Berita Dunia Jitu - Hiruk pikuk kegaduhan perpolitikan Indonesia perlahan akan mulai memanas kembali. Setelah mereda sekitar 3 bulan terakhir ini dimana berakhirnya Pilkada DKI, vonis bersalah yang dijatuhkan PN Jakarta Utara pada Gubernur DKI saat itu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan dimasukannya ke penjara di rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok untuk menjalani masa tahanan selama 2 tahun.
Mendekati 2018, di Indonesia kembali akan menggelar Pilkada serentak di sebagian propinsi dan khususnya pemilihan Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur akan menarik. Seperti halnya Pilkada DKI lalu, akan banyak elit politik yang kembali turun gunung. Baik yang sekedar mendukung maupun yang memberikan andil. Bukan hanya pengurus pusat atau DPP Parpol yang mulai bergerak di wilayah yang ingin dikuasai, ada Ketum Parpol yang mulai melakukan agresinya ke daerah-daerah.
Saat ini daerah Jawa tetap merupakan magnet dalam perebutan kekuasaan bagi elit-elit politik di negeri ini. Jawa merupakan daerah dengan kepadatan penduduk yang besar menjadikan sebagai daerah lumbung suara yang menentukan kemenangan pemilu legislatif maupun pemilihan presiden mendatang. Wajar parpol-parpol mulai mengencangkan, mengkonsolidasi, menguatkan dan merapatkan barisan untuk menancapkan cengkraman kekuasaan yang dimulai dari pilkada-pilkada.
Menarik untuk dibahas saat ini adalah kontestan capres 2019 mendatang. Seperti yang kita ketahui sekarang, RUU Pemilu telah disahkan oleh DPR, keputusan yang dibuat sudah sesuai skenario pemerintah, salah satunya yaitu President Treshold minimal 20% kursi DPR atau 25% suara pileg. Walau RUU ini telah disahkan namun seperti biasa ada orang yang tidak puas dan menggugat ke MK, siapa lagi kalau bukan orang-orangnya Prabowo.
Melihat dari peta kekuatan saat ini, seperti biasa masih terlihat polarisasi kekuatan politik di Indonesia. Kekuatan politik saat ini masih terbagi 3, poros KIH plus yang merupakan koalisi pendukung pemerintah yang terdiri PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura yang kemudian disusul bergabungnya PPP, Golkar dan PAN. Poros oposisi sejati atau KMP minus yang tinggal Gerindra dan PKS serta poros tengah Demokrat.
Politik itu cair, itulah yang sering kita dengar dari omongan politisi-politisi di Senayan maupun pimpinan-pimpinan parpol. Demikian juga dengan apa yang kita saksikan dari dulu hingga sekarang memang begitu adanya. Dalam politik tidak ada musuh abadi, tetapi yang ada kepentingan bersama yang abadi. Kepentingan disini bisa diartikan positif maupun negatif, tergantung dari pribadi pemimpin atau elit politik itu sendiri. Contohnya Presiden Jokowi, kita akui memiliki kepentingan positif dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Namun beda halnya dengan politisi-politisi Senayan yang memiliki kepentingan negatif khususnya korupsi.
Kembali kita bahas tentang peta kekuatan politik menjelang Pilpres 2019. Hitung-hitungan parpol pengusung capres sudah mulai terlihat terang khususnya calon petahana Presiden Jokowi dengan dukungan sebesar 32,32% yang diberikan oleh Golkar (16,25% kursi di DPR), Nasdem (6,25%) dan PPP (6,96), kemudian calon penantang dari Prabowo yang diusung Gerindra dengan kursi 13,04% dan PKS yang memiliki 7,14% dengan total 20,18%. Tersisa Demokrat yang memiliki 10,90%, disamping itu masih ada PDIP dengan kekuatan 19,46%, PKB sebesar 8,39% dan PAN sebesar 8,75% yang belum menentukan pilihan. PDIP dan PKB merupakan partai pendukung pemerintah Jokowi saat ini, besar kemungkinan akan mendukung Jokowi. Namun seperti yang sudah-sudah, politik itu cair. Demi mendapatkan kekuasaan, apa pun bisa dilakukan termasuk dalam koalisi pencapresan mendatang. Mari kita coba bahas sedikit.
Untuk koalisi Gerindra – PKS sepertinya akan tetap solid dan sudah mencukupi, kecuali mereka mendapatkan dukungan dari partai lain. Demikian juga dengan partai Demokrat yang terkesan single fighter, mereka lebih condong membentuk poros sendiri. Dan partai yang mungkin mengikuti Demokrat bisa disebut seperti PAN dan PKB. berkaca pada Pilkada DKI lalu, sepertinya koalisi untuk Pilpres 2019 hampir sama, hanya beda di PPP yang telah menyatakan mendukung Jokowi. Kenapa menurut saya kira-kira begitu komposisinya? Mungkin anda para pembaca Seword juga sedikit banyak memiliki opini yang sama dan juga berbeda seperti apa yang saya sampaikan.
Untuk partai pendukung Jokowi seperti PDIP ( partai pengusung utama pada 2014 lalu), Golkar, Nasdem dan PPP hampir bisa dikatakan sejalan dan solid. Hanura juga besar kemungkinan turut mendukung karena juga merupakan pengusung Jokowi di 2014 dan saat ini merupakan koalisi pendukung pemerintah baik di legislatif maupun di eksekutif, terutama dimana posisi Menko Polhukam yang dijabat Wiranto merupakan ekspektasi yang tinggi dari Jokowi kepada Hanura sebagai bentuk kepercayaannya.
Tinggal PAN dan PKB yang masih terlihat dan terkesan belum memilih untuk berlabuh kemana. Kemungkinan, dengan lobi dari Ketum Demokrat besar kemungkinan mereka akan membentuk koalisi baru. Seperti yang mulai diwacanakan, sosok AHY akan kembali dimunculkan. Pada Pilkada DKI lalu, PKB dan PAN juga merupakan partai pendukung AHY, jadi sepertinya komunikasi itu akan lebih mudah dilaksanakan. PKB saat ini tidak ada masalah dengan koalisi pemerintah Jokowi, tetapi kenapa opini saya mengatakan besar kemungkinan PKB membelot? Pertama menurut saya sosok Cak imin, seorang oportunitis dan berambisi. Saat ini saja Cak Imin sering melakukan safari keliling Jawa khususnya Jawa Timur untuk mulai menghimpun kekuatan NU yang dalam ekspektasinya merupakan kekuatan utama PKB. Pilkada Gubernur Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan usaha awalnya. Disamping itu Cak Imin juga beulang kali menggoyang posisi Menteri Susi dengan nelayan dalam kasus cantrang. Adapun juga pernyataan (pribadi) dari anggota parlemen PKB yang menyatakan walaupun RUU Pemilu sudah diputuskan, namun belum tentu PKB memberikan dukungan pada Jokowi sedangkan PKB pada detik-detik akhir menyatakan mendukung opsi pemerintah dalam menentukan paket RUU Pemilu karena dari awal PKB sendiri ingin ambang batas presiden 0% kemudian dinaikan menjadi 10%. Terlihat PKB melakukan langkah dengan halus tidak seperti PAN.
PAN sendiri belakangan terlihat tidak sejalan dengan partai koalisi pemerintah maupun pemerintah sendiri. Dapat kita lihat dari awal Pilkadi DKI pada putaran kedua mendukung Anies-Sandi, menentang penerbitan Perppu Ormas Radikal, dan terakhir WO pada sidang paripurna pengesahan RUU Pemilu yang diajukan pemerintah. Bahkan hal ini membuat parpol pendukung pemerintah seperti PDIP dan Nasdem bersuara nyaring menyindir PAN bahkan meminta untuk keluar dari koalisi. Hingga timbul isu resuffle kabinet menuju 3 tahun masa kepemimpinan Jokowi-JK untuk mengeluarkan menteri dari PAN di kabinet pemerintahan. Faktor luar dari kemungkinan sikap PAN yang sering berseberangan dengan pemerintah adalah faktor Amien Rais yang memang dari awal tidak mendukung Jokowi.
Kita coba melihat kemungkinan persaingan Pilpres mendatang. Kemungkinan pertama yaitu kontenstan kembali hanya terdiri dari 2 pasang calong antara Jokowi dan Prabowo, maka Pilpres akan dilakukan dalam 1 putaran saja. Melihat kondisi seperti ini, besar kemungkinan Jokowi dapat mengalahkan Prabowo. Untuk partai pengusung pasangan calon sepertinya hanya berubah pada posisi PKB yaitu mendukung Jokowi, sedangkan PAN besar kemungkinan condong ke Prabowo. Sedangkan Demokrat sepertinya tetap dengan pendirian akan tetap non blok, hal ini sudah bukan rahasia lagi karena hubungan yang tidak harmonis antara Ketum Demokrat dengan Prabowo maupun dengan Jokowi.
Kemungkinan kedua seperti dari awal ada 3 poros dengan 3 calon. Jika kemungkinan kedua ini terjadi maka akan seperti Pilkada DKI dimana Ahok akan dapat dikalahkan dengan head to head pada putaran kedua. Begitu juga pada Pilpres 2019 mendatang, bisa saja lawan Jokowi melakukan taktik seperti ini. Setidaknya untuk putaran pertama untuk mengukur kekuatan masing-masing lawan. Dan masing-masing lawan Jokowi akan melakukan manuver pada putaran kedua setelah mengetahui kekuatan suara Jokowi pada putaran pertama.
Peraturan Pilpres hampir sama dengan Pilkada DKI yaitu minimal pemenang mendapatkan suara lebih dari 50%, disamping itu harus memperoleh suara minimal 20% dari setengah propinsi di Indonesia. Jika pada putaran pertama tidak ada pemenang yang mencapai diatas 50% maka akan dilakukan putaran kedua disinilah peran koalisi kembali menentukan. Berkaca pada kekalahan Ahok di Jakarta, cara yang sama kemungkinan akan digunakan kembali oleh pesaing Jokowi. Ibarat hasil suara pada putaran pertama yang tidak memilih Jokowi, maka besar kemungkinan pada putaran kedua tidak memilih. Hal ini yang besar kemungkinan akan dimanfaatkan oleh pesaing Jokowi.
Kekalahan Ahok sudah membuktikan dan membuka mata kita, prestasi kerja belum sepenuhnya mementukan pilihan rakyat. Tingkat kepuasan rakyat belum menentukan akan keterpilihan lagi. Begitulah kondisi demografi bangsa kita. Faktor emosional yang sangat kuat. Dengan kondisi masyarakat Jakarta yang merupakan Ibukota Indonesia, Ahok mengalami kekalahan, dapat diperkirakan juga masyarakat di kota yang lebih kecil apalagi pedesaan maka faktor emosional lebih besar pengaruhnya. Pembangunan dan kesejahteraan yang terus ditumbuhkan pemerintah Jokowi merupakan nilai tambahan.
Namun dari awal menjabat sebagai Presiden Indonesia, Jokowi selalu melakukan blusukan juga seperti biasanya dan mendekatkan diri dengan rakyatnya. Disamping pembangunan dan investasi yang terus digenjotnya, bahkan Indonesia mendapat peringkat pertama dalam survei kepercayaan publik terhadap pemerintahnya versi Gallup World Polling. Hal ini menunjukan kepuasan rakyat akan kinerja pemerintahan. Semoga saja ini terus berlanjut dan tidak ada kejadian luar biasa yang membuat kegaduhan yang dapat mengancam keberlangsungan pemerintahan Jokowi. Begitupun baik Jokowi sendiri maupun parpol-parpol pendukung harus tetap waspada dan tidak boleh lengah. Kepemimpinan Jokowi sangat diperlukan karena pada masa pemerintah beliau kita merasakan perubahan yang signifikan. Semoga harapan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan sesuai dengan Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan terutama dengan kepemimpinan beliau di periode kedua.
Sumber
Tidak ada komentar:
Write komentar