Berita Dunia Jitu - Menarik melihat taktik Jokowi dalam menekuk HTI. Jokowi lebih dulu membiarkan opini berkembang di masyarakat yang menginginkan pembubaran ormas ini. Lewat Menkopolhukam, kekuatan HTI kemudian dipetakan. Ternyata ormas ini sudah mengakar kuat selama dua puluh tahun di Indonesia tanpa gangguan.
Dalam sepuluh tahun terakhir, HTI sudah sukses menyusup ke berbagai lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif. Akar mereka sudah tertancap dalam dan sulit untuk mencabutnya begitu saja. Butuh strategi khusus plus alat khusus untuk menumbangkannya. Karena itu Jokowi dipaksa hati-hati. Ia tidak membubarkan atau melarang langsung ormas HTI itu.
Lewat Menkopolhukam Wiranto, 8 Mei 2017 lalu, Jokowi hanya mengeluarkan pernyataan keras bahwa pemerintah akan mengambil tindakan hukum yang tegas untuk membubarkan HTI. Saat itu opsi pembubaran di pengadilan akan dipilih oleh pemerintah. Pernyataan itu jelas untuk melihat reaksi dari masyarakat.
Ternyata prediksi Jokowi terbukti benar. Suara-suara penentang pembubaran HTI datang dari DPR, partai politik, lembaga dan para intelektual. Para ular beludak anti Pancasila pun muncul namun mereka tidak sampai bersuara keras. Kekuatan para ular beludak ini pun kemudian dipetakan. Setelah dihitung kekuatan dan resiko, maka Jokowi lagi-lagi memutuskan untuk tidak langsung membubarkan HTI.
Opsi pengadilan yang digaungkan dari awal kemudian ditinggalkan. Opsi Peraturan pengganti undang-undang (Perpu) dipilih. Saat Perpu dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2017 lalu, Jokowi tidak langsung membubarkan HTI. Perpu ini hanya memberi wewenang kepada Menkumham dan Mendagri membubarkan ormas anti Pancasila. Itu pun setelah mendapat pengesahan dari DPR.
Dengan dikeluarkannya Perpu, maka Jokowi sekarang sedang melempar bola ke DPR. Ke depan akan terlihat siapa anggota DPR dan partai mana yang pro HTI alias anti Pancasila. PAN misalnya sudah terlihat menusuk Jokowi dari belakang. Ke depan akan ada demo menentang Perpu ini yang akan didanai para penebeng.
Selain melempar bola ke DPR, Jokowi juga menunggu gugatan di MK. Disitu nantinya kelihatan siapa anggota-anggota hakim MK yang menjadi ular beludak anti Pancasila. Jika gugatan itu dikabulkan atau ditolak MK, maka skenario selanjutnya akan dipetakan dan dirancang ulang lagi. Ini adalah taktik memutar-mutar alias spin untuk menekuk lawan.
Lalu mengapa HTI tidak langsung dibubarkan atau dilarang oleh pemerintah? Menghantam langsung ormas HTI bisa berbahaya. Ormas ini disebut sudah berjumlah lebih satu juta. Ditambah dengan simpatisan dan penebeng aji mumpung, maka jumlahnya bisa berkali-kali lipat. Jika ada pemicu, maka gelombang demo siap bereaksi lagi dengan sasaran yang lebih besar.
Yang paling berbahaya adalah penebeng demo yang punya dana melimpah. Duit Rp. 100 miliar yang terkucur untuk mendemo Ahok, terbukti bisa memprovokasi jutaan massa. Sebelum dikucurkan dana, ada perhitungan matang peluang menang. Di sini banyak ahli strategi memainkan peran memetakan kekuatan lawannya.
Ada keyakinan bahwa dana demo yang telah terkucur akan segera kembali. Bagaimana caranya? Dengan cara halus berbagai kebijakan Gubernur baru yang sulit dipahami Publik. Kisahnya mirip-mirip strategi pengusaha besar di Tangerang yang selama ini sukses memperdaya banyak mangsanya. Bila anda rajin mengikuti sepak terjang pengusaha, maka anda pasti tahu strategi halus, kasar, senyap pengusaha besar di tangerang itu.
Keyakinan bahwa keuntungan besar alias pengembalian dana hasil pelengseran Ahok sudah di tangan, tinggal menunggu waktu. Namun kalkulasi keuntungan itu tidak cukup. Para bandit tidak puas. Para penyandang dana besar sedang menyusun skenario besar lagi. Batu sandungan terbesar para bandit itu adalah Jokowi dan menterinya, Polri dan KPK.
Tawaran Rp. 5 triliun kepada menteri Susi adalah salah satu contohnya. Jika berani menyogok Susi dengan uang seabrek itu, maka sudah pasti ada prospek keuntungan ratusan triliun. Tak bisa dibayangkan berapa kerugian para bandit sejak ada aksi tegas Jokowi di Petral, PSSI, migas dan pangan. Jika Jokowi sukses dilengserkan sebelum tahun 2019 atau paling lambat pada Pilpres 2019, maka keuntungan sangat besar akan di tangan.
Maka menjelang Pilpres 2019, usaha besar-besaran untuk melengserkan Jokowi akan terus mengganas. Prinsipnya ABJ (Asal Bukan Jokowi). Isu PKI, utang pemerintah, anti Islam akan kembali digoreng dengan bumbu baru. Bersamaan dengan itu aksi pelumpuhan KPK terus dilakukan oleh para bandit bermuka anggota DPR ditambah dengan tekanan adu domba di internal Kepolisian.
Jika kemudian Tito mengeluarkan pernyataan tegas bahwa dia akan pensiun dini (mencetak sejarah baru di kepolisian) itu hanya sebagai bagian dari psy war alias mendinginkan situasi yang super tegang di internal Polri. Itu juga taktik spin Tito untuk melihat reaksi para ular beludak. Begitu dulu kura-kura.
Sumber
Tidak ada komentar:
Write komentar