Berita Dunia Jitu - Dari sejak groundbreaking sampai kemaren, pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT rasanya tidak pernah terdengar ada berita-berita yang menyangkut pautkan dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI. Tapi sejak Gubernur Basuki Tjahaja Purnama berhenti menjabat, cerita-cerita aneh seputar mega proyek jadi terdengar dan membuat pekak dibaca.
Hari ini saya membaca berita bahwa DPRD mengungkapkan keinginannya pergi ke Hongkong untuk mengkaji operasional MRT disana. Gagasan ini timbul setelah Direktur Keuangan PT. MRT Jakarta memaparkan kosep Transit Oriented Development atau TOD MRT Jakarta yang mengacu pada TOD di LOHAS Park Hongkong.
Muhammad Taufik mengatakan” TOD nya di Hongkong, kita bisa nggak ke Hongkong, nanti diitung-itung disitu dari segi tarif kemahalan atau tidak. Sayang kalau nanti nggak ada yang naik” Seketika saya melihat Jakarta sudah kehilangan seorang manusia dengan otak cemerlang. Siapa lagi kalau bukan Ahok. Hanya untuk menghitung kemahalan ata kemurahan tarif MRT, anggota DPRD yang harus pergi ke Hongkong? Lebih lucu lagi ada ketakutan “ngga ada yang naik MRT”.
“Bapak (Tuhiyat) ajukan ke kita, supaya saya bisa menentukan subsidinya, biar kami bisa ke Hongkong, pakai uang kami nanti, enggak pakai uang MRT,” ujar Taufik. Ya jelaslah, Taufik akan memilih untuk menggunakan uang milik DPRD daripada uang milik PT MRT. Ah, sakit kepala membayangankan apa yang sedang mereka rencanakan atas MRT tersayang.
Selamat datang kembali di Jakarta para tikus got yang selama ini bersembunyi karena ada kucing besar di Balai Kota. Miris saya menulisnya. Membayangkan kebodohan yang kembali menyelimuti Jakarta, ketidak beranian pejabat daerah untuk menentang keinginan para tikus, betebarannya alasan-alasan yang tidak masuk akal.
Sebagai kota besar dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia, saya tidak melihat adanya kemungkinan MRT tidak dipergunakan oleh masyarakat dengan alasan kemahalan. Ketika penghematan waktu dan tenaga yang kita bicarakan, maka jumlah uang menjadi nomor dua.
Pada bulan Mei 2017, saya membaca berita bahwa PT MRT meminta dukungan pada DPRD DKI Jakarta tentang penyiapan anggaran fase II, yang diperkirakan akan dimulai kontraknya tahun depan. Kami berharap adanya persetujuan tambahan anggaran PT MRT Jakarta. DPRD diharapkan merevisi Perda Nomor 7 dan 8 tahun 2013 karena dianggap sudah tidak relevan lagi.
Memang, pada bulan Mey 2017, DPRD DKI kemudian menyetujui adanya tambahan anggaran sebesar Rp 2.56 triliun. Permintaan dana tersebut sesuai dengan rencana rancangan tata ruang MRT fase II sebelumnya dari Bundaran HI lanjut ke Kampung Bandan.
Yang menjadi pertanyaan saya adalah, keadaan pendanaan proyek MRT ini seperti mengalami perubahan dan kesulitan sejak Ahok dipenjarakan. Kenapa bisa demikian? Karena kalau kita melihat ke belakang ketika Presiden Jokowi meninjau proyek MRT pada bulan Februari 2017, sebelum Ahok mengundurkan diri dari jabatan Gubernur, diberitakan dimedia bahwa Presiden meminta Ahok untuk tidak memusingkan pendanaan pembangunan MRT.
Saab itu President Jokowi didampingi Ahok meninjau pembangunan MRT di kawasan Setiabudi pada hari kamis tanggal 23 Februari 2017 pagi. Beliau mengatakan jangan pikirkan dana. Dana bisa dicari dari berbagai sumber. Dan saat itu juga diungkapkan keinginan Presiden Jokowi untuk mempercepat desain pembangunan tahan dua.
Apa yang saya pahami, selama Ahok menjabat Gubernur, pendanaan pembangunan proyek MRT ini sepertinya tidak melibatkan DPRD DKI. DPRD DKI hanya mensahkan anggaran atau perda.
Mengajak DPRD DKI JAKarta meninjau proyek MRT saja, Ahok tidak pernah lakukan. Ide mengajak anggota DPR DKI Jakarta ini dilakukan oleh Gubernur Plt Soemarsono pada bulan Maret lalu. Alasannya agar DPRD melihat betapa pentingnya mega proyek ini bagi masyarakat. Jujur saja, saya mencium bau yang tidak sedap atas ide Gubernur Plt ini.
Aneh. Aneh. Aneh. Banyak yang aneh!
Tapi kita menonton saja, menonton berapa banyak dan siapa-siapa yang akan jalan-jalan ke Hongkong. Lalu menunggu apakah KPK akan membasahi jari tangannya di proyek MRT ini paska Ahok lengser dari jabatan Gubernur Jakarta? SEMOGA TIDAK ya…. semoga tidak dengan pemikiran bahwa tidak terjadi pencurian uang, bukan tidak tertangkapnya di maling uang.
Sumber
Tidak ada komentar:
Write komentar