Berita Dunia Jitu - Presiden Joko Widodo memang luar biasa. Pembangunan infrastruktur dibangun dimana-mana di seluruh pelosok Nusantara. Tak peduli apakah infrastruktur tersebut dibangun di tempat berpenduduk padat atau pun sedikit. Tidak peduli apakah di daerah produktif atau pun di daerah yang tidak akan memberikan keuntungan finansial sekali pun. Presiden Jokowi tetap membangun. Hanya satu yang ada di pikiran Presiden jokowi semua lapisan masyarakat harus merasakan pembangunan Indonesia.
Presiden Jokowi membangun jalan tol di hampir seluruh pulau besar yang ada di Indonesia, Jalan-jalan yang membelah pulau Papua terus digenjot agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat Papua yang sudah sekian lama tertinggal dari saudara-saudaranya di pulau-pulau lain di Indonesia. Daerah-daerah terisolasi perlahan-lahan mulai dapat dilintasi berkat jalan-jalan yang telah dibuka.
Bukan itu saja Presiden Jokowi juga telah menyamaratakan harga BBM antara pulau Jawa dengan pulau Papua. Sehingga masyarakat Papua kini bisa menikmati biaya transportasi yang sangat murah dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Karena harga BBM yang tinggi menyebabkan biaya transportasi juga tinggi. Akibatnya harga-harga pangan juga sangat tinggi. Dengan adanya harga BBM yang murah diharapkan harga-harga pangan juga akan turut menjadi murah.
Dari segi birokrasi, sejak mulai menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, Presiden Jokowi telah mempersingkat jalur pelayanan publik. Semua perijinan masa prosesnya dipersingkat. dari biasanya yang bisa berbulan-bulan baru selesai, sekarang diharapkan tak lebih dari 24 jam perijinan tersebut sudah dapat diterima oleh pemohon. Jika dulu berurusan dengan kantor-kantor pemerintahan selalu dikenakan “biaya-biaya administrasi” yang tidak masuk akal, kini biiaya-biaya tersebut menjadi hal yang terlarang.
Bagaimana dengan penegakan hukum di Indonesia? Kini masyarakat mulai mengapresiasi kinerja dari kepolisian dibawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian serta KPK dibawah kepemimpinan Agus Rahardjo. Kepolisian kini mulai dipercaya oleh masyarakat berkat kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian yang tegas dan tidak pandang bulu dalam menerapkan hukum di Indonesia. Sedangkan KPK dengan begitu berani menetapkan Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar sebagai tersangka dugaan korupsi di kasus pengadaan e-KTP.
Begitu juga Presiden Jokowi tidak akan turut campur dalam hal hukum. Sehingga tidak ada intervensi Presiden dalam setiap kasus hukum yang melibatkan keluarga Presiden, Sahabat atau teman dekat Presiden. Hal ini dapat kita lihat pada kasus yang menimpa pada ipar Presiden Jokowi maupun kasus Ahok. Kedua kasus tersebut tak ada intervensi dari Presiden Jokowi sama sekali. Bahkan Ahok yang merupakan Wakil Gubernur di masa Jokowi menjadi Gubernur DKI pun, Presiden Jokowi tidak melakukan intervensi sehingga Ahok diputus hukuman penjara selama 2 tahun.
Kepedulian Presiden Jokowi terhadap semua golongan semakin membuat Presiden Jokowi dicintai oleh rakyat Indonesia. Ini tercermin dari hasil survey Gallup World Poll (GWP) yang menempatkan Indonesia pada peringkat pertama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bahkan Survey Gallup mencatat angka 80 persen kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintah, diatas Amerika Serikat yang hanya 30 persen, Inggris (31 persen), Jerman (55 persen) dan Perancis (28 persen).
Hal ini membuktikan bahwa pemerintah dibawah Presiden Jokowi sangat dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Di masa kepemerintahan SBY tingkat kepercayaan masyarakat hanya mencapai angka 52 persen saja. Berarti ada peningkatan hampir 28 persen.
Mungkin saat ini yang tidak mempercayai pemerintah hanya Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Karena hanya mereka yang setiap saat setiap waktu mengkritik kepemimpinan Jokowi. Ada-ada saja ketidakpuasan mereka kepada Jokowi dan mereka muntahkan ke publik. Dan mereka terus tidak yakin Jokowi akan mampu memimpin Indonesia. Apa pun kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah akan mereka kritik. Apalagi jika kebijaksanaan tersebut secara politik tidak menguntungkan bagi mereka. Seperti Perppu no.2/2017, bagi Fadli Zon Perppu tersebut akan menghilangkan basis massa mereka, jadi bagi Fadli Zon penerbitan Perppu tersebut adalah sebuah kezholiman. Tetapi Fadli Zon tidak memandang secara jauh ke depan, apa efeknya jika ormas anti Pancasila tetap bertumbuh kembang di Indonesia. Bagi Fadli Zon kepentingan sesaat yang paling utama.
Sedangkan bagi Fahri Hamzah keberadaan KPK adalah sebuah lembaga yang useless. Tak ada gunanya. Padahal KPK telah banyak menangkap para koruptor yang telah menghancurkan masa depan Indonesia. Tetapi bagi Fahri Hamzah, KPK hanya sebuah duri di daging DPR.
Dan siapa lagi yang 20 persen yang tidak mempercayai pemerintahan Jokowi? Pembaca setia Seword tentu bisa menebaknya sendiri. Dan tak perlu saya sebutkan di sini. Karena pembaca Seword sudah dapat melihat dan menyaksikannya sendiri ketika mereka berdemo sampai berjilid-jilid banyaknya, padahal mereka juga turut merasakan pembangunan yang sedang dikerjakan oleh Presiden Jokowi.
Sumber
Tidak ada komentar:
Write komentar