Minggu, 09 Juli 2017

Mental dari Kinerja dan Kepribadian Jokowi dan Para Presiden RI

Mental dari Kinerja dan Kepribadian Jokowi dan Para Presiden RI

Berita Dunia Jitu - Presiden Jokowi membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Gebrakan yang dilakukannya membelalakkan mata kawan dan lawan. Kawan dan lovers pasti mengapresiasi, lawan dan haters tentu akan nyinyir. Namun satu fakta yang nyata adalah Presiden Jokowi melakukan tindakan berdasarkan pemikiran revolusioner yang out of the box. Presiden Jokowi memulainya dengan slogan besar Revolusi Mental. Bagi Presiden Jokowi, hal terpenting yang musti dilakukan adalah membenahi mental seluruh stake holders alias pemangku kepentingan bangsa Indonesia.

Salah satu cara memahami revolusi mental adalah dengan memahami kepribadian pencentusnya sendiri yakni Presiden Jokowi. Presiden Jokowi tentu tak akan sembarangan mengajak melakukan revolusi mental jika mentalnya sendiri perlu direvolusi.

Mari kita tengok paparan yang mencerahkan dan menghentak kesadaran nurani, hati, pikir, rasa, logika, iman, ketakwaan, jati diri, kemanusiaan, kebangsaan Indonesia, pluralisme, keberagamaan, spiritual, seni, budaya, kearifan lokal, dan kebebasan jiwa selamanya dalam memahami revolusi mental melalui kepribadian dan kinerja Presiden Jokowi yang mengambil nilai-nilai unggul para presiden RI.

Selain karakter dan kepribadian Presiden Jokowi yang (1) sederhana, (2) jujur, (3) taktis, dan (4) cerdas, terdapat beberapa nilai kepribadian unggul yang sangat penting yakni revolusioner, berani, dan out of the box.

Revolusioner, Berani, dan Out of the Box

Bung Karno adalah Indonesia. Bung Karno adalah Pancasila. Bung Karno adalah pemimpin besar revolusi yang mengangkat nama dan harkat martabat Indonesia sebagai bangsa dan negara. Lewat revolusi pimpinan Bung Karno, sebagai penyambung lidah bangsa Indonesia, Bung Karno mewujudkan nation of Indonesia, dari nothing to something.

Bung Karno memimpin bangsa Indonesia lewat pemikirannya. Lewat mentalitasnya. Lewat pemikiran revolusioner-nya, keberaniannya, kenekadannya, Bung Karno memimpin (kemerdekaan) Indonesia. Bung Karno berani menyejajarkan bangsa Indonesia di fora atau forum-forum international.

Presiden Jokowi selain memiliki mental revolusioner, juga pemberani. Keberanian mengambil kebijakan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang – dengan memangkas subsidi yang tidak populer itu – bukan hanya diwujudkan dalam perkataan namun dalam sikap dan kebijakan Presiden Jokowi.

Mental revolusioner (baca: out of the box) itu terpetakan dalam membangun Indonesia secara mendasar seperti membangun infrastruktur yang selama puluhan tahun terabaikan. Infrastrutur adalah back-bone alias tulang punggung penggerak ekonomi dan pergerakan kohesif yang memiliki nilai strategis. Pergerakan manusia antar pulau dan dalam pulau di Indonesia akan menjadi modal besar kemakmuran rakyat. Dengan pembangunan infrastrukur baru maka tumbuh pusat-pusat dan simpul ekonomi baru.

Keberanian out of the box Presiden Jokowi yang lain adalah bertaruh dengan politikus tentang penunjukan dan pemecatan menteri-menteri. Secara realistis, menteri titipan parpol pun oleh Presiden Jokowi pertimbangkan, namun dengan ultimatum jelas: menteri tidak perform ya dipecat.

Sudirman Said, Anies Baswedan sebagai contoh nyata. Sudirman Said yang dekat dengan Jusuf Kalla pun terkena tindakan pertaruhan kinerja. Pun Anies Baswedan yang menyelinap pun diterima, meskipun akhirnya dipecat juga. Pertaruhan lainnya adalah tetap berani menempatkan menteri meskipun ditekan kanan-kiri sepanjang kinerjanya memuaskan. Rini Soemarno salah satu contoh.

Menteri Susi Pudjiastuti adalah pilihan paling spektakuler, nekad, dan berani yang out of the box. Intuisi Presiden Jokowi benar bahwa Susi yang tidak lulus SMA akan mampu menjadi ujung tombak membenahi sektor kelautan yang kaya-raya, dengan potensi Rp 2,000 triliun per tahun. Dan, Susi menjadi gawang di sana.

Karena strategisnya sektor ini selain sektor energi, dengan kecerdasan dan keberanian Presiden Jokowi menyediakan bumper paten Luhut Binsar Pandjaitan sebagai tameng untuk mendukung kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti.

Selain itu, dengan keberanian tingkat tinggi Presiden Jokowi yang bukan militer mampu membangun kepercayaan soliditas tinggi TNI dan Polri paling spektakuer dalam sejarah Indonesia setelah masa revolusioner Bung Karno dan eyang saya Presiden Soeharto.


Kini, seperti sikap kenegarawanannya Presiden Megawati, lewat pendekatan kebangsaan dan nasionalisme yang menggelegak, Presiden Jokowi menjadikan TNI dan Polri menjadi dua garda kekuatan nasionalisme yang menjadi spearheads – tentu dengan dukungan rakyat – bagi penjagaan kehidupan bangsa Indonesia yang toleran dan majemuk.

Lewat keberanian Presiden Jokowi, UU anti Teroris pun digagas dengan melibatkan TNI – karena sifat terorisme sudah bukan lagi masalah internal dan domestik dengan proxy warfare yang kompleks. Hal ini akan menghantam dengan telak pendukung dan simpatisan teroris dan semua gerakan radikal.

(Maka menjadi aneh dan ajaib, dan gagal paham terhadap dalih DPR yang tampak menghambat dan terus mengulur-ulur pengesahan revisi UU anti Terorisme yang jelas akan merugikan para teroris itu.) Presiden Jokowi tetap menekan DPR untuk segera mengesahkan UU anti teroris ini.

Keberanian Presiden Jokowi lainnya adalah memerangi koruptor dan para skondan koruptor. Presiden Jokowi memahami dengan sangat baik bahwa musuh utama bangsa Indonesia adalah (1) koruptor dan mafia, (2) narkoba, (3) politikus dan pengusaha korup, (4) para teroris dan simpatisan.

Kini, keempat elemen itu bersatu memusuhi Presiden Jokowi secara nyata. Memerangi salah satu musuh bangsa itu sama dengan menyerang seluruh empat kesatuan itu. Kolaborasi mereka termasuk membiayai terorisme sangat eminent dan nyata di Indonesia.

Contoh bandar narkoba Freddy Budiman membiayai teroris. Koruptor dan mafia pun membiayai kerusuhan dalam proxy war. Para penggerak makar dan Islam radikal pun mendapatkan dana dari para politikus korup dan simpatisan teroris dan koruptor baik dari dalam maupun luar Indonesia.

Contoh lainnya adalah Hak Angket KPK oleh DPR dipandang oleh orang waras sebagai pelemahan terhadap KPK. Sikap para anggota Angket KPK dari DPR yang mengunjungi para koruptor di Sukamiskin dan mengecam cara KPK dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemenjaraan adalah bukti perlawanan para koruptor.

Para narapidana koruptor, seperti Akil Mochtar, Oce Kaligis, dsb. tentu bersorak karena mendapatkan sarana untuk menyerang balik KPK lewat pernyataan manusia semacam Masinton dan Agun misalnya, atau bahkan Fahri Hamzah melakukan dekontsruksi negatif atas kasus E-KTP yang disebut sebagai rekayasa. Hal yang sangat menusuk pikiran manusia waras.

Dan …. dalam hal ini Presiden Jokowi mendukung dengan strateginya penguatan pemberantasan korupsi dengan akan menerbitkan Perpres. Suatu bentuk dukungan strategis Presiden Jokowi untuk membentengi KPK tanpa melahirkan sikap pro-kontra dengan DPR yang sengaja akan menyeret Presiden Jokowi ke dalam konflik kepentingan DPR terkait dengan kasus E-KTP.

Tegas, Demokratis, Konstitusional

Dari eyang saya Presiden Soeharto, Presiden Jokowi mengambil sikap tegas terhadap kelompok radikal dan intoleran. Namun, dalam tindakannya Presiden Jokowi mengambil sikap demokratis konstitusional yang cerdas dalam membubarkan HTI misalnya, yang merupakan cerminan kepribadian demokratisnya Presiden BJ Habibie.

Dalam menjaga kebhinekaan, yang belakangan digoyang oleh gerakan Islam radikal seperti HTI dan FPI dan radikal lainnya, yang nyaris meluluhlantakkan kehidupan toleran di Indonesia, maka Presiden Jokowi meneriakkan kampanye yang hanya seorang yang berani menjadi contoh berani berteriak: Saya Pancasila, Saya Indonesia!

Semenjak Bung Karno, baru Presiden Jokowi yang berani berteriak dengan lantang Saya Pancasila, Saya Indonesia. Sedikit anggota DPR menggaungkan Saya Pancasila dan Saya Indonesia, pun tingkatan pejabat lain yang berani berteriak Saya Pancasila, Saya Indonesia.

(Sodorkan frasa Saya Pancasila, Saya Indonesia itu kepada Akil Mochtar, atau kepada Ratu Atut, kepada Ahmad Fathanah, kepada para napi koruptor, anggota DPR, gubernur yang korup, mereka tak akan berani mengucapkannya. Atau suruh simpatisan teroris mengucapkan frasa itu. Tentu mereka akan menolak.

Bahkan dipastikan frasa yang diperkenalkan oleh Presiden Jokowi itu akan dianggap sebagai ancaman bagi para teroris dan simpatisan mereka dan mereka akan nyinyir tersindir. Sebabnya jelas, karena para koruptor jelas tidak Pancasilais, tidak nasionalis, tidak berketuhanan, tidak bermartabat, tidak bermoral, dan terlebih adalah para pengkhianat bangsa.)

Jadi dari telaah di atas, maka dalam memahami revolusi mental yang digagas oleh Presiden Jokowi, ternyata dalam diri Presiden Jokowi terdapat kepribadian gabungan dari lima Presiden Republik Indonesia.

Maka dari Bung Karno Presiden Jokowi mengambil sikap revolusioner, pembaharu, novelty alias kebaruan, out of the box. Dari (2) eyang saya Presiden Soeharto, Presiden Jokowi belajar dari sikap tegas-taktis dalam mengambil keputusan. (3) Presiden BJ Habibie dapat dicontoh sikap demokratisnya. Dari (4) Presiden Gus Dur dapat diambil tentang kecintaan Gus Dur kepada rakyat dan bangsa Indonesia secara majemuk. Dari (5) Presiden Megawati diambil sikap kenegarawanannya dan kecintaan kepada komitmen kebangsaan, NKRI, dan Pancasila. (Dari yang lain tidak ada karena tidak dianggap sama sekali karena membuang-buang waktu 10 tahun tanpa prestasi apa-apa.

Sumber

Tidak ada komentar:
Write komentar