Jejak Setya Novanto dalam Bisnis SIM dan KTP di Era Orde Baru

Jejak Setya Novanto dalam Bisnis SIM dan KTP di Era Orde Baru

Ekonomi   November 13, 2017

Berita Dunia Jitu - Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setya Novanto, ternyata sudah sejak lama berkecimpung dalam proyek pembuatan kartu identitas Republik Indonesia.

Tercatat, Novanto pernah terlibat dalam proyek pemerintah untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada masa Orde Baru.

Berdasarkan pemberitaan Harian Kompas pada 2 Oktober 1992 dengan judul "Biaya SIM Model Baru Rp 52.500", tertera bahwa Polri menggandeng pihak swasta dalam hal investasi peralatan komputer untuk pengadaan SIM jenis baru. Ada total 19 perusahaan swasta yang berinvestasi senilai Rp 90 miliar, termasuk PT Citra Permatasakti Persada (CPP) yang dipimpin Novanto.

Dia ditunjuk oleh Siti Hardijanti Rukmana atau yang dikenal sebagai Mbak Tutut untuk memimpin PT CPP sejak tahun 1991. Saat itu, skema kerja sama Polri dengan pihak swasta adalah dengan sewa pinjam peralatan komputerisasi selama lima tahun, di mana setelah waktu tersebut terpenuhi, semua peralatan itu menjadi milik Polri.

Untuk setiap pembuatan SIM, swasta yang jadi mitra kerja Polri dapat Rp 48.500 dan Rp 4.000 sisanya masuk ke kas negara. Belakangan, proyek pembuatan SIM model baru ini jadi sorotan karena diduga ada tindak pidana korupsi.
Mengutip pemberitaan Harian Kompas 16 Maret 2005, dengan judul "Dipertanyakan, Penanganan Dugaan Korupsi Dana SIM", terungkap ada selisih jumlah produksi SIM yang dirilis Ditlantas Polri selaku pelaksana proyek dengan data PT CPP untuk periode yang sama.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kala itu mendata, jumlah produksi SIM oleh Ditlantas Polri sejak 5 Oktober 1992 hingga Maret 1998 mencapai 17.980.204 lembar. Sedangkan jumlah produksi SIM oleh PT CPP hanya 16.575.710 lembar, yang artinya ada selisih 1.404.494 lembar.

Pasaran Sydney,Pasaran Singapore,Pasaran Hongkong

Selisih jumlah produksi SIM itu diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp 15,45 miliar, yang didapat dari perkalian selisih jumlah produksi SIM dengan ongkos produksi SIM kala itu sebesar Rp 11.000.

Novanto juga ikut dalam proyek komputerisasi KTP pada tahun 1995. Proyek komputerisasi KTP kala itu dilakukan melalui kerja sama antara Departemen Dalam Negeri dengan PT Solusindo Mitrasejati (SMS), dengan Presiden Direktur PT SMS adalah Setya Novanto.

Mengutip pemberitaan Harian Kompas 8 Juni 1995 berjudul "Komputerisasi KTP Dimulai Juli", dikatakan PT SMS berinvestasi Rp 190 miliar untuk penyediaan jaringan komputer dari tingkat kecamatan sampai pusat. Tahap pertama proyek komputerisasi KTP saat itu dilaksanakan di enam provinsi, lanjut ke 11 provinsi, kemudian menyasar seluruh wilayah di Indonesia.

Adapun sebelum penandatanganan kerja sama dengan Depdagri, PT SMS merupakan pelaksana tunggal dari aturan komputerisasi KTP. Hal itu diperkuat melalui kerja sama PT SMS dengan Depdagri pada 27 Februari 1993. Ujung dari sejumlah kerja sama ini adalah naiknya biaya pembuatan KTP hingga Rp 3.000.

Sumber

UMP 2018 Naik, Simak Strategi Atur Gaji Bulanan

UMP 2018 Naik, Simak Strategi Atur Gaji Bulanan

Ekonomi   November 12, 2017

Berita Dunia Jitu - Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71 persen. Di DKI Jakarta, kenaikan UMP 2018 menjadi Rp 3.648.035. Lalu, dengan kenaikan UMP tersebut, bagaimana cara mengatur gaji agar tetap bertahan hingga akhir bulan?

Perencana Keuangan Mitra Rencana Edukasi Mieke Rini menuturkan, kenaikan UMP meski tidak besar tetapi sebaiknya dapat dioptimalkan. Ini agar upah yang didapat tidak habis untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga bisa disisihkan untuk menabung dan investasi.

Mieke menuturkan, ada sejumlah strategi yang bisa dilakukan pekerja untuk mengatur gaji bulanan, apalagi dengan ada kenaikan UMP 2018. Pertama, sebaiknya evaluasi standar hidup layak pekerja. Mieke menuturkan, kenaikan upah tidak harus meningkatkan konsumsi belanja. Ini agar kenaikan upah dapat disalurkan ke tabungan.

Biasanya kalau gaji naik, konsumsi juga naik. Misalkan jadi suka makan di restoran, beli camilan yang sudah lama ingin dibeli. Apakah kalau gaji naik, konsumsi juga harus naik?Sebaiknya tidak. Jadi evaluasi naik atau tidaknya upah sebaiknya bisa dihentikan kegiatan konsumsi yang tidak perlu.

Strategi kedua, Mieke menuturkan, meski upah naik sebaiknya juga tetap berhemat. Caranya dengan menggantikan barang yang harganya lebih terjangkau. Selain itu, hindari kegiatan yang dapat menimbulkan perilaku konsumtif. Mieke mencontohkan, di antaranya mencari barang yang sebetulnya tidak dibutuhkan lewat toko online.

"Lakukan penghematan dengan subtitusi barang yang harganya lebih ekonomis. Hindari hal-hal konsumtif. Maraknya e-commerce mendorong perubahan pola belanja. Sebaiknya kegiatan yang dorong hal konsumtif dihindari," kata Mieke.

Ketiga, Mieke mengingatkan agar pekerja berinvestasi. Lewat kenaikan upah, Mieke menuturkan dapat dialokasikan untuk investasi jangka panjang. "Pekerja memang sudah mendapatkan potongan gaji untuk BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan dana pensiun. Namun, sebaiknya kenaikan upah juga dimanfaatkan untuk menambah investasi jangka panjang untuk pensiun," kata dia.

Keempat, Mieke menuturkan, kenaikan upah juga dapat dialokasikan untuk dana darurat. Mieke mengingatkan agar pekerja juga memiliki dana darurat minimal enam kali gaji. Dana darurat digunakan untuk antisipasi hal tak terduga.

"Saat ini pekerja di sektor ritel dan transportasi menghadapi tekanan dengan maraknya online. Jadi kalau kelebihan dari sisa gaji, sebaiknya disisihkan untuk dana darurat bila terjadi PHK," ujar Mieke.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71 persen.

Agen Casino Terbaik

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kemnaker tanggal 13 Oktober 2017, dengan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017.

Besaran kenaikan tersebut merupakan ‎total penjumlahan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi sesuai dengan formula kenaikan upah minimum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP)‎ Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2018 bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor B-188/BPS/1000/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

Dalam Surat Kepala BPS tersebut, ditetapkan bahwa inflasi nasional sebesar 3,72 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDB) sebesar 4,99 persen. Maka jika kedua komponen tersebut dijumlahkan, akan menjadi sebesar 8,71 persen.

Sedangkan formula untuk menghitung besaran UMP 2018, yaitu besaran UMP 2017 ditambah dengan hasil perkalian antara besaran UMP 2017 x (tingkat infasi+pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015‎.

Dengan demikian, besaran UMP 2018 di masing-masing provinsi yaitu UMP 2017‎ + (UMP 2017 x 8,71 persen). ‎Sebagai contoh, untuk DKI Jakarta, kenaikan UMP-nya yaitu besaran UMP 2017 Rp 3.355.750 x 8,71 persen yaitu Rp 292.285. Dengan demikian besaran UMP 2018 jika mengikuti PP Nomor 78 Tahun 2015 yaitu Rp 3.355.750 + Rp 292.285 menjadi Rp 3.648.035.

Sumber

Gubernut Zaman Now,Bapak Upah Murah Dan Gubernur Tercepat Ingkar Janji

Gubernut Zaman Now,Bapak Upah Murah Dan Gubernur Tercepat Ingkar Janji

Ekonomi   November 10, 2017

Berita Dunia Jitu - Sahabat pembaca ada informasi yang telah beredar dan berkembang ditengah masyarakat Indonesia yakni ada pemberian gelar Bapak Upah Murah dan Gubernur Tercepat Ingkar Janji yang diberikan kepada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Jakarta yakni Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang latar belakang pendidikan formalnya merupakan lulusan dari Universitas ternama.

Modal terbesar sebagai manusia yang masih hidup didunia ini adalah dengan tetap konsisten memegang setiap komitmen yang telah disepakati antar 2 (dua) pihak atau lebih yang memiliki sebuah kepentingan yang saling menguntungkan. Bila ada salah satu yang dengan sekonyong-konyong tidak menepati dan menghargai komitmen tersebut maka layak kita sebut sebagai manusia penghianat.

Pemberian gelar yang terkesan Sindiran ini diberikan oleh kelompok buruh. Penyebabnya karena Anies dan Sandi yang telah dipilih oleh 58% rakyat di Jakarta telah melanggar ataupun tidak menepati janjinya terkait peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP). Kontrak politik yang telah berani disepakati seharusnya menjadi prioritas untuk diselesaikan dan direalisasikan oleh Anies dan Sandi.

Pihak buruh menyatakan bahwa mereka meminta agar UMP naik menjadi 3,9 Juta rupiah tetapi faktanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 untuk wilayah DKI Jakarta sebesar Rp 3.648.035. Jumlah yang sangat jauh perbedaan dengan yang diminta oleh pihak buruh dan disepekati oleh Anies dan Sandi ketika masa kampanye beberapa bulan yang lalu. Nilai perbedaan jumlah UMP tersebut memang jauh tetapi untuk rakyat yang taraf ekonomi menengah kebawah.

Menanggapi tentang pembuktian janji-janji kampanye dari Anies dan Sandi, sebenarnya penulis tidak semangat dan kurang mood karena baru hitungan hari saja sudah ada beberapa kelompok yang menyatakan kekecewaannya secara terang-terangan kepada rakyat Indonesia. Memang kekecewaan itu adalah hal yang sangat lumrah didalam kehidupan ini apalagi terkait dengan janji-janji politik. Berdasarkan fakta selama ini bahwa janji-janji politik dapat dipastikan 90% omong kosong dan 10% rayuan belaka jadi intinya mayoritas hanya omong kosong.

Jadi jangan mempercayai jika siapapun yang menjanjikan kepada kita sesuatu hal yang sangat terdengar fantastik dan luar biasa. Fakta sudah banyak menjadi bukti bahwa dapat dipastikan janji tersebut akan tinggal janji tidak akan terealisasi dikehidupan nyata. Ibarat sebuah investasi yang terdengar sangat menjanjikan dengan bunga yang sangat tinggi berbeda jauh dengan kemampuan bank-bank resmi. Dapat dipastikan investasi tersebut adalah bodong ataupun tindak penipuan terorganisir. Bonus Terbesar Permainan Baccarat Online

Berikut petikan berita tentang pemberian gelar oleh buruh terhadap Anies dan Sandi :


Dwi Harto, salah seorang perwakilan buruh, mengatakan, dengan keputusan itu, Anies telah mengingkari janji-janji politik ketika berkampanye di Pemilihan Kepala Daerah 2017. "Anies kepala daerah tercepat yang mengingkari janji politiknya. Kita sepakat menamainya bapak upah murah," kata orator aksi, Dwi Harto. "Kita tinggal tunggu di rumah, makan, tidur, itu sudah pasti menjadi Rp3,6 juta. Artinya apa? Dia (Anies) sudah berbohong juga dalam hal pemberitaan media yang dikatakan penuh negosiasi. Itu bohong," ujarnya.

Memang tidak dapat dipungkiri oknum-oknum pemain politik menganggap rakyat itu adalah manusia-manusia bodoh yang dapat dimanfaatkan untuk menggapai hasrat dan ambisi merebut kekuasaan. Setelah kekuasaan dapat diraih maka secara perlahan mereka akan berpura-pura amnesia jika rakyat menagih janji-janji yang pernah disampaikan pada saat masa kampanye. Janganlah kita mau dimanfaatkan terus menerus, Setelah kepentingan mereka tercapai kita dicampakkan, Habis manis sepah pun dipijak-pijak.

Jika memang hari ini tanggal 10 November 2017 kelompok buruh harus turun kembali kejalan berunjuk rasa mari lakukan dengan aman dan damai. Tetap jaga kondusifitas dan stabilitas aksi unjuk rasa jangan mau diprovokasi oleh oknum-oknum yang kemungkinan akan dikirim kelompok perusuh supaya aksi yang dilakukan layak untuk dibubarkan oleh Kepolisian.

Lakukan dengan penuh kebijaksanaan tanpa merusak fasilitas umum yang telah dibangun memakai uang hasil dari keringat kawan-kawan buruh juga. Mari suarakan suaramu dengan lantang supaya oknum penghianat dan pembohong jadi ketar-ketir melihat gerakan perjuangan kawan-kawan buruh. Jangan pernah mau lagi dibuai oleh kesantunan hanya dibibir dan komitmen hanya dimulut.

Sumber

Misteri Terpuruknya Glodok Oleh Bisnis Online

Misteri Terpuruknya Glodok Oleh Bisnis Online

Ekonomi   November 02, 2017

Berita Dunia Jitu - Akhir-akhir ini terjadi perdebatan yang cukup seru ditengah-tengah masyarakat terkait lesunya dunia bisnis yang diakibatkan oleh melemahnya daya beli masyarakat. Fenomena yang lazim terjadi dalam dunia bisnis ini kemudian menjadi bias karena fenomena ini dikaitkan dengan isu politik, yaitu menyangkut citra pemerintah yang kemudian dikaitkan dengan perhelatan Pilpres 2019.

Alih-alih kita mendapat solusi dan pencerahan dari setiap perdebatan terkait fenomena lesunya dunia bisnis ini. Sebaliknya kita justru dibuat bingung. Ini karena jawaban yang didapat selalu berdasarkan kepada pemahaman pro atau kontra pemerintah, yang kemudian digeneralisir bahwa isu lesu tidaknya dunia usaha ini terjadi pada semua bidang bisnis. Padahal tidak semua bidang bisnis lesu, karena ada sebagian yang justru meroket naik. Jadi kita harus melihatnya kasus per kasus, seperti pada contoh dalam kasus pusat belanja elektronik terbesar di Indonesia, Pasar Glodok.

Pasar Glodok yang dikelola PD Pasar Jaya ini, dulu sempat limbung akibat kerusuhan 1998. Ketika itu Glodok membara karena dijarah massa, dan kemudian berubah menjadi “pekuburan.” Pada tahun 2001 Pemda DKI membangun kembali Pasar Glodok seperti yang sekarang ini. Glodok kemudian bangkit dan kembali ramai oleh pengunjung. Namun era kejayaan Glodok ini hanya mampu bertahan satu dekade saja. Bukan karena dijarah massa melainkan karena “dijarah” oleh perubahan zaman!

Sebagian orang (para penjilat) mengklaim bahwa sepinya Glodok bukan karena melemahnya daya beli masyarakat. Ekonomi tidak mengalami penurunan, karena yang terjadi sebenarnya adalah shifting (pergeseran pola konsumsi masyarakat) yang diakibatkan perubahan konsumsi dari sistim konvensional ke sistim e-commerce (online) Jadi Glodok sepi bukan karena orang tidak berbelanja elektronik, melainkan karena mereka berbelanja melalui aplikasi online saja, sehingga mereka tidak perlu repot-repot lagi pergi ke Glodok!

Benarkah demikian? e-commerce (online) hanyalah salah satu dari beberapa faktor internal dan eksternal penyebab lesunya Glodok. Mari kita cermati beberapa penyebab tersebut.

Pertama, e-commerce (online)

Belanja lewat aplikasi online jelas sangat memudahkan bagi konsumen, karena spesifikasi peralatan elektronik itu selalu sama. Misalnya televisi merk LG dengan kode/seri tertentu, akan sama dimensi/berat maupun warnanya, dimanapun kita membelinya. Apalagi belanja lewat online juga tetap didukung oleh jaminan/garansi pabrik. Selain bisa dicicil, harganya juga bisa lebih murah bila dibandingkan dengan toko elektronik off-line. Belum lagi kerepotan waktu dan biaya untuk berkunjung ke toko elektronik.

Kedua, Gerai elektronik di Pusat Perbelanjaan

Menjamurnya pertumbuhan Mall/Pusat Perbelanjaan hingga ke pinggiran kota turut menambah derita Glodok. Di Mall biasanya ada juga Electronic center atau toko elektronik yang barang dagangannya sama dengan di Glodok. Apalagi Mall menawarkan beragam kemudahan belanja sampai dengan tawaran ragam hiburan keluarga. Jadi sang ibu bisa berbelanja di supermarket, anak-anak bermain di tempat permainan anak atau menonton di bioskop, dan sang ayah bisa bebas tanpa gangguan menjelajahi toko elektronik.

Coba bayangkan kalau seorang bapak baru saja ketiban rezeki banyak. Dia lalu membawa istri dan ketiga anak kecilnya menjelajahi Glodok untuk mencari Home theater “yang pas baginya.” Berapa lamakah dia bisa bertahan dari “serangan anggota keluarganya yang bosen itu?” 25 tahun yang lalu masih banyak warga Bogor yang berbelanja elektronik ke Glodok, sekalipun barang yang sama terdapat di Bogor. Itu karena di Glodok mereka ingin “cuci mata” juga. Pada “zaman now” dengan segala kemacetannya, mana ada lagi warga Bogor “yang waras” mau repot-repot ke Glodok hanya untuk sekedar membeli televisi 22 inchi biasa...

Ketiga, Perubahan tren pasar

Berapa banyakkah orang sekarang yang masih suka membeli atau bahkan menikmati peralatan Home theater, tape deck dan barang sejenisnya? Atau mencari kamera digital biasa, maupun DVD Player? Tren pasar jelas sudah berubah! Orang tidak lagi membeli kaset atau CD/DVD. Lagu atau film bisa didownload secara gratis, dan disimpan kedalam ponsel. Ponsel sekarang juga tak kalah canggihnya dengan kamera digital. Speaker aktif kecil yang terhubung lewat bluetooth ke ponsel bisa juga mengeluarkan suara berkualitas yang bisa memanjakan telinga...

Agen Bola Terpercaya

Menonton tivi juga bisa lewat ponsel atau laptop. Dulu mungkin orang mengganti tivi setiap dua tahun sekali. Kini tak terlalu banyak lagi yang perduli dengan bentuk tivi mereka, sepanjang tv tersebut masih kelihatan gambarnya... Tiga dekade lalu harga telepon wireless cukup mahal. Kini orang malah sering kaget kalau mendengar telepon rumahnya berdering... Jadi perubahan tren ini turut juga menambah derita Pasar Glodok.

Keempat, Perubahan Kebijakan pemerintah

Perubahan Kebijakan pemerintah terkait tender pengadaan barang lewat mekanisme e-catalogue sangat berpengaruh bagi pedagang Glodok. Dulu para suplier proyek pengadaan barang di pemerintahan umumnya membeli barang lewat pedagang. Perusahaan ataupun distributor tidak mau berbisnis dengan suplier agar para pedagang retail bisa tetap hidup.

Zaman kemudian berubah. e-catalogue bisa memangkas harga sampai 20% (yang merupakan keuntungan suplier dan pedagang eceran) Kini perusahaan ataupun distributor elektronik besar langsung menjadi suplier di pemerintahan. Selain memangkas harga, mereka juga memenuhi segala persayratan administrasi termasuk garansi dan jaminan kualitas barang yang tidak mampu dipenuhi oleh pedagang eceran di Glodok!

Kelima, Melemahnya daya beli

Melemahnya daya beli jelas mebuat konsumen mengurangi pembelian untuk barang-barang elektronik. Hal ini telah dirasakan pedagang sejak tahun 2014 silam. Mungkin tak banyak yang tahu kalau hampir semua pedagang Glodok juga memasarkan barang dagangannya secara online. Sebagian berjualan online dengan memanfaatkan pengiriman barang melalui aplikasi Gojek! Tanpa penjualan online ini, pedagang tidak akan mungkin mampu bertahan.

Jadi mengatakan Glodok sepi hanya karena shifting cara berbelanja dari “offline ke online” adalah sebuah “pernyataan ngasal” yang tidak kompeten karena pada hakekatnya hampir semua pedagang Glodok juga memasarkan barang dagangannya lewat online. Jadi melemahnya daya beli masyarakat memang benar menjadi salah satu faktor yang membuat Glodok menjadi sepi.

Sumber

Ini Penyebab Daya Beli Menurun

Ini Penyebab Daya Beli Menurun

Ekonomi   November 01, 2017

Berita Dunia Jitu - Di tengah gencarnya pemerintah membangun infrastruktur di seantero negeri ini malah terdengar bahwa daya beli masyarakat menurun. Banyak gerai usaha di mall yang tutup.

Kemana uangnya? Bukankah dengan banyaknya pembangunan semestinya banyak juga uang yang beredar di masyarakat?

Gerai yang tutup antara lain Matahari Department Store di dua lokasi di Jakarta. Kemudian saat ini Lotus Department Store akan ditutup akhir Oktober ini dan disusul Debenhams pada akhir 2017. Keduanya berada di bawah bendera PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI).

Menurut manajemen PT MAPI ini merupakan langkah efisiensi karena kurangnya strategi pemasaran hingga akhirnya menjadi beban operasional perusahaan.

Kebiasaan belanja masyarakat sekarang berubah. Belanja online menjadi pilihan yang sulit dilawan. Menghemat waktu dan ongkos.

Coba saja perhatikan jasa pengiriman barang domestic. Menurut boss JNE peningkatan pemakai jasa kurir meningkat 25-30 persen setiap tahunnya, sementara menurut Presiden Jokowi peningkatannya mencapai 135 persen.

Sedangkan bagi supermarket besar yang barangnya jarang dibeli via online seperti minyak goreng, sabun dan keperluan sehari-hari mempunyai tantangan yang berbeda.

Menjamurnya mini market seperti Alfamart dan Indomaret lama-lama merebut konsumen supermarket besar. Meski lebih mahal sedikit masyarakat tidak ambil pusing karena mudah dijangkau.

Kebanyakan yang masih belanja ke supermarket besar hanya untuk belanja bulanan saja karena yang dibeli lebih banyak.

Situasi tadi kalau tidak ditelusuri akan banyak yang menilai kalau daya beli masyarakat benar-benar merosot.

Tapi isu tersebut ada benarnya juga di lain sisi. Ini disebabkan kalangan menengah atas yang menahan diri untuk belanja.

Isu pajak dan isu politik intoleransi menjadi salah satu penyebab orang kurang nyaman belanja.

Mungkin banyak yang berpikir apa hubungannya sikap intoleransi dengan belanja.

Walaupun pemerintah menjamin segala sesuatunya aman namun kebanyakan mengambil sikap menunggu. Kalau terjadi apa-apa maka segala sesuatu yang sudah dibeli tidak bisa diuangkan dengan segera atau dibawa pergi.

Kalau 100 orang saja eksekutif yang bergaji 50 juta per bulan menahan diri untuk belanja kecuali untuk keperluan hidupnya bayangkan berapa besar uang yang tidak berputar.

Jika mereka hanya membelanjakan 10 juta per orang per bulan dan menyimpan sisanya, maka uang yang tertahan mencapai 4 miliar, hanya dalam sebulan, bagaimana kalau setahun, bagaimana kalau 10.000 orang?

Tahukah anda, menurut data tahun 2013 saja penduduk Indonesia yang bergaji 20 juta ke atas ada 50 juta orang! Itu sama dengan 20 persen dari total jumlah penduduk negeri ini.

Jadi kalau kita asumsikan yang bergaji 50 juta 'hanya' 10.000 orang rasanya masih kecil sekali bukan?

Agen Bola Terpercaya

Mereka yang digaji besar bukan koruptor. Mereka digaji besar karena keahlian dan tanggung jawabnya. Kita tidak boleh iri apalagi marah pada orang yang digaji tinggi.

Itulah sebabnya kenapa sikap intoleransi ini justru merugikan semuanya. Kalau negara gonjang ganjing yang paling terpukul adalah kalangan bawah.

Orang Indonesia terkenal suka belanja. Ini sebenarnya peluang. Itulah sebabnya banyak negara luar yang berbondong-bondong menjajakan produknya ke Indonesia.

Ironisnya yang paling gampang terprovokasi adalah kalangan bawah. Bukan bodoh, tapi kurang informasi.

Ibarat meludah ke langit terkena muka sendiri.

Pemerintah tidak bisa memaksa orang untuk belanja atau investasi. Pemerintah hanya bisa menciptakan situasi yang kondusif alias aman dan nyaman agar orang percaya untuk ngeluarin duitnya.

Belajarlah dari sales perumahan. Kalau jalan menuju perumahannya jelek, gelap dan tak aman alias tempat jin buang sempak, siapa yang mau beli?

Isu-isu SARA dihembuskan agar negara ini tak nyaman lagi. Campur tangan orang luar adalah sangat mungkin dan warga negara sendiri yang mendukung bisa dibilang pengkhianat.

Terkadang orang-orang yang frustasi karena kondisi hidup yang sulit berpikir "sekarang pun sudah susah kalau ribut siapa tahu, nothing to lose, tak ada ruginya". Padahal itu justru memperpanjang masa kesulitannya sendiri.

Semoga tulisan ini bisa sampai kepada mereka yang hatinya belum terlalu hitam dan belum keburu banyak makan micin.

Pepatah mengatakan "hanya keledai yang masuk dua kali ke lobang yang sama'.

Masih ingat devide et impera?

Sumber

Betulkah Mereka Akan Gunakan Ekonomi Untuk Menghentikan JKW Di Pilpres 2019 Nanti?

Betulkah Mereka Akan Gunakan Ekonomi Untuk Menghentikan JKW Di Pilpres 2019 Nanti?

Ekonomi   Oktober 27, 2017

Berita Dunia Jitu - Ngobrol dengan teman-teman di dunia maya, soal segala kemungkinan manuver yang akan dilakukan lawan politik Jokowi menghadapi Pilpres 2019, satu dari mereka bilang bahwa menggoncang ekonomi Indonesia adalah cara yang akan ditempuh oleh lawan. Dengan harapan, Indonesia akan terperosok ke dalam krisis ekonomi. Dan rakyat akan menyalahkan Jokowi. Artinya, lawan politik Jokowi akan MENCIPTAKAN krisis ekonomi di Indonesia hanya untuk menjatuhkan Jokowi!

Wow! Sungguh pernyataan diluar dugaan. Karena saya selalu berpikir bahwa siapapun yang bertarung dengan Jokowi di Pilpress 2019 nanti, tidak akan mengorbankan rakyat Indonesia baik dari kesulitan ekonomi ataupun keamanan nasional. Tapi rupanya saya salah. Kalau apa yang dikatakan teman saya itu benar adanya, artinya lawan Jokowi sudah tidak peduli lagi apakan tindakan mereka akan menciptakan bencana atau tidak.

Lalu teman saya bilang lagi bahwa mereka sudah jelas sudah menyiapkan jalan keluar memulihkan ekonomi lagi setelah mereka berhasil menjatuhkan Jokowi. Pernyataan apa ini? Itu yang pertama melintas dipikiranku. Apakah Orang Indonesia sudah semakin separah itu kebodohannya?

Untuk saya pribadi, yang bukan seorang pakar ekonomi, Ekonomi adalah satu hal yang memiliki rantai yang panjang dan sangat bervariable. Ketika Ekonomi dirusak, belum tentu ada jaminan orang yang merusak bisa membenarkannya kembali. Sri Mulyani sekalipun yang sudah terkonfirmasi oleh dunia sebagai satu dari pakar ekonomi yang berpengaruh di dunia.

Namun otak penjahat memang selalu membutuhkan pihak yang dikorbankan, tanpa melihat berapa banyak kerusakan yang ditimbulkan selama mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Sampai saat ini, saya tidak bisa melihat TEAM lain di Indonesia yang akan mampu menyaingin kepiawaian TEAM EKONOMI JOKOWI untuk membangun perekonomian di Indonesia.

Teman saya itu kemudian menambahkan lagi pandangannya bahwa strategi menggoyang ekonomi untuk melengserkan Jokowi sudah mulai dilakukan.

Wow! Apakah ini adalah jawaban kenapa banyak pakar tidak bisa melihat penyebab kenapa daya beli masyarakat digaungkan menurun? Karena secara angka, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa dibilang jatuh apalagi terpuruk. Saya malah berpikir turunnya daya beli masyarakat karena peredaran uang di pasar menurun secara drastis karena adanya penggagalan korupsi yang dilakukan KPK begitu massive. termasuk OTT dimana uang yang ditemukan akhirnya masuk kas negara instead of menyebar dipasar karena dibelanjakan sebagai usaha membersihkan atau mencuci si uang haram. itu satu.

Agen Bola Terpercaya

Kedua adalah adanya penegakan hukum dan peraturan atas barang-barang import yang masuk ke teritori Indonesia. Dulu kan penyelundupan dilakukan hampir untuk semua jenis barang. Mulai dari beras, garam, sampai hal-hal yang besar. Dan penyelundupan ini mengakibatkan persediaan barang di pasar menjadi banjir. Karena membanjirnya barang, maka harga menjadi murah. Jadi ketika masuknya barang-barang ilegal ini dihentikan atau dikurangi, maka persediaan barangpun jadi berkurang. Dan karena berkurangnya barang, maka harga otomatis akan naik dengan sendirinya.

Kita kan tahu, kalau membeli rambutan pas musimnya jauh lebih murah dibandngkan membeli rambutan dibulan yang bukan musimnya. Teori seperti inipun berlaku untuk barang lain. Supply and demand adlaah dasar dari prinsip ekonomi, bukan?

Alasan ketiga adalah karena sedang dilakukannya sila kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan harga diseluruh Indonesia membuat rakyat yang tinggal di Pulau Jawa dan pulai lain yang dekat dengan lingkaran kekuasaan merasa bahwa harga barang menjadi naik berlipat-lipat. Padahal ini karena subsidi untuk kebanyakan barang dicabut oleh pemerintah dan dananya dialihkan untuk membiayai aktivis yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur. Sementara untuk rakyat yang tinggal jauh dari pusat kekuasaan merasakan harga menjadi lebih murah. Contoh nyata adalah Papua. Bertahun-tahun mereka membeli semua barang dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan rakyat di Jawa.

kembali ke judul diatas bahwa lawan Jokowi sepertinya akan menggunakan Ekonomi sebagai alat untuk menggoyang Jokowi, sungguh satu keputusan yang sangat tidak bijaksana dan brutal. Dan kita? Apakah kita akan memilih pemimpin bangsa yang hanya mementingkan diri mereka sendiri?

Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, maka ini akan melanda seluruh Indonesia, tapi ketika penyembuhan dilakukan, tidak ada jaminan kondisi ekonomi akan membaik di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana Pancasila dan UUD 1945 akan ditegakkan jika pengelola bangsa dan negara ini justru menjadi pihak yang MENCIPTAKAN bencana?

Saya pribadi berdiri untuk sama-sama susah dengan pemerintahan sekarang karena sudah terbukti bahwa Jokowi mampu menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan segala resiko dan akibat yang ditimbulkannya.

Sumber