“Tanah Papua tanah yang kaya
surga kecil jatuh ke bumi
Seluas tanah sebanyak madu
adalah harta harapan”
Sejak resmi bergabung dengan Indonesia tahun 1969, Papua selalu menjadi sorotan Pemerintah Indonesia dan beberapa negara asing. Alasannya, kota yang sudah 53 tahun menjadi bagian dari Negara Zamrud Khatulistiwa tidak pernah mendapat keadilan dari segala macam aspek kehidupan.
Hampir sebagian besar masyarakat dan Pemerintah Indonesia memandang Papua sebelah mata. Hal itu terlihat ketika kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) mereka dirampas pihak asing, jaminan kesehatan dan pendidikan sangat minim untuk diperhatikan negara dan roda perekonomian yang tidak karuan karena situasi dan kondisi alam yang masih terisolasi. Akibatnya, akses transportasi sulit dijangkau yang kemudian berdampak pada kehidupan sosial dan perekonomian yang jauh dari kata normal.
Keterpurukan atau kondisi warga Papua perlahan-lahan mulai pulih ketika tahun 2014 Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan beberapa program untuk memperbaiki sekaligus mempercantik Papua menggunakan konsep Nawa Cita dan Trisakti. Alhasil, konsep ini berjalan sukses. Jokowi secara perlahan mendengar dan menjawab jeritan masyarakat Papua melalui beberapa cara antara lain, Pendekatan Kemanusiaan, Pembangunan Infrastruktur dan Pemerataan Ekonomi yang selama ini dikuasai pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk terus merampas dan membodohi mereka. Akibatnya, ruang gerak untuk bisa hidup mandiri di atas tanahnya sendiri (Berdikari) sulit tercapai.
Beberapa program yang dirasa mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua adalah, Program Pendekatan Komprehensif untuk Papua, Pembangunan Manusia yang Berkeadilan dan Bermartabat serta Pembangunan Ekonomi yang Menyejahterakan Papua. Tiga poin ini menjadi acuan awal Jokowi untuk membuktikan kepada Indonesia dan bangsa luar bahwa keberlangsungan hidup masyarakat Papua dari berbagai macam aspek akan segera berubah.
Sebagai langkah awal, Presiden Jokowi melakukan Pendekatan Komprehensif untuk Papua yang dibagi atas tiga bagian yakni, perspektif antropologi, perspektif HAM, dan perspektif akademik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perspektif adalah cara pandang sedangkan antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya di masa lampau.
Menilik kembali perspektif antropologi mayarakat Papua yang masih memegang teguh kepercayaan nenek moyang dan adat istiadat leluhur, maka hal-hal yang paling diutamakan pemerintah adalah mendekatkan diri dan memberi kepercayaan bagi penduduk Papua dengan cara melakukan sosialisasi dan berdialog bersama membahas rencana pembangunan yang akan dilakukan pemerintah di tanah mereka. Cara ini harus dan penting dilakukan Jokowi untuk mengantisipasi terjadinya konflik atau protes dari warga setempat saat pembangunan tengah berlangsung.
Setelah melakukan pendekatan antropologi, Jokowi beranjak pada masalah HAM (Hak Asasi Manusia) yang selama ini selalu menimbulkan tanda tanya bagi seluruh Masyarakat Indonesia terkait kondisi sosial dan politik yang selalu bergejolak di Bumi Cendrawasih. Ketidakadilan dan tanda tanya itu pada akhirnya membuat Jokowi mencanangkan program ini dengan cara menerima atau menangkap pokok permasalahan yang sudah dialami Papua.
Beberapa langkah nyata Jokowi untuk menegakkan keadilan di Papua antara lain menyelesaikan kasus Wasior Berdarah (2001), Wamena Berdarah (2003) dan Kasus Paniai Berdarah (2014). Selain itu, Jokowi memberikan grasi kepada lima tahanan politik (tapol) tahun 2016. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengobati luka yang selama ini tidak pernah didapat Masyarakat Papua serta mewujudkan kembali kepercayaan bagi masyarakat Papua kepada pemerintah Indonesia.
Rasa keadilan kembali dibangun jokowi kepada masyarakat Papua dengan memperbaiki kualitas pendidikan anak-anak Papua yang acapkali menjadi momok bagi mereka. Dalam konsep ini, Jokowi ingin memberantas tiga masalah utama bidang pendidikan di Papua yaitu akses (jalan menuju sekolah), mutu (peningkatan kualitas guru dan siswa) dan tata kelola (kurikulum dan sarana prasarana. Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dibagikan Jokowi di Kota Wamena dan beberapa kota lain di Papua, presiden berpesan kepada warga yang sudah menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesi Pintar (KIP) agar menggunakannya secara maksimal.
Ketiga poin di atas merupakan langkah awal Jokowi sebelum dirinya benar-benar merealisasikan pembangunan dan peningkatan di bidang SDM, kesehatan, pendidikan dan mewujudkan keadilan HAM bagi Masyarakat Papua dengan tema “Membangun Manusia yang Berkeadilan dan Bermartabat”.
Perlu diketahui, pembahasan program ini selaras dengan subbab sebelumnya, namun tema ini lebih detail dan lebih banyak membahas wujud kerja yang sudah dilakukan Jokowi bersama timnya selama 2 tahun.
Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Jokowi membangun sektor pendidikan dengan berbagai macam cara seperti membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), membangun sekolah SD-SMA, memberi beasiswa, membekali guru SD-SMA, membangun perpustakaan dan membangun asrama. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pendidikan di Papua.
Dorongan Jokowi untuk membangun sektor pendidikan di Papua karena dirinya melihat dan mendengar bagaimana permasalahan pendidikan di sana sangat “mengerikan”. Mengerikan diartikan seperti kualitas tenaga pendidik yang kurang memadai baik dari segi intelektual dan jumlah guru yang sangat minim. Keterbatasan ini tak lepas dari segi geografis Papua yang masih terisolasi alam. Artinya, jarak rumah dan sekolah sangat jauh ditambah kondisi fisik (sarana dan prasarana) sekolah mereka yang rata-rata jauh dari kata layak dan sangat memprihatinkan. Melihat hal itu, tergeraklah hati Jokowi untuk membangun Papua di sektor pendidikan.
Kini, anak-anak Papua sedikit demi sedikit boleh menikmati kerja manis dari Jokowi yang mana pendidikan mereka mulai berbenah dari segala lini dan siap bangkit dari keterpurukan sebelumnya.
Selain pendidikan, Jokowi juga memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat Papua dengan membagi-bagikan Kartu Papua Sehat yang membawa dampak positif dengan menurunnya penyakit malaria sebesar 2.744 sejak tahun 2015.
Penegasan akan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat khususnya di pedalaman sudah menjadi perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Dirinya pernah mengatakan, “Mengenai pendidikan dan kesehatan yang paling penting adalah merombak, memperbaiki, strategi pembiayaan, strategi anggaran sehingga betul-betul bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat”.
Pembangunan Ekonomi yang Menyejahterakan Papua
Titik perhatian paling akhir dari Jokowi terhadap Papua adalah masalah ekonomi. Sebagian besar masyarakat Indonesia bahkan luar negeri mengetahui bagaimana mahalnya harga kebutuhan pokok, bangunan, sulitnya transportasi darat dan laut karena alam masih membentang luas sehingga berdampak pada harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melambung tinggi bahkan jauh dari kata normal.
Berbagai macam aspek persoalan ini yang kemudian mendorong Jokowi untuk membangun dan mengembangkan beberapa infrastruktur mulai dari Pasar Mama Papua yang dulunya 3 unit kini menjadi 25 unit sejak 2016 dan menambah jumlah pedagang yang dulunya 23.000 (2015) kini bertambah menjadi 39.000 orang (2016). Ini dilakukan untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan roda perekonomian warga Papua khususnya Mama Papua yang menjadi tulang punggung keluarga.
Lebih lanjut, Jokowi membangun sarana infrastruktur dengan membuat tol laut, Jalur Trans Papua untuk mempermudah akses jalan dan memperlancar perekonomian. Masing-masing rincian sepanjang 4480,05 km akan dibangun jalan baru di Papua dan Papua Barat – namun kini tinggal 365,68 km yang belum selesai. Dan yang sudah tersambung dan teraspal sepanjang 1.565,44 km. Prediksi target pembangunan selesai untuk jalan di Papua tahun 2018.
Kemudian pembangunan 3 Terminal baru bandar udara, 3 Kapal fery baru, 6 Infrastruktur listrik baru di Papua dan Papua Barat, dan Rute baru Garuda Biak–Nabire–Timika. Tujuannya, untuk membuka keterisolasian, mempermudah akses infrastruktur dasar dan mendukung kegiatan utama ekonomi dan pengembangan kawasan serta kemudahan konektivitas antar pulau.
Berikut adalah hasil atau pencapaian yang dilakukan Jokowi melalui sektor ekonomi dengan menyetarakan BBM satu harga di Papua.
Oleh karena pembangunan infrastruktur yang nantinya bakal merata, Jokowi mencanangkan satu harga untuk BBM di Papua. Perlu diketahui harga BBM 1 liter di Wamena berkisar Rp 80 – 100 ribu, kini harga tersebut disatu komandokan menjadi Rp 6.450 per liter. Sikap ini dipertegas Jokowi dalam kunjungannya ke salah satu kota di Indonesia Bagian Timur: “Saya bilang Pak Menteri, Saya ingin di Papua harga bensin sama harganya dengan yang ada di Jawa dan daerah lain. Satu tahun lebih perintah Saya itu baru dilaksanakan baru bulan Oktober tahun lalu. Saat ini harga itu bisa sama, dari Rp 60.000, Rp 70.000, Rp 100.000, menjadi Rp 6.450. Itu pun nunggu satu tahun”.
Kerja Nyata yang Tak Sia-Sia
Melihat kerja nyata yang sudah dilakukan Jokowi terhadap Papua dibuktikan melalui survei indikator dari warga Papua sendiri. Survei kepuasaan tersebut disampaikan Hendro Prasetyo selaku Peneliti Indikator Politik Indonesia yang mengatakan, “Warga Papua merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi – Misalnya program BBM satu harga, Tol Laut dan Tol Udara mayoritas menilai positif, 62 persen merasa puas dengan pelaksanaannya sejauh ini. Dan positif program ini dapat menekan harga di Papua”.
Seluruh konsep yang dibangun Jokowi untuk membangun Papua hingga mendapat respon positif dari warga Papua tidak lepas dari konsep Nawa Cita dan Trisakti yang mana sejak dilantik Jokowi pernah berkata “Dengan kerja nyata bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berbudaya”. Dan perlu diingat konsep tersebut telah dipegang teguh dan sudah dijalankan oleh Jokowi.
Lebih jauh melihat maksud Jokowi ngotot membangun sektor infrastruktur seperti jalan raya, tol laut dan tol darat, pendidikan, kesehatan, keadilan HAM dan pemerataan ekonomi karena dirinya ingin menciptakan keadilan bagi masyarakat Papua atau seperti yang tertera dalam Pancasila yang berbunyi: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sumber
Tidak ada komentar:
Write komentar