Berita Dunia Jitu - Transparansi sebenarnya bisa membantu pemerintah untuk terhindar dari yang namanya fitnah, dan transparansi juga akan membangkitkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun apa jadinya bila pemerintah malah sembunyi-sembunyi dalam setiap kegiatannya termasuk saat rapat?
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap gelaran rapat antara Gubernur dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di lingkungan Provinsi Banten, saat ini wajib menggunakan alat pengacak sinyal atau jammer.
Perlu kita ketahui juga bahwa perangkat pengacak sinyal ini akan mengganggu jaringan ponsel dengan cara memancarkan sinyal pada frekuensi yang sama, hal ini membuat Jammer ini juga dapat memblokir frekuensi pada ponsel yang ada di sekitarnya, yang akibatnya ruangan rapat akan terbebas dari penyadapan.
Sungguh cara licik yang sangat brilian telah dilakukan oleh Pemprov Banten, namun meskipun cara tersebut sudah terjadi sejak lama dan mungkin ditutup-tutupi, namun yang namanya “bangkai” meskipun disembunyikan dengan sangat rapi, akhirnya kebongkar juga.
Dan untuk melindungi nama baiknya, seperti biasa Pemprov Banten pasti akan banyak melontarkan alibi-alibi yang aneh dan tidak masuk akal demi tetap menjaga martabatnya. Namun sebagai masyarakat tentunya sudah tidak mempercayai apapun yang dikatakan dari Pemprov Banten yang sudah jelas terbukti mengecewakan rakyat.
Seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo dan Statistik, Komari. Menurutnya alat pengacak sinyal ini digunakan dalam kapasitas rapat terbatas untuk mengamankan informasi. Penggunaan alat ini juga supaya peserta rapat tidak menyalahgunakaan waktu untuk membuka handphone saat rapat.
“Ini lebih kepada masalah kebijakan belum tuntas atau rapat yang masih dalam pembahasan, sehingga itu masih informasi internal,” kata Komari kepada wartawan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Jumat (7/7/2017).
Ia juga mengatakan, penggunaan alat pengacak sinyal ini bukan dalih untuk menghindari penyadapan pihak-pihak tertentu. Alat tersebut menurutnya untuk membuat peserta lebih konsentrasi saat rapat. Ke depan, pihaknya sendiri sedang menyusun kebijakan khusus agar dalam rapat-rapat tertentu menggunakan alat pengacak sinyal tersebut.
“Di dinas sifatnya mobile tidak tetap, tidak dipasang perangkat permanen. Sewaktu-waktu dibutuhkan. Jadi pertemuan yang sifatnya untuk terbatas dan dalam rangka konsentrasi,” ujarnya lagi
Dan parahnya pihak pemerintah provinsi sendiri, lanjut Komari, sudah memiliki alat sejak lama. Bahkan alat ini sudah digunakan saat rapat-rapat tertentu sejak gubernur lama. Hemm mendengar fakta ini semakin membuat urat saraf saya menjadi tegang. Jadi aksi “ngumpet” ini sudah menjadi tradisi toh? parah.
Seharusnya Pemprov Banten harus banyak belajar dari Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta dulu, kalau memang Pemprov Banten sudah bekerja dengan baik seharusnya tidak perlu takut jika sewaktu-waktu ada penyadapan. Lihat saja Ahok dulu dengan beraninya malah merekam dan mengekpos semua kegiatan rapatnya agar diketahui masyarakat.
Pejabat mana lagi yang berani sedemikian gila seperti Ahok? tidak ada kan?. Jika pejabat Pemprov Banten berani terbuka dan transparan dalam menjalankan amanatnya dari rakyat justru ia kedepannya akan sangat dihormati oleh rakyat. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov Banten dengan menggunakan alat pengacak sinyal sudah sangat melukai hati rakyat.
Di negeri ini sudah banyak contoh kasus seorang pejabat negara melakukan korupsi dan tertangkap basah saat operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi pejabat pemerintah yang lain agar tidak ikut juga terjaring operasi. Tapi bukan dengan cara kotor menggunakan pengacak sinyal seperti itu.
Bila merasa bersih dan tidak pernah melakukan korupsi atau apapun itu yang merugikan rakyat, maka tirulah cara Ahok dulu dalam memimpin DKI Jakarta. Dalam era saat ini keterbukaan dan hasil kerja nyata adalah cara terbaik untuk tetap mendapatkan rasa kepercayaan dari rakyat. Tidak ada cara lain.
Kalau perlu buka semua kegiatan rapat, mau itu rapat kecil atau pun rapat yang besar, agar rakyat tau apa yang sedang pemimpinya lakukan. Tunjukkan hasil-hasil kinerja terbaikmu agar rakyat mampu melihat dirimu bisa bekerja untuk rakyat. Jangan hanya makan duit rakyat namun hasilnya nol besar.
Jika Pemprov Banten tetap egois dengan sikapnya dan apatis terhadap masyarakat Banten, bisa jadi nanti malah akan menimbulkan kemarahan dari masyarakat Banten, siap-siap saja jika dikemudian hari akan muncul demo besar-besaran dari Masyarakat Banten.
Semoga masyarakat Banten sadar akan kebobrokan pejabatnya dan segera menarik mandat yang telah diberikan kepada pejabat Pemprov Banten. Pejabat yang sudah jelas menggunakan cara licik sudah pasti itu ada hal-hal yang disembunyikan di belakangnya. Jangan pernah memberi kesempatan kedua agar Banten bisa bangkit dan tidak terus menerus berada dalam keterpurukan.
Dan untuk para penegak hukum harus lebih ketat lagi dalam mengawasi penggunaan jammer atau pengacak sinyal ini, agar penggunaanya tidak disalahgunakan oleh beberapa pihak yang dapat merugikan masyarakat. Untuk para pengguna yang telah terbukti menyalahi aturan penggunaan jammer harus dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sumber
Tidak ada komentar:
Write komentar