapatkan secara tidak halal, akan menenggelamkan nyinyiran-nyinyiran dari berbagai pihak.
Rakyat Indonesia pada umumnya dan warga Jakarta pada khususnya tidak menginginkan rangkaian indah kata-kata manis dari seorang pejabat dan pemimpin. Mereka sangat mengharapkan pemimpin dan pejabat yang bekerja. Sebab mereka, secara tidak langsung, menggantungkan hidup dan masa depan mereka pada pemimpin.
Sumber
Tidak ada komentar:
Write komentar