Berita Dunia Jitu - Tidak terhitung lagi jumlah literatur yang membahas dan mengulik tentang permasalahan korupsi seperti apa konsep dan tata cara dalam menangani korupsi. Tetapi faktanya teori-teori penyelesaian permasalahan korupsi tidak dapat menyelesaikan segala permasalahan korupsi di Dunia ini. Kita hanya bisa mengeluarkan kata-kata indah tentang solusi pemberantasan korupsi dapat diselesaikan dengan tuntas hanya dengan kata-kata yang keluar dari mulut.
Korupsi adalah permasalahan pidana yang masih dirasakan hampir diseluruh negara yang ada di bumi. Berbagai negara masih sangat sulit untuk memberangus tindakan korupsi yang sudah menjadi wabah moral yang sangat massif dan terkesan terstruktur. Beberapa hari ini kita mendengar berita hot bahwa negara Arab Saudi yang merupakan negara yang memiliki 2 kota suci tidak bisa menghindari tindakan Korupsi.
Para pangeran yang merupakan keturunan dari kerajaan yang telah bergelimang harta diduga masih saja melakukan tindakan korupsi yang dapat mengakibatkan rakyat semakin sengsara. Meskipun masih dalam tahapan ingin penyelidikan oleh lembaga anti rasuah negara Arab Saudi. Memang sangat memalukan bila kejadian ini benar adanya dengan dibuktikan oleh vonis yang berkekuatan hukum tetap.
Baiklah itu lah sekilas tentang permasalahan korupsi dalam salah satu negara yang sangat dihargai oleh dunia. Wabah moral kerakusan dan ketamakan tidak hanya terjadi di luar negeri tetapi didalam negeri juga sangat kencang tindakan amoral tersebut. Pelaku tidak hanya dari kalangan elit tetapi kalangan menengah kebawah juga telah banyak tertular penyakit mematikan ini.
Lembaga yang paling banyak kasus korupsinya adalah lembaga penyalur aspirasi rakyat yakni DPR RI makanya lembaga ini diberi gelar lembaga terkorup. Disaat rakyat Indonesia masih terpuruk didalam kemiskinan dan kemelaratan padahal wakil yang telah terpilih untuk duduk di parlemen tetap ingin menimbun kekayaan. Sebelumnya Ketua DPD RI telah tercyduk oleh Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilaksanakan oleh lembaga anti rasuah terbaik di nusantara yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meskipun lembaga parlemen di Indonesia adalah merupakan lembaga terkorup tetapi Fadli Zon yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dan juga penulis baru ketahui bahwa FZ yang sering nyinyirin Presiden Joko Widodo adalah Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Sedunia atau Chairman on Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC).
Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di kota Wina, Austria. Fadli Zon Malah dengan percaya diri yang tinggi berani berbicara peran parlemen dalam pemberantasan korupsi pada acara akbar yang bertaraf Internasional. Organisasi parlemen anti korupsi atas nama dunia ini malah dikomandoi oleh seorang anggota parlemen di Indonesia yang tidak punya rekam jejak dalam memberantas korupsi.
Ketika Fadli Zon berbicara didepan rekan-rekan yang pernah duduk dan masih menjabat anggota parlemen di negaranya masing-masing. Seakan FZ telah memilih prestasi menyelesaikan permasalahan korupsi di negara sendiri, Dewan Perwakilan Rakyat dinilai sebagai lembaga paling korup di Indonesia pada 2016 dari hasil survei Global Corruption Barometer. Hasil survei itu terkonfirmasi antara lain dengan adanya sejumlah anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi.
Salah satunya adalah kasus pengadaan KTP elektronik (KTP-el) tahun anggaran 2011-2012. Kasus ini masih mandek sampai saat ini belum ada titik terang bahwa seluruh maling uang rakyat dapat mendapatkan ganjaran dari perbuatannya. Para tersangka yang telah dikandangkan hanya segelintir dan jumlah uang yang telah dikembalikan ke kas negara masih tidak sebanding dengan total kerugian negara dalam kasus ini.
Tidak berselang lama, Ketua DPR RI yakni Setia Novanto (Setnov) kembali dinyatakan menjadi tersangka untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama yakni kasus KTP Elektronik. Setnov juga saat ini menjabat sebagai Ketua Umum partai berlambang beringin yang sangat ternama. Beberapa waktu lalu Setnov menjadi tokoh yang trending oleh karena adanya dugaan percakapan tentang pembahasan Freeport Papua sehingga sering disindir dengan “Papa Minta Saham”.
Ditetapkan Setnov menjadi seorang tersangka dugaan korupsi untuk kedua kalinya, sudah merupakan salah satu tolak ukur ketidaklayakan seorang anggota Dewan dari Indonesia untuk menjabat sebagai Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Sedunia. Realitas kondisi lembaga parlemen di Indonesia tidak berbanding lurus dengan nama baik organisasi tersebut.
Seharusnya perbaiki dulu internal lembaga parlemen Indonesia baru bisa koar-koar di kancah Internasional tentang peran serta parlemen dalam pemberantasan korupsi. Sebagai seorang tokoh seharusnya jangan munafik dan merasa sudah layak. Ibarat sebuah peribahasa Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat.
Sumber
Tidak ada komentar:
Write komentar